Mengapresiasi Upaya Pemerintah Mencegah Hepatits Akut

Mengapresiasi Upaya Pemerintah Mencegah Hepatits Akut

Oleh : Dian Ahadi

Masyarakat mengapresiasi upaya Pemerintah dalam mencegah penyebaran hepatitis akut, termasuk dengan berkoordinasi dengan Badan Kesehatan Dunia (WHO). Masyarakat pun diminta untuk senantiasa hidup bersih agar terhindar dari penyakit tersebut.

Berbagai negara digemparkan dengan ditemukannya Hepatitis Akut yang menjangkiti anak-anak, bahkan hingga menarik perhatian serius dari WHO.

Sejak adanya pemberitaan mengenai ditemukannya Hepatitis Akut tersebut, Pemerintah RI langsung berbenah dan juga melakukan beberapa langkah preventif supaya penyakit tersebut tidak sampai menular di Tanah Air.

Semenjak maraknya pemberitaan mengenai Hepatitis Akut, Pemerintah RI langsung menunjuk dan menetapkan Rumah Sakit Sulianti Saroso dan juga Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia sebagai tempat pemeriksaan spesimen tersebut.

Langkah awal yang diambil oleh Pemerintah tersebut mendapatkan apresiasi tinggi dari Anggota Komisi IX DPR, Rahmad Handoyo.
Menurutnya langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah RI dengan menetapkan sarana serta prasarana untuk melakukan berbagai penelitian spesimen Hepatitis Akut merupakan langkah yang sangat tepat sebagai preventif sejak awal.

Pasalnya sejauh ini, bahkan WHO sendiri pun mengklaim bahwa penyakit tersebut masih belum jelas dan belum bisa diketahui secara pasti apa penyebabnya.
Lebih lanjut, Rahmad Handoyo memberikan imbauan supaya masyarakat turut serta dan mendukung respons cepat yang telah dilakukan oleh Pemerintah RI ini. Perkembangan sejauh ini, Hepatitis Akut bahkan sudah menjadi predikat Penyakit Luar Biasa sebagaimana ditetapkan oleh WHO. Kemudian Anggota Komisi IX DPR RI tersebut menyerukan agar masyarakat tidak mudah percaya terhadap isu atau pemberitaan hoax di media sosial, termasuk juga untuk tidak mudah menyimpulkan dan menyerahkan segala urusan kepada ahlinya.
Ketika Hepatitis Akut mulai tampak di Indonesia, sontak Pemerintah RI langsung mengambil keputusan melalui Surat Edaran Kewaspadaan kepada Dinas Kesehatan di seluruh Kabupatan/Kota supaya masyarakat tidak mudah panik dibuatnya. Selain itu masyarakat juga diimbau untuk tetap meningkatkan kewaspadaan mereka serta terus belajar dan memahami bagaimana kiranya gejala awal penyakit tersebut, termasuk seperti apa langkah pencegahannya.
Beberapa kiat untuk meminimalisasi penularan dan bisa diterapkan oleh seluruh masyarakat supaya tidak mudah terinfeksi penyakit itu. Salah satunya diterbitkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) yang menyerukan agar anak rajin mencuci tangannya menggunakan sabun ataupun disinfektan, kemudian langkah kedua yang bisa dilakukan adalah memastikan bahwa anak hanya meminum air bersih yang matang, memakan makanan bersih serta matang sepenuhnya, termasuk rutin membuang tinja ataupun mengganti popok bagi anak. Lebih lanjut, apabila diperlukan maka bisa menggunakan alat-alat makan khusus anak, menggunakan masker dan menjaga jarak.
Kemudian Ketua Umum IDAI Piprim B. Yanuarso menyatakan bahwa pendeteksian secara dini bisa juga dilakukan apabila anak ternyata mengalami beberapa gejala seperti mual, muntah, diare, nyeri perut, kuning pada mata, penurunan kesadaran, kejang, lesu serta demam tinggi. Kepada seluruh orang tua ditegaskan olehnya apabila mengetahui anaknya mengalami beberapa gejala tersebut untuk sesegera mungkin membawanya ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
Langkah lain yang telah diambil oleh Pemerintah RI adalah melakukan pengawasan dan juga pemantauan kasus Hepatitis Akut di Indonesia secara ketat semenjak pada tanggal 27 April 2022 lalu terdapat tiga kasus pertama yang dilaporkan. Selain itu koordinasi juga terus dilakukan oleh Pemerintah RI bersama dengan Inggris dan AS dalam upaya pencegahan serta pengendalian Hepatitis Akut ini.
Sejauh ini pihak Kemenkes juga terus melakukan koordinasi dan penelitian bersama pihak WHO, yang bekerja sama dengan negara-negara maju lainnya supaya bisa segera dideteksi dan diketahui mengenai kejelasan penyebab Hepatitis Akut termasuk bagaimana cara untuk bisa segera menanganinya. Tentu saja apresiasi besar patut diberikan kepada Pemerintah RI karena seluruh upayanya demi melindungi seluruh rakyat agar memiliki jaminan kesehatan yang pasti, utamanya bisa memerangi infeksi Hepatitis Akut yang sedang menjalar di berbagai negara.

