Walk Out di Forum KTT MSG, Delegasi Indonesia Gagalkan Keanggotaan ULMWP Benny Wenda

Walk Out di Forum KTT MSG, Delegasi Indonesia Gagalkan Keanggotaan ULMWP Benny Wenda

Dalam Webinar Nasional bertema “Upaya Benny Wenda Kandas di KTT MSG”, Politikus Reformasi, Mahfuz Sidik mengapresiasi langkah tegas delegasi Indonesia di forum MSG yang mempengaruhi keputusan akhir dari KTT MSG.

Walk Out yang dilakukan menyebabkan organisasi ULWMP pimpinan Benny Wenda kembali gagal masuk ke dalam kelompok milenasian.

“Saya ingin apresiasi kepada teman-teman delegasi di forum itu. Saya kira semua sudah sepakat bahwa berbicara tentang isu ini, hanyalah kelompok kecil yang sebagiannya tidak berdomisili di Papua dan terus mengeluarkan ide tentang separatisme dan mencari jalan bukan hanya menuver secara domestik namun diplomasi internasional agar ide ini mendapat dukungan banyak dukungan,” kata Politikus Reformasi, Mahfuz Sidik dalam webinar nasional terkait Upaya Benny Wenda Kandas di KTT Melanesian Spearhead Group (MSG ) melalui chanel Youtube, Moya Institute.

Benny Wenda pada 2013 sempat berusaha pertama kali bergabung dengan MSG meski ditolak. Penolakan tersebut yang menyebabkan seluruh kelompok oposisi di Papua melakukan konsolidasi dan mengajukan diri, dan dibetuklah ULMWP.

Senada dengan itu, Pemerhati Isu-Isu Strategis dan Global, Prof Dubes Imron Cotan menilai, Benny Wenda dan ULMWP tidak mewakili sebagian besar masyarakat di Papua. “Ketujuh suku besar di sana sama sekali tidak terwakili oleh Benny. Dalam sidang PBB tahun lalu, salah satu tokoh pemuda dari kampung Benny Wenda justru mengibarkan bendera Merah Putih di New York bahwa NKRI termasuk di dalamnya adalah Papua”, ucap Imron.

Ketua Badan Musyawarah Papua, Willem Frans Ansanai melanjutkan, kehadiran ULMWP tidak memiliki dasar untuk pembentukan negara. Willem berkeyakinan bahwa kedaulatan NKRI akan tetap utuh.

“Saya dengan yakin menyatakan bahwa Papua adalah bagian dari NKRI,” ucap Willem.

Saat ini bukan lagi saatnya berbicara soal Papua lepas dari NKRI. Pemberlakuan Otsus dan DOB menjadi bukti pemerintah melakukan pembenahan untuk kemajuan Papua ke depan. Pembenahan terhadap Papua jauh lebih penting dan bermakna, sehingga bonus demografi ke depan tidak terkontaminasi kelompok separatis dan mengganggu stabilitas dalam negeri