• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Headline»Vaksin AstraZeneca Aman dan Efektif Cegah Covid-19

Vaksin AstraZeneca Aman dan Efektif Cegah Covid-19

  • Kata Indonesia
  • - Tuesday, 1 June 2021

Oleh : Deka Prawira

Penggunaan Vaksin AstraZeneca kembali dilanjutkan pasca penundaan sementara.

Vaksin tersebut telah mendapatkan rekomendasi dari badan kesehatan dunia,WHO. Risiko efek samping pun lebih kecil dibandingkan dengan potensi tertular maupun bahaya Covid-19.
Setelah sempat diragukan, kini Vaksin Astrazeneca telah dinyatakan aman dan halal sehingga dapat digunakan.

Juru Bicara vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, bahwa dirinya menyambut baik hasil pengujian vaksin AstraZeneca nomor batch CTMAV 547 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bersama sejumlah instansi terkait.

Siti menilai, proses pengajuan tersebut merupakan wujud dari kehati-hatian pemerintah dalam menyelesaikan vaksin Covid-19.

Nadia kembali menegaskan bahwa program vaksinasi nasional hadir untuk memberikan perlindungan kepada seluruh masyaraat terhadap anca,an covid-19 Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk menghadirkan vaksin terbaik bermutu dan efektif dalam melawan virus corona.

Dirinya juga menjelaskan bahwa Vaksin AstraZeneca adalah salah satu vaksin yang paling banyak digunakan di dunia. Sehingga sudah pasti memenuhi syarat mutu dan aman digunakan.

Sebelumnya pada 16 Mei 2021, pemerintah sempat menghentikan sementara distribusi dan penggunaan vaksin AstraZeneca nomor batch CTMAV 547. Hal ini menyusul akan dilakukannya investigasi dan pengujian oleh BPOM terhadap keamanan dan efektivitas vaksin terhadap Covid-19.

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara kualitas produk vaksin dan efek samping yang dilaporkan.

Kemudian, dari hasil uji sterilitas dan uji toksisitas abnormal yang dilakukan di Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN), BPOM memutuskan bahwa vaksin AstraZeneca nomor batch CTMAV 547 dengan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) yang dilaporkan.

Untuk menghindarri kekeliruan informasi, dr. Dirga Sakti Rambe selagu vaksinolog mengatakan tentang pentingnya masyarakat untuk mengetahui tentang vaksin AstraZeneca yang lebih baik lagi.

Menurutnya, vaksin AstraZeneca secara umum merupakan vaksin yang aman dan efektif. Vaksin AstraZeneca bersama Sinovac dan Shinoparm sebelumnya sudah mendapatkan Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Dokter Dirga mengungkapkan, penting untuk diketahui oleh masyarakat bahwa vaksin AstraZeneca merupakan vaksin yang paling banyak digunakan di dunia. Di mana penggunaan vaksin tersebut telah mencapai puluhan juta dosis.

Hal lain yang perlu diketahui masyarakat adalah, vaksin yang sudah diberikan izin penggunaan secara luas, masih terus diawasi penggunaannya. Proses ini merupakan proses berkelanjutan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian agar vaksin yang digunakan senantiasa aman di masyarakat.

Tentu saja akan ada proses evaluasi dan monitoring setelah mendapatkan EUA. Para ahli, Badan POM dan Kementerian Kesehatan terus mengawal peredaran dan penggunaan vaksin ini di masyarakat.

Terkait dengan beberapa KIPI yang masih diduga terdapat hubungannya dengan vaksin AstraZeneca, dr. Dirga menuturkan bahwa reaksi setelah penyuntikan vaksin adalah hal yang wajar.

Hal tersebut menunjukkan bahwa vaksin bekerja karena vaksin memiliki zat antigen sehingga perlu proses pengenalan pada tubuh untuk membentuk antibodi. Secara keseluruhan, KIPI pada AstraZeneca masih bersifat ringan dan bisa ditangani.