)* Penulis adalah pegiat literasi Bandung

Pemerintah Perkuat Agenda Penyelesaian Kasus HAM, Masyarakat Jangan Terjebak Provokasi

By 0

Pemerintah Perkuat Agenda Penyelesaian Kasus HAM, Masyarakat Jangan Terjebak Provokas  Oleh: Arief Nugroho Masyarakat perlu melihat berbagai persoalan hak asasi manusia secara jernih dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama narasi yang berpotensi memperbesar ketegangan di tengah masyarakat. Penyelesaian persoalan HAM membutuhkan ketenangan, keterbukaan, dan kerja bersama yang berkelanjutan. Pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk memperkuat penyelesaian persoalan HAM melalui evaluasi kebijakan, penguatan kelembagaan, pemulihan korban, dialog, serta upaya mencari solusi yang menyentuh akar persoalan. Karena itu, berbagai perkembangan tersebut penting dipahami secara utuh agar masyarakat dapat menilai proses penyelesaian HAM berdasarkan fakta dan perkembangan nyata di lapangan. Salah satu langkah yang menunjukkan keseriusan tersebut terlihat dari evaluasi Kedeputian Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia Kemenko Kumham Imipas. Evaluasi yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target, sekaligus memetakan kegiatan yang membutuhkan percepatan dan kendala yang harus segera diselesaikan. Evaluasi tidak hanya diarahkan pada penyerapan anggaran, tetapi juga kesesuaian pelaksanaan program dengan target kinerja sehingga kebijakan HAM dapat memberikan hasil yang terukur. Langkah evaluatif semacam ini penting karena penyelesaian persoalan HAM tidak cukup hanya dengan membangun komitmen. Komitmen harus diterjemahkan menjadi program, anggaran, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Ketika masih ditemukan kendala, pemerintah memiliki ruang untuk melakukan perbaikan dan percepatan. Dengan demikian, agenda HAM dapat terus bergerak dari perencanaan menuju pelaksanaan yang lebih efektif. Upaya tersebut juga berjalan melalui penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Di Papua, Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua mempertemukan unsur pemerintah, aparat keamanan, organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan jurnalis. Ruang dialog semacam ini menjadi penting untuk mempertemukan perspektif, memperkuat mekanisme pengaduan, meningkatkan pertukaran informasi, serta memastikan berbagai persoalan HAM memperoleh perhatian berdasarkan informasi yang dapat diverifikasi. Penguatan jaringan kerja juga menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan HAM tidak semata-mata menjadi urusan satu institusi. Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua Frits B. Ramandey menekankan pentingnya membangun relasi dengan berbagai pihak dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparsialitas. Pendekatan tersebut diperlukan agar informasi mengenai situasi HAM dapat diperoleh, diperiksa, dan menjadi dasar bagi pelaksanaan tugas secara objektif.…

All Rights Reserved © 2025