Oleh : Rahmat Kartolo (Pemerhati Sosial Politik)
Pelantikan Presiden dan Wapres terpilih rencananya akan diselenggarakan pada 20 Oktober 2019. Masyarakan pun antusias dalam menyambut pelantikan karena merupakan cara menghormati hasil Pemilu 2019 sebagai wujud kematangan berdemokrasi.
Namun jelang pelantikan Jokowi di periode keduanya, beredar isu akan kelompok yang ingin menggagalkan pelantikan Jokowi – Ma’ruf Amin, jika hal tersebut benar terjadi, tentu tindakan tersebut merupakan gerakan inkonstitusional yang harus diantisipasi.
Sebelumnya, ribuan massa dari berbagai kalangan, telah memadati halaman gedung sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat. Mereka melakukan aksi damai untuk mendukung Presiden Joko Widodo untuk tetap dilantik pada bulan Oktober 2019. Mereka berkumpul dan melakukan aksi bertajuk #KamiBersamaJokowi.
Aksi tersebut dimulai pada pukul 15.00 WIB diikuti deklarasi dan sosialisasi tagar #kamibersamajokowi,
Mereka membagikan bunga, stiker, spanduk dan poster dukungan kepada masyarakat di sekitar pusat perbelanjaan Sarinah.
Salah satu warga dari Jakarta, Topo, yang ikut serta dalam aksi tersebut mengaku gelisah melihat situasi dan kondisi Tanah Air Saat ini.
Menurutnya, Presiden Jokowi yang telah terpilih secara konstitusional sudah banyak diganggu, tetapi ada pihak yang ingin menurunkannya jelang pelantikan.
Sedangkan menurut peserta lainnya Eli Yuliati mengatakan, keikutsertaannya sebagai bentuk dukungan kepada Jokowi dalam penuntasan sejumlah persoalan.
Dukungan tidak hanya datang dari masyarakat, bahkan lawan politiknya yakni Partai Gerindra, juga memberikan dukungannya. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan, partainya akan mendukung pelantikan Jokowi – Ma’ruf Amin yang akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2019 mendatang..
Ia mengatakan, Jokowi merupakan presiden terpilih yang sudah ditetapkan KPU dan insyaallah akan dilantik pada 20 Oktober 2019, ia juga menerima dan mendukung pelantikan Jokowi sebagai Presiden R.
Pernyataan tersebut disampaikan berkaitan dengan munculnya rencana melengserkan Jokowi yang diungkapkan oleh Politisi Senior Gerindra Permadi.
Menurut Andre, hal tersebut merupakan pernyataan pribadi dari sosok Permadi dan sama sekali tidak mewakili suara partai Gerindra. Apalagi Gerindra sudah jelas menunjukkan ketaatannya terhadap konstitusi sehingga pihaknya akan menghormati pelaksanaan pelantikan Jokowi nantinya.
Permadi ditengarai menyampaikan agenda untuk melengserkan Jokowi sebelum pelaksanaan pelantikan sebagai Presiden terpilih periode 2019 – 2024.
Pernyataan tersebtu disampaikan oleh Permadi usai menggelar pertemuan dengan Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khususs (Danjen Koppasus) Mayjen (Purn) Sunarko hingga Sekjen FUI Muhammad Al Khaththath di kediaman pribadinya di Pancoran, Jakarta Selatan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, menyebut pihak yang hendak menggagalkan pelantikan pemenang pemilu berarti melawan konstitusi. Karena itu, tak ada satu pun yang boleh melakukan upaya tersebut.
Menurut Wiranto, negara, pemerintah beserta aparat keamanannya akan melakukan langkah – langkah pengamanan yang maksimal untuk pelantikan tersebut. Ia mengatakan pemerintah tidak ingin mempertaruhkan eksistensi negara yang terancam oleh gerakan anarkis dan inkonstitusional.
Pelantikan Presiden merupakan puncak dari hasil pemilu yang langsung dipilih oleh rakyat dan memiliki legitimasi yang kuat. Karena itu, tidak boleh ada pihak manapun yang mencoba menggagalkan pelantikan anggota DPR maupun Presiden dan Wakil Presidn terpilih.
Artinya, apabila ada pihak yang ingin menggagalkan prosesi pelantikan Presiden, sama saja ia melawan konstitusi negara, karena bagaimanapun keputusan konstitusi tidak bisa diganggu gugat.
Wiranto juga mengajak masyarakat, terutama mahasiswa, pelajar, buruh tani, paramedi dan masyarakat agamis untuk senantiasa bersama – sama menolak upaya penggagalan itu. Mereka juga dihimbau untuk tidak terpengaruh oleh ajakan maupun provokasi untuk melawan konstitusi.
Perlawanan terhadap gerakan inkonstitusional, ditunjukkan oleh Marsekal Hadi Tjahjanto selaku Panglima TNI, dimana dirinya mengatakan bahwa pihak – pihak yang hendak menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih akan berhadapan dengan TNI. Hal tersebut termasuk pihak yang melakukan tindakan anarkis dan inkonstitusional.
Oleh karena itu kita juga memilliki peran dalam mengawal Presiden untuk dilantik pada 20 Oktober nanti, karena Pemilu sudah berlalu, segala hiruk pikuk politik juga sudah berlalu, dan kini saatnya kita menjaga agar saat pelantikan nanti, tidak ada hal hal yang tidak diinginkan.
