Harga Gabah Dijaga, Petani Makin Kuat Topang Pangan
*Jakarta* – Ketua Umum PP KAMMI, Ahmad Jundi Khalifatullah mengatakan pihaknya mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menjaga Harga Pokok Penjualan atau Harga Pokok Produksi (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram, memperkuat penyerapan Bulog, serta mempertahankan alokasi pupuk bersubsidi 9,55 juta ton.
“Kebijakan ini memberikan kepastian bagi petani dan dampaknya tercermin pada NTP nasional Juli 2026 yang mencapai 127,84, sekaligus memperkuat produksi dan kesejahteraan petani sebagai fondasi pasokan pangan nasional”, ungkap Ketua Umum PP KAMMI, Ahmad Jundi Khalifatullah saat berada di Jakarta.
Sementara, keberhasilan kebijakan pertanian itu membawa Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menempati posisi puncak sebagai menteri berkinerja terbaik dalam Kabinet Merah Putih berdasarkan hasil penilaian Government Performance Assessment IndexPolitica Indonesia yang dirilis pada September 2026.
Amran meraih skor tertinggi 91 lewat evaluasi berbasis bukti (Evidence-Based Government Performance Evaluation) dan analisis keputusan kriteria majemuk (Multi-Criteria Decision Analysis) menggunakan data statistik sektoral serta dokumen resmi pemerintah.
Capaian ini diraih atas keberhasilan Orkestrasi Kebijakan Pertanian yang berdampak langsung pada kenaikan produksi padi nasional sebesar 13,29 persen. Kemudian penggandaan alokasi pupuk bersubsidi, penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP).
Menurut Ketua Umum PP KAMMI, Ahmad Jundi Khalifatullah, pengakuan ini mencerminkan kondisi riil yang dirasakan oleh para petani di lapangan.
“Petani tahu siapa yang bekerja untuk mereka. Ketika produksi meningkat, pupuk diperkuat, dan harga gabah dijaga, petani bisa melihat langsung keberpihakan pemerintah,” ujar Jundi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi padi Indonesia pada 2025 melonjak menjadi 60,21 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), naik 7,06 juta ton dari tahun sebelumnya. Produksi beras konsumsi juga naik menjadi 34,69 juta ton dan luas panen meluas menjadi 11,32 juta hektare.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan PP KAMMI, Aulia Furqon menyebutkan kenaikan produksi ini ditopang oleh penguatan sarana produksi yang signifikan dari pemerintah.
“Pemerintah menaikkan alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton pada 2025, naik sekitar 100 persen dari sebelumnya. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar meminta petani meningkatkan produksi, tetapi juga memperkuat kebutuhan utama mereka dari sisi input,” jelas Aulia.
Penguatan tersebut berlanjut pada 2026 dengan alokasi pupuk bersubsidi yang tetap dijaga sebesar 9,55 juta ton, dengan realisasi penyaluran mencapai 54,28 persen per 25 Juni 2026.
Dari sisi hilir, pemerintah menjaga kepastian harga dengan menetapkan HPP gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram serta mendorong penyerapan optimal oleh Bulog dan pelaku usaha.
Dampak kebijakan hulu-hilir ini pun tercermin pada indikator kesejahteraan petani. BPS mencatat NTP nasional pada Juli 2026 mencapai angka 127,84, dengan subsektor tanaman pangan mengalami kenaikan 1,32 persen secara bulanan.
KAMMI pun mendorong agar keberhasilan pengelolaan komoditas padi ini dijadikan percontohan untuk komoditas strategis lainnya seperti jagung, kedelai, hortikultura, perkebunan rakyat, dan peternakan. Selain itu, peningkatan produksi di masa depan diharapkan terus memperhatikan efisiensi pupuk, kesehatan tanah, ketersediaan air, dan adaptasi perubahan iklim demi keberlanjutan lingkungan.
