Menjelang Muktamar NU ke-35—yang kini telah dipastikan akan digelar di Tambak Beras—berbagai elemen warga NU di berbagai daerah justru mulai terang-terangan menampakkan kegelisahannya. Acara mubes, diskusi, dan halaqoh di Yogyakarta, Batang, dan Solo menyuarakan satu kegelisahan yang sama: kecewa dengan kepemimpinan KH Miftachul Akhyar dan Gus Yahya Cholil Staquf—juga Gus Ipul—dengan ambisinya yang dinilai luar biasa.
Ada beberapa jargon sarkasme yang muncul di tengah keramaian acara tersebut. Mulai dari “NU: Muktamar Kanggo Umat, Dudu Rebutan Jabatan” di Batang, “NU Ora Didol: Meneguhkan Khittah NU untuk Kemandirian Nahdliyyin” di Yogyakarta, hingga merebaknya sebuah bisik-bisik lirih (penuh kewaspadaan) di setiap obrolan warga NU tentang perhelatan Muktamar nanti yang berpotensi mengeras: “La Miftaha wa laa Yahya.”
Riak ini tentu saja tak bisa dipandang remeh, atau sekadar letupan emosi sesaat. Di balik dinding-dinding tinggi pesantren, khususnya pasca-polemik tanda tangan tunggal pada surat penetapan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) di Ploso, Kediri, warga NU akar rumput makin yakin akan adanya keretakan struktural yang makin menganga. Ketika Rais Aam dan Ketua Umum PBNU tak lagi seiring dalam goresan pena organisasi, arus bawah membaca itu sebagai tanda bahaya: ego elite telah melampaui maslahat jam’iyah.
Eksklusif-Negatif: Retorika Tanpa Nama
Jika kalimat “La Miftaha wa laa Yahya” dibedah dari kacamata ilmu nahwu, kita akan menemukan sebuah kejutan retoris. Kalimat ini merupakan bentuk nafy (penolakan/peniadaan) terhadap dua subjek. Memang, kalau secara nahwu yang baku untuk nama orang adalah menggunakan struktur “Laisa Miftahun wa laa Yahya”. Namun, secara literal maknanya tetap sama: “Bukan Miftah dan bukan Yahya.”
Seiring dengan makna tersebut, perspektif ilmu balaghah pesantren juga memberikan pemaknaan yang tak kalah menarik dan berpotensi memiliki daya ledak yang patut direnungkan oleh para elite PBNU. Dalam retorika politik Arab, ini disebut sebagai slogan eksklusif-negatif. Slogan jenis ini sama sekali tidak menawarkan siapa yang harus dipilih, melainkan dengan tegas menyatakan siapa yang harus disingkirkan. Ia mirip dengan kalimat historis “La syarqiyyah wa la gharbiyyah” (Bukan Timur dan bukan Barat).
Kekuatan retorikanya justru terletak pada ruang kosong yang sengaja diciptakannya. Slogan ini tidak menjawab: lalu siapa? Akibatnya, ingatan kolektif warga Nahdliyin dipaksa untuk memikirkan sendiri alternatif kepemimpinan di luar dua kutub yang sedang bertikai tersebut. Ini adalah seruan halus bahwa NU jauh lebih besar ketimbang sekadar pertarungan bipolar dua nama.
Etika Siyasah dan Tradisi Pesantren
Meski demikian, tradisi intelektual pesantren selalu memiliki rem darurat yang cukup pakem. Dalam fikih siyasah, ada kaidah terkenal: “Al-hukmu ‘ala asy-syai’i far’un ‘an tashawwurihi” (Sebuah penilaian harus didasarkan pada pemahaman yang utuh).
Secara hukum organisasi dan ekspresi politik, slogan penolakan itu sah-sah saja. Namun, secara etika siyasah syar’iyyah, gerakan arus bawah ini tidak boleh berhenti hanya pada kejengkelan dan penolakan. Siyasah yang maslahat harus melangkah lebih jauh: siapa alternatifnya? Siapa yang lebih alim? Dan siapa yang mampu merajut kembali marwah organisasi yang terkoyak?
Dalam bahasa lugas para kiai kampung, “Ora cukup mung nolak calon. Kudu nduwe usulan calon sing luwih apik.” Jangan sampai energi warga habis dalam pusaran dekonstruksi tanpa mampu membangun kembali menara kepemimpinan yang berwibawa.
Jika ingin lebih elegan dan setia pada tradisi siyasah NU, para ulama sepuh sebenarnya memiliki artikulasi yang lebih halus (majas), yaitu: Laisa al-‘ibrah bil-asmaa’ wa innamaa bil-ahliyyah wal-amaanah (Bukan nama yang menjadi ukuran, melainkan kapasitas dan amanah).
Atau ungkapan yang lebih mengarah pada jalan keluar: “La Miftaha wa laa Yahya, balil aslahu lin-Nahdhah” (Bukan Miftah dan bukan Yahya, melainkan siapa yang paling maslahat bagi Nahdlatul Ulama).
Mengguncang dari Luar Pagar
Secara de jure, para oknum PBNU mungkin bisa jumawa. Hak suara di Muktamar nanti memang sepenuhnya milik pemilik SK resmi: PCNU dan PWNU. Bahkan, bila ada yang saat ini tidak “tegak lurus”, bisa terancam terkena jurus “caretaker” dari status quo yang berkuasa. Dalam hal ini, gerakan kultural di Yogyakarta, Solo, atau Batang benar-benar tidak punya mandat selembar pun di bilik suara.
Namun, meremehkan suara lirih dari luar pagar ini adalah kecerobohan fatal dalam membaca anatomi Nahdlatul Ulama. Hubungan struktur dan kultur di NU terikat oleh urat nadi spiritualitas. Ketika kiai-kiai muda dan akademisi mulai meneriakkan “krisis keteladanan ulama,” mereka sedang mengirim sinyal kuat kepada para pengurus cabang yang mayoritas adalah santri. Menentang fajar kultural ini bisa berarti su’ul adab, sebuah beban moral yang sangat dihindari di lingkungan Nahdliyin.
Lebih dari itu, gerakan ini mulai mengincar aturan main (tatib). Desakan agar pemilihan Ketua Umum PBNU dikembalikan ke sistem Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) secara penuh—bukan voting langsung—adalah serangan langsung ke jantung pragmatisme politik elite. Jika sistem AHWA penuh disepakati pada Munas-Konbes Juni ini, maka peta lobi transaksional yang biasa dimainkan petahana akan rontok seketika.
Kini, palu perhelatan Muktamar ke-35 telah diketuk: Tambak Beras akan menjadi saksi sejarahnya. Namun, seiring dengan kepastian lokasi tersebut, gumam “La Miftaha wa laa Yahya” justru kian menjalar dan menggema. Dari riak ini kita tahu: arus bawah sedang bersiap menyita kembali kapal besar bernama NU, sebelum ia karam dalam syahwat politik para nakhodanya.
Anis Maftukhin
Warga NU akar rumput, tinggal di Tuntang, Kab. Semarang.
