Oleh : Raditya Rahman
Pemerintah dan elemen masyarakat perlu terus bersinergi untuk melawan pandemi Covid-19, salah satunya melalui kegiatan vaksinasi. Dengan mengikuti vaksinasi, maka diharapkan kekebalan komunal masyarakat akan segera tercapai.
Kekebalan komunal adalah target yang mesti dicapai untuk mengakhiri pandemi. Untuk mengejar target tersebut, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) bersinergi dengan kepolisian Republik Indonesia (Polri) menggelar vaksinasi covid-19 gratis untuk ribuan buruh.
Program vaksinasi gratis ini diselenggarakan di Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP TSK SPSI) PT Victory Chingluh, Tangerang.
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengharapkan, vaksinasi gratis yang dilakukan untuk buruh mampu mendorong terbentuknya kekebalan komunal. Khususnya bagi buruh dan keluarganya sehingga Indonesia dapat segera terbebas dari pandemi dan perekonomian kembali pulih. Dengan tema kegiatan vaksinasi Presisi Polri Bersinergi dengan DPP KSPS, Andi Gani menyebut, target sasaran penerima vaksin di Tangerang telah mencapai 10 ribu buruh.
Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas perhatiannya yang luar biasa kepada keselamatan dan kesehatan buruh.
Andi Gani menegaskan, vaksin menjadi bagian penting untuk dilakukan kepada buruh. Hal tersebut bertujuan untuk terus membangkitkan semangat kerja di masa pandemi Covid-19.
Buruh diharapkan senantiasa dalam keadaan sehat dan tidak terpapar Covid-19. Program vaksinasi ini, menurut Andi akan dilanjutkan ke beberapa daerah terutama di kawasan industri seperti Bekasi, Bandung, Batam dan lainnya.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga akan memastikan akselerasi percepatan vaksinasi khususnya untuk buruh. Vaksinasi untuk buruh harus dilakukan agar mereka bisa bekerja optimal sehingga pertumbuhan ekonomi semakin baik. Listyo juga berpesan kepada setiap buruh yang telah mendapatkan vaksin, agar tetap mengetatkan protokol kesehatan.
Pada kesempatan berbeda, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berinovasi untuk membentuk rumpun vaksinasi sebagai upaya pencapaian kekebalan komunal atau herd immunity sekaligus pengendalian terhadap penyebaran Covid-19 di wilayah setempat. Orang nomor 1 di Jawa Timur tersebut telah menunjuk Direktur RSU H Surabaya, dr Herlin Ferliana sebagai koordinator rumpun vaksinasi.
Dengan demikian, pada satgas penanganan Covid-19 di Jatim saat ini terdapat lima rumpun yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing untuk mengendalikan serta mencegah virus corona.
Empat rumpun sebelumnya, yakni rumpun promotif yang mengurusi terkait logistik di bawah komando BPBD Jatim, dan rumpun tracing and testing di bawah kendali dr Kohar Harisantoso. Kemudian rumpun kuratif dikoordinatori oleh dr Joni Wahyuhadi, serta rumpun dampak sosial ekonomi yang dikendalikan oleh Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak.
Menurut Khofifah tugas rumpun vaksinasi nantinya melakukan distribusi vaksin ke semua daerah, lalu memetakan daerah mana yang membutuhkan dan vaksinnya jenis apa. Terkait dengan ketersediaan vaksin, Gubernur menyampaikan bahwa stok masih aman, karena vaksin tiba di Jawa Timur dalam frekuensi 2 kali dalam seminggu.
Khofifah berharap, target 70% dari sasaran vaksinasi sudah tercapai pada pertengahan Agustus 2021 sehingga pada HUT Ke-76 RI sudah terbentuk herd immunity.
Sementara itu, pemerintah memiliki rencana untuk menambah anggaran kesehatan tahun depan. Salah satu alokasi anggaran yang akan ditingkatkan yakni pengembangan vaksin covid-19 buatan dalam negeri.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pengembangan vaksin dalam negeri nantinya akan mengerahkan universitas atau perguruan tinggi di Tanah Air dalam melakukan riset.
Tak cuma pengembangan vaksin saja, pemerintah juga berencana mengembangkan obat covid-19. Pemerintah juga meyakini bahwa vaksinasi berperan penting dalam upaya penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Adapun pemerintah sudah meningkatkan anggaran kesehatan untuk penanganan covid-19 menjadi Rp 214,95 triliun pada tahun ini. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari alokasi sebelumnya yang sebesar Rp 193,93 triliun atau mengalami kenaikan sebanyak dua kali dari alokasi awal Rp 172,84 triliun.
Sebelumnya wakil Presiden Ma’ruf Amin menuturkan bahwa pemerintah telah melakukan pengetatan aktifitas masyarakat termasuk melarang mudik lebaran, tetapi tidak dapat dilaksanakan secara 100%. Hal inilah yang menurutnya menjadi salah satu penyebab angka kasus covid-19 kembali mengalami peningkatan.
Kekebalan komunal atau herd immunity merupakan target yang harus dicapai sebelum pandemi dinyatakan berakhir Pemerintah juga gencar mendistribusikan vaksin ke berbagai daerah.
Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute
