Walk Out di Forum KTT MSG, Delegasi Indonesia Gagalkan Keanggotaan ULMWP Benny Wenda

Walk Out di Forum KTT MSG, Delegasi Indonesia Gagalkan Keanggotaan ULMWP Benny Wenda

Dalam Webinar Nasional bertema “Upaya Benny Wenda Kandas di KTT MSG”, Politikus Reformasi, Mahfuz Sidik mengapresiasi langkah tegas delegasi Indonesia di forum MSG yang mempengaruhi keputusan akhir dari KTT MSG.

Walk Out yang dilakukan menyebabkan organisasi ULWMP pimpinan Benny Wenda kembali gagal masuk ke dalam kelompok milenasian.

“Saya ingin apresiasi kepada teman-teman delegasi di forum itu. Saya kira semua sudah sepakat bahwa berbicara tentang isu ini, hanyalah kelompok kecil yang sebagiannya tidak berdomisili di Papua dan terus mengeluarkan ide tentang separatisme dan mencari jalan bukan hanya menuver secara domestik namun diplomasi internasional agar ide ini mendapat dukungan banyak dukungan,” kata Politikus Reformasi, Mahfuz Sidik dalam webinar nasional terkait Upaya Benny Wenda Kandas di KTT Melanesian Spearhead Group (MSG ) melalui chanel Youtube, Moya Institute.

Benny Wenda pada 2013 sempat berusaha pertama kali bergabung dengan MSG meski ditolak. Penolakan tersebut yang menyebabkan seluruh kelompok oposisi di Papua melakukan konsolidasi dan mengajukan diri, dan dibetuklah ULMWP.

Senada dengan itu, Pemerhati Isu-Isu Strategis dan Global, Prof Dubes Imron Cotan menilai, Benny Wenda dan ULMWP tidak mewakili sebagian besar masyarakat di Papua. “Ketujuh suku besar di sana sama sekali tidak terwakili oleh Benny. Dalam sidang PBB tahun lalu, salah satu tokoh pemuda dari kampung Benny Wenda justru mengibarkan bendera Merah Putih di New York bahwa NKRI termasuk di dalamnya adalah Papua”, ucap Imron.

Ketua Badan Musyawarah Papua, Willem Frans Ansanai melanjutkan, kehadiran ULMWP tidak memiliki dasar untuk pembentukan negara. Willem berkeyakinan bahwa kedaulatan NKRI akan tetap utuh.

“Saya dengan yakin menyatakan bahwa Papua adalah bagian dari NKRI,” ucap Willem.

Saat ini bukan lagi saatnya berbicara soal Papua lepas dari NKRI. Pemberlakuan Otsus dan DOB menjadi bukti pemerintah melakukan pembenahan untuk kemajuan Papua ke depan. Pembenahan terhadap Papua jauh lebih penting dan bermakna, sehingga bonus demografi ke depan tidak terkontaminasi kelompok separatis dan mengganggu stabilitas dalam negeri

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG

By 0

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG Oleh : Irfan Aditya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kecukupan gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Dengan cakupan penerima manfaat yang terus bertambah di berbagai daerah, pemerintah menyadari bahwa pelaksanaan program berskala nasional ini harus diiringi dengan standar kualitas yang tinggi. Oleh karena itu, berbagai kritik dan masukan dari masyarakat dipandang sebagai bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan agar manfaat MBG dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima. Dalam setiap kebijakan publik, kritik merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang perlu diapresiasi. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya bergantung pada perencanaan yang baik, tetapi juga pada kemampuan melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Masukan mengenai kualitas makanan, ketepatan distribusi, kebersihan dapur, maupun pelayanan di lapangan menjadi indikator penting untuk memperbaiki sistem yang sudah berjalan. Pendekatan yang terbuka terhadap kritik menunjukkan bahwa pemerintah mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan kualitas manusia sebagai prioritas utama pemerintahan. Melalui Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap anak Indonesia memperoleh akses terhadap makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan bahwa pelaksanaan program harus terus dievaluasi agar kualitas layanan tetap terjaga sekaligus mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul selama implementasi. Komitmen pemerintah dalam menerima kritik juga tercermin dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai masukan masyarakat terkait pelaksanaan MBG. Menurutnya, evaluasi merupakan bagian dari proses memperkuat tata kelola program sehingga seluruh rantai penyediaan pangan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga penyajian makanan, dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pihaknya menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kualitas pelayanan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Pandangan senada disampaikan oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, yang menilai pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis harus terus diperkuat seiring meningkatnya jumlah penerima manfaat. Menurutnya, DPR RI mendukung penuh keberlanjutan program tersebut, namun pelaksanaannya harus disertai pengawasan yang ketat agar setiap makanan yang diterima masyarakat benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Pihaknya juga menekankan bahwa kritik dari masyarakat hendaknya dijadikan bahan evaluasi bersama sehingga pemerintah dapat melakukan perbaikan secara cepat dan tepat tanpa mengurangi tujuan utama program.…

All Rights Reserved © 2025