• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Opini»Waspada KAMI Goyang Kursi Presiden

Waspada KAMI Goyang Kursi Presiden

  • Kata Indonesia
  • - Monday, 28 September 2020

Oleh : Haris Muwahid

Masyarakat makin antipati terhadap Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), karena mereka hanya jual tampang dan kenangan sebagai mantan pejabat. Bahkan keberadaan mereka juga dicurigai memiliki misi tersembunyi untuk membuat Presiden Jokowi dipaksa mengundurkan diri. Modus menyelamatkan Indonesia sangat basi karena mereka hanya ingin makar.

Para tokoh senior yang bergabung dalam KAMI berdalih Indonesia butuh diselamatkan karena kita sedang resesi. Mereka menuduh pemerintah kurang sigap menangani corona dan ada berbagai serangan lain dalam 8 tuntutan KAMI. Sayangnya manuver mereka tidak ampuh, karena masyarakat sudah paham politik dan sadar akan akal bulus KAMI.

Salah satu anggota KAMI bahkan berani melontarkan usulan agar segera dilaksanakan sidang istimewa MPR. Penyebabnya karena presiden mereka nilai tidak bisa menyelamatkan Indonesia. Tuduhan panas ini sangat tidak berdasar karena Jokowi sudah berusaha keras menolong rakyat dengan program bansos, BLT, pemulihan ekonomi nasional, dan lain-lain.

Dalam salah satu statement KAMI juga disebut bahwa “penguasa yang zalim ini bisa kita akhiri’. Kata zalim sangat menohok karena mereka menuduh presiden sebagai sosok yang negatif. Padahal kenyataannya jauh panggang dari api. Pernyataan itu hanya sebuah sentimen yang sangat subjektif. Buat apa pemerintahan diakhiri kalau kita baik-baik saja?

Baca juga: Sekolah Islam Bina Insani Yogyakarta Resmikan Gedung Sekolah Baru

Muhammad Fauzan, akademisi dari Unsoed menyatakan bahwa pernyataan KAMI sudah termasuk tindakan makar. Dalam artian, jika mereka menyetir opini tentang pemerintah yang kurang perhatian terhadap rakyatnya, apalagi mengusulkan sidang istimewa, sudah jelas motifnya dalam menggulingkan kursi presiden. Apalagi menuduh presiden telah zalim.

Apalagi salah satu pentolan KAMI adalah Gatot Nurmantyo yang pada 2019 lalu ingin masuk bursa calon presiden, namun gagal karena tak ada dukungan partai. Misi rahasia KAMI agar Gatot jadi capres 2024 dan dipasangkan dengan Titiek Soeharto sudah tercium. Jika mereka tak sabar menunggu 4 tahun lagi, maka seenaknya menyuruh MPR untuk mengadakan sidang istimewa.

Politisi Kapitra Ampera juga berpendapat bahwa permintaan sidang istimewa sudah termasuk gerakan makar. Pemakzulan presiden hanya bisa terjadi saat ia terjerat kasus hukum tingkat berat, korupsi, dan alasan-alasan lain. Realitanya, Jokowi adalah presiden favorit kaum muda maupun tua, karena sangat bijaksana dan mau mendengarkan suara rakyat.

Kapitra menambahkan bahwa ia bingung, sebenarnya KAMI ini gerakan moral atau politis? Karena sudah terbaca modus operandinya untuk merebut kursi kepresidenan. Dalam artian, jika KAMI adalah gerakan moral, apakah sudah ada tindak lanjutnya untuk menyelamatkan Indonesia dari ancaman resesi? Apakah mereka mau mengeluarkan uang dari kantong untuk menolong rakyat?

Jawabannya tentu saja tidak. KAMI sudah fix gerakan politis berbungkus modus menyelamatkan Indonesia. Rakyat sudah muak dengan keberadaan mereka dan menganggapnya pemecah belah bangsa. Hal ini terbukti dari banyaknya demo dan aksi damai untuk menolak masuknya KAMI ke Boyolali, Bandung, dan kota-kota lain di Indonesia.