Dirinya juga menambahkan, saat ini masyarakat mendengar informasi beberapa kasus pembekuan darah abnormal yang disebut thrombosis yang dihubungkan dengan vaksin AstraZeneca. Sejauh ini yang diketahui masyarakat kejadian thrombosis sangatlah kecil, yakni hanya 10 kasus dari 1 juta orang yang meneriima vaksin AstraZeneca.

Kondisi ini juga masih bisa ditangani secara medis. Para ahli saat ini terus mempelajari karakteristik kondisi thrombosis tersebut. Namun jika dibandingkan dengan thrombosis akibat terinfeksi Covid-19, kejadian yang diakibatkan AstraZeneca sangatlah kecil.

Artinya vaksin AstraZeneca aman dan manfaatnya jauh lebih banyak daripada risiko yang mungkin ditimbulkan. Apalagi LPPOM Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengedarkan fatwa bahwa vaksin AstraZeneca Halal untuk digunakan dalam kondisi darurat.

Tak hanya di Indonesia, negara yang menggunakan AstraZenca yang lain ada di banyak negara Eropa dan Asia yang sudah menggunakan AstraZeneca dan bisa dilihat bahwa laporannya berhasil menekan kasus baru.
Dokter Dirga juga mengajak kepada masyarakat untuk tidak merasa takut dan ragu terhadap vaksin AstraZeneca ataupun vaksin lain yang digunakan di Indonesia.

Karena bagaimanapun juga, vaksin merupakan salah satu instrumen yang sangat penting demi mengendalikan pandemi Covid-19. Sehingga pemerintah perlu melanjutkan program vaksinasi agar Indonesia dapat herd immunity dan hidup kembali normal.

Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla

November 7, 2026

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum

November 7, 2026

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla Oleh : Sigit Prasetyo Pembasahan gambut menjadi…

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum Jakarta – Kasus dugaan penyadapan…

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum  Oleh: Citra Ann Pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri menjadi perhatian penting dalam upaya memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Perkara yang menyasar komunikasi Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, hingga kalangan masyarakat sipil tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan aparat. Penanganan kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen institusi penegak hukum dalam memastikan tidak ada pihak yang kebal terhadap proses hukum. Praktik penyadapan pada dasarnya merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mendukung proses penegakan hukum dengan persyaratan dan mekanisme yang ketat. Namun, penggunaan kewenangan tersebut tanpa dasar hukum berpotensi berubah menjadi tindakan yang melanggar privasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap tindakan pemantauan komunikasi harus memiliki tujuan yang sah, mengikuti prosedur, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan. Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Asep Edi Suheri, menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal yang menyeret tiga perwira tinggi berinisial LSP, ASN, dan EH merupakan tindakan oknum, bukan kebijakan institusi Polri. Penegasan itu disampaikan menyusul pengungkapan dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon milik pejabat negara dan berbagai kalangan masyarakat. Asep menjelaskan bahwa Polri telah memiliki Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 sebagai pedoman pelaksanaan tugas Pusat Pemantauan Polri agar kegiatan pemantauan berjalan sesuai prosedur. Dugaan pelanggaran dalam perkara ini berkaitan dengan perintah penyadapan sejumlah nomor telepon tanpa prosedur yang sah dan tidak berhubungan dengan kepentingan penegakan hukum. Para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan berkas hasil sadapan dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada Oktober 2026. Sementara itu, penyidik masih memeriksa seorang saksi berinisial SU untuk mengungkap rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut. Ketentuan mengenai penyadapan telah memberikan batasan yang jelas terhadap penggunaan instrumen pemantauan komunikasi. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010, penyadapan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di persidangan atas tindak pidana berdasarkan undang-undang. Pelaksanaannya juga harus memperhatikan perlindungan HAM, legalitas, kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kerahasiaan. Pengawasan terhadap kewenangan penyadapan menjadi bagian penting untuk mencegah aparat bertindak di luar batas hukum. Tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban, teknologi pemantauan yang seharusnya membantu proses penyidikan justru dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak masyarakat. Karena itu, pengungkapan dugaan penyimpangan di lingkungan kepolisian perlu diikuti evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur dan penguatan pengawasan internal.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.