Pemerintah Perkuat Tata Kelola Sekolah Rakyat agar Anggaran Tepat Manfaat

Pemerintah Perkuat Tata Kelola Sekolah Rakyat agar Anggaran Tepat Manfaat

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pendidikan berkualitas yang inklusif, transparan, dan akuntabel.

Penguatan sistem pengelolaan dilakukan mulai dari perencanaan, pengelolaan sumber daya manusia, pengawasan penggunaan anggaran, hingga evaluasi pelaksanaan program.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan telah menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang merupakan program prioritas presiden agar dapat berjalan optimal.

“Salah satu tugas Kementerian Keuangan adalah memastikan ketersediaan anggaran agar program tersebut dapat berjalan optimal,” ujarnya.

 

Purbaya menjelaskan program Sekolah Rakyat ditujukan untuk memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia. Menurutnya, pendidikan merupakan investasi jangka panjang.

 

Oleh karena itu, pembiayaannya melalui APBN menjadi upaya pemerintah untuk mencetak generasi unggul dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

 

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pentingnya proses pengadaan barang. Ia mengingatkan agar setiap pengadaan harus dilakukan dengan perencanaan yang presisi dengan harga yang tepat dan sesuai dengan kenyataan dilapangan.

 

“Jadi sekarang ini memang nggak bisa main-main, nggak bisa kita otak-atik gitu loh, udah nggak jamannya lagi. Itu yang saya pesankan betul ini kepada seluruh tim pengadaan di Kementerian Sosial,” tegasnya.

 

Saifullah Yusuf juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo terkait penggunaan anggaran negara untuk Sekolah Rakyat.

 

“Kita kawal sekarang ini pelaksanaannya, mulai dari pengadaan-pengadaan barang yang harus sesuai ketentuan, jangan ada yang menyimpang, karena ini memang dari awal pesan dan arahan dari Bapak Presiden, bahwa keseluruhan tata kelola dari penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini harus sesuai ketentuan dan tidak ada penyimpangan,” katanya.

 

Pemerintah memastikan setiap tahapan pelaksanaan dilakukan secara transparan dan profesional sehingga potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini. Dengan sistem pengelolaan yang semakin baik, Program Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi instrumen efektif dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan, sekaligus memastikan anggaran negara benar-benar tepat manfaat, tepat sasaran, dan memberikan hasil yang berkelanjutan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Sekolah Rakyat, Upaya Negara Memutus Kemiskinan Antargenerasi 

By 0

Sekolah Rakyat, Upaya Negara Memutus Kemiskinan Antargenerasi Oleh: M. Naufal Fahri Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga terbentuk melalui keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup. Selama anak-anak dari keluarga miskin menghadapi hambatan memperoleh pendidikan yang layak, siklus kemiskinan akan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena itu, pembangunan manusia harus menjadi fondasi utama dalam strategi pembangunan nasional. Kehadiran Program Sekolah Rakyat menunjukkan bahwa negara tidak sekadar memberikan bantuan sosial yang bersifat jangka pendek, melainkan membangun jalan keluar yang berkelanjutan melalui pendidikan. Sekolah Rakyat menjadi salah satu kebijakan paling strategis dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Pembangunan dan pengoperasian sekolah berasrama tersebut mencerminkan perubahan pendekatan negara dari sekadar mengurangi dampak kemiskinan menjadi memutus akar penyebabnya. Pendidikan yang berkualitas membuka ruang mobilitas sosial, meningkatkan daya saing sumber daya manusia, serta memperluas peluang memperoleh pekerjaan yang lebih baik di masa depan. Dengan demikian, investasi pada pendidikan merupakan investasi yang memberikan manfaat lintas generasi. Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari kelompok desil 1 dan desil 2 atau 20 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah. Menurut Dirgayuza, seluruh kebutuhan pendidikan, pengasuhan, tempat tinggal, hingga kebutuhan dasar peserta didik dipenuhi oleh negara agar mereka dapat belajar dalam lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menghilangkan hambatan ekonomi yang selama ini menjadi penyebab utama anak-anak putus sekolah atau tidak memperoleh pendidikan yang layak. Langkah tersebut sekaligus mempertegas bahwa negara hadir secara nyata untuk memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh warga negara. Lebih jauh, Dirgayuza menilai Sekolah Rakyat merupakan implementasi konkret amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan kewajiban negara memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar serta memberdayakan masyarakat yang lemah sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pandangan tersebut menegaskan bahwa pendidikan bukan sekadar layanan publik, melainkan hak konstitusional yang harus dapat dinikmati seluruh anak Indonesia tanpa memandang kondisi ekonomi keluarganya. Keberhasilan menuju Indonesia sebagai negara maju tidak hanya ditentukan oleh tingginya angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan negara menghadirkan keadilan dalam akses pendidikan. Semakin banyak anak dari kelompok rentan memperoleh kesempatan belajar yang berkualitas, semakin besar peluang Indonesia membangun sumber daya manusia yang unggul. Selain meningkatkan akses pendidikan, model sekolah berasrama juga memberikan ruang pembinaan karakter yang lebih komprehensif. Anak-anak tidak hanya memperoleh materi akademik, tetapi juga dibimbing untuk membangun disiplin, kemandirian, kepemimpinan, kemampuan beradaptasi, serta keterampilan hidup yang dibutuhkan pada masa depan. Pendekatan tersebut menjadi penting karena kemiskinan sering kali disertai berbagai keterbatasan sosial yang memengaruhi proses tumbuh kembang anak. Dengan lingkungan belajar yang kondusif, negara berupaya memastikan setiap peserta didik memiliki peluang yang sama untuk mengembangkan potensinya secara optimal. …

All Rights Reserved © 2025