Buat apa KAMI terus menuntut pemerintah dan menginginkan presiden mundur, jika mereka tidak mau ikut menolong rakyat? Mereka lupa bahwa kita butuh bukti, bukan sekadar janji. Jika ada deklarasi tambahan di berbagai kota, apakah ada solusi untuk negri? Belum tentu. Malah menyebabkan klaster corona baru, karena ada kerumunan massa.

Presiden adalah pilihan rakyat dan menyuruh Jokowi berhenti berarti menghianati rakyat. Untung saja presiden termasuk tipe yang cool dan tak memusingkan para haters. Bayangkan jika tuduhan KAMI ada di masa 25 tahun lalu? Bisa-bisa petrus bertindak kembali untuk memberantas pelaku makar.

Jika KAMI terus menyuarakan keburukan pemerintah, maka rakyat yang masih lugu bisa terpengaruh. Jangan mempercayai provokasi mereka apalagi mendukung terjadinya sidang istimewa. Karena tuduhan KAMI sangat tidak berdasar dan hanya berdasarkan dugaan, tanpa melihat fakta di lapangan.

Penulis adalah kontributor Gerakan Mahasiswa Jakarta

Pemerintah Arahkan Koperasi Merah Putih Jadi Jalur Baru Cegah Kebocoran Subsidi

August 27, 2026

Pemerintah Pangkas Rantai Distribusi Subsidi lewat Koperasi Merah Putih

August 27, 2026

Pemerintah Arahkan Koperasi Merah Putih Jadi Jalur Baru Cegah Kebocoran Subsidi

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Pemerintah Arahkan Koperasi Merah Putih Jadi Jalur Baru Cegah Kebocoran Subsidi Jakarta – Pemerintah terus…

Pemerintah Pangkas Rantai Distribusi Subsidi lewat Koperasi Merah Putih

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Pemerintah Pangkas Rantai Distribusi Subsidi lewat Koperasi Merah Putih INDRAMAYU — Pemerintah terus mematangkan pembangunan…

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG Oleh : Irfan Aditya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kecukupan gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Dengan cakupan penerima manfaat yang terus bertambah di berbagai daerah, pemerintah menyadari bahwa pelaksanaan program berskala nasional ini harus diiringi dengan standar kualitas yang tinggi. Oleh karena itu, berbagai kritik dan masukan dari masyarakat dipandang sebagai bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan agar manfaat MBG dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima. Dalam setiap kebijakan publik, kritik merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang perlu diapresiasi. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya bergantung pada perencanaan yang baik, tetapi juga pada kemampuan melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Masukan mengenai kualitas makanan, ketepatan distribusi, kebersihan dapur, maupun pelayanan di lapangan menjadi indikator penting untuk memperbaiki sistem yang sudah berjalan. Pendekatan yang terbuka terhadap kritik menunjukkan bahwa pemerintah mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan kualitas manusia sebagai prioritas utama pemerintahan. Melalui Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap anak Indonesia memperoleh akses terhadap makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan bahwa pelaksanaan program harus terus dievaluasi agar kualitas layanan tetap terjaga sekaligus mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul selama implementasi. Komitmen pemerintah dalam menerima kritik juga tercermin dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai masukan masyarakat terkait pelaksanaan MBG. Menurutnya, evaluasi merupakan bagian dari proses memperkuat tata kelola program sehingga seluruh rantai penyediaan pangan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga penyajian makanan, dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pihaknya menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kualitas pelayanan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Pandangan senada disampaikan oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, yang menilai pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis harus terus diperkuat seiring meningkatnya jumlah penerima manfaat. Menurutnya, DPR RI mendukung penuh keberlanjutan program tersebut, namun pelaksanaannya harus disertai pengawasan yang ketat agar setiap makanan yang diterima masyarakat benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Pihaknya juga menekankan bahwa kritik dari masyarakat hendaknya dijadikan bahan evaluasi bersama sehingga pemerintah dapat melakukan perbaikan secara cepat dan tepat tanpa mengurangi tujuan utama program.…

Transparansi MBG Tunjukkan Program Gizi Nasional Dikelola dengan Tanggung Jawab

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Transparansi MBG Tunjukkan Program Gizi Nasional Dikelola dengan Tanggung Jawab Oleh: Alexander Royce Program Makan…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.