Tembaki Pesawat Trigana Air, KST Papua Patut Diberantas

Tembaki Pesawat Trigana Air, KST Papua Patut Diberantas

Oleh : Moses Waker

Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua kembali berulah dengan menembaki pesawat Trigana Air di Yahukimo. Meski tidak ada korban jiwa tetapi mereka tetap bersalah karena melakukan penyerangan dan membahayakan orang lain. KST wajib dimusnahkan demi keselamatan warga, baik yang bermukim di Yahukimo maupun di daerah lain di Papua.

Tanggal 11 Maret 2023 terjadi penembakan pesawat Trigana air di Bandara Dekai, Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Pelakunya adalah KST. Peristiwa ini mengejutkan, setelah sebelumnya mereka membakar pesawat Susi Air dan menculik pilotnya yang berkebangsaan asing.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Benny Ady Prabowo menyatakan bahwa pesawat tipe Boeing IL 222 Seri 300 dengan nomor penerbangan PK-YSC ditembak sesaat setelah terbang dari Bandara Dekai sekitar pukul 14.06 WIT.

Pihaknya menerima laporan terkait penembakan pesawat oleh KKB, yang tergolong dalam kelompok teroris itu. Meski demikian, pesawat yang membawa 66 penumpang tersebut tetap mendarat dengan selamat di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura.

Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo melanjutkan, pesawat ditembaki sebanyak 4 kali saat landing dan 5 kali saat take off. Sekitar pukul 13.35 Wit, melalui HT dari personel Opsnal Polres Yahukimo bahwa telah terdengar bunyi tembakan sebanyak 4 (empat) kali pada saat pesawat jenis Trigana Air (Boing) landing di Bandar udara Nop Goliath Dekai yang berasal dari arah seputaran Kali Brasa Dekai.
Masyarakat mengecam penembakan pesawat Trigana Air karena itu adalah pesawat yang membawa penumpang, bukan pesawat kargo/barang. Bisa saja ada korban luka, bahkan korban jiwa, karena tembakan dari KST. Mereka sangat ngawur karena menembak pesawat dan membahayakan nyawa orang lain.
Oleh karena itu warga Papua sendiri setuju akan pemberantasan KST. Pasalnya, mereka sudah sangat keterlaluan. Para penumpang yang ada di dalam pesawat Trigana Air adalah orang Papua juga. Namun KST seenaknya sendiri menembak pesawat dan menunjukkan bahwa mereka memiliki senjata api.
Sebelum pesawat Trigana Air ditembak, KST telah membakar pesawat Susi Air dan menculik pilotnya. Perusahaan penerbangan ini akhirnya menghentikan bisnisnya untuk sementara di kawasan Papua. Takutnya nanti Trigana Air juga melakukan hal yang sama.
Jika dua maskapai memutuskan untuk berhenti terbang di Papua maka yang rugi adalah warga di Bumi Cendrawasih. Mereka sangat butuh pesawat terbang agar bisa bepergian, karena kondisi geografis di sana yang berbukit dan pegunungan dan tak semua daerah bisa ditempuh dengan jalan darat. Jika