Jurnalis Bali Siap Melaporkan Informasi Positif Acara WWF ke-10

Jurnalis Bali Siap Melaporkan Informasi Positif Acara WWF ke-10

Bali – Dukungan World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali agar berlangsung dengan sukses dan lancar datang dari berbagai pihak. Media massa khususnya jurnalis menjadi bagian dalam dukungan penyelenggaraan WWF ke-10.

Wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bidang Pendidikan Arief Wibisono mengatakan, pers sebagai jembatan informasi memiliki peran dalam kegiatan WWF ke-10.

“Tugas pokok wartawan memberikan peran dalam kegiatan WWF. Wartawan turut berpartisipasi sesuai bidang kami, yaitu memberi informasi yang positif bagi masyarakat,” kata Arief dalam acara Deklarasi Dukungan Jurnalis Bali dalam Mensukseskan WWF ke-10, di Bali.

Informasi yang dikemas dalam bentuk berita, kata Arief, tidak hanya disajikan kepada masyarakat Indonesia, namun juga untuk dunia. Untuk itu selama kegiatan WWF ke-10 berlangsung, jurnalis harus memberi pencerahan positif berupa informasi berita terkait WWF ke-10.

Arief menambahkan, ada banyak cara bagi jurnalis dalam melaporkan berita. Ia mencontohkan, jurnalis dapat meliput kegiatan selama WWF berlangsung di venue WWF atau liputan di luar venue WWF ke-10.

“Bisa meliput bagaimana pengelolaan lingkungan di Bali, terutama soal air agar tidak terjadi pencemaran,” ujarnya.

Contoh lainnya, kata Arief, jurnalis dapat juga menonjolkan Subak. Subak yang merupakan system irigasi tradisional Bali ini mengatur pertanian padi di Bali. Subak adalah tata Kelola air melalui pendekatan kearifan lokal.

“Subak bisa menjadi contoh bagi provinsi atau negara lain dalam pengelolaan air. Karena filosofi Subak tatanan kehidupan sektor pertanian dalam pengelolaan air secara berkesinambungan yang dipertahankan oleh desa adat, terutama desa adat di Bali. Saya pikir Subak ini bisa menjadi Langkah awal dalam pengelolaan air ke depannya. Mungkin bisa ditiru dengan negara lain, fislosfi apa yang terkandung dalam Subak,” paparnya.

Menurut Arief, jika semua berita positif tentang WWF ke-10 dan kesuksesan acaranya dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat Indonesia dan negara yang hadir dalam acara WWF, maka citra baik Indonesia khususnya Bali sebagai tuan rumah acara akan terangkat dengan baik.

“Tentu ini akan memberi imbas kepada negara kita, Bali khususnya. Baik sektor parwisata atau lainnya. Di mana Bali akan lebih dikenal di mancanegara,” kata dia.

Pemerintah Tepat Mendisiplinkan SPPG agar MBG Tidak Berjalan Asal-asalan

By 0

Pemerintah Tepat Mendisiplinkan SPPG agar MBG Tidak Berjalan Asal-asalan Oleh: Revan Ananda Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Dengan cakupan program yang luas, pelaksanaannya membutuhkan tata kelola yang kuat, standar pelayanan yang jelas, serta pengawasan berkelanjutan. Karena itu, langkah pemerintah dalam mendisiplinkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penting untuk memastikan MBG tidak sekadar mengejar jumlah penerima manfaat, tetapi juga memperhatikan keamanan, kualitas, dan kelayakan makanan. Penguatan disiplin menjadi semakin penting seiring bertambahnya jumlah SPPG dan luasnya wilayah pelaksanaan MBG. Setiap unit memiliki tanggung jawab besar karena berhubungan langsung dengan makanan yang dikonsumsi masyarakat. Kesalahan dalam pengadaan bahan, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi dapat berdampak terhadap penerima manfaat. Penerapan standar operasional prosedur (SOP) karena itu tidak dapat dipandang sebagai formalitas, melainkan menjadi fondasi untuk menjaga kualitas pelayanan. Pengawasan terhadap pelaksanaan MBG menunjukkan bahwa persoalan yang ditemukan di lapangan mendapat perhatian dan menjadi bahan evaluasi. Langkah pemerintah mengevaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program strategis nasional Presiden menunjukkan komitmen yang serius. Masukan dari berbagai pihak untuk melakukan pemantauan langsung di sejumlah daerah dan mengevaluasi pelaksanaan MBG menjadi koreksi yang positif bagi pemerintah. Fakta menemukan adanya pelaksanaan yang berjalan kurang baik, masih terdapat persoalan, khususnya kasus keracunan makanan. Atas temuan tersebut, mereka merekomendasikan BGN menutup secara permanen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti menyebabkan keracunan, sekaligus memperkuat koordinasi antarpihak dalam penyelenggaraan program MBG. Rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa evaluasi dan penindakan merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan program. Ketika terdapat unit yang tidak menjalankan standar secara benar, tindakan korektif diperlukan agar persoalan tidak berulang dan tidak memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap keseluruhan MBG. Penutupan SPPG yang terbukti menyebabkan keracunan juga dapat menjadi bentuk penegakan standar sekaligus pembelajaran bagi unit lainnya. Keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh banyaknya makanan yang berhasil disalurkan. Program berskala nasional membutuhkan kualitas pelaksanaan yang konsisten di setiap daerah. Penerima manfaat membutuhkan makanan yang tersedia tepat waktu, bergizi, higienis, aman, dan diproses melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, penerapan SOP perlu dilakukan sejak pemilihan bahan baku, pemeriksaan kualitas, kebersihan dapur, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi.…

All Rights Reserved © 2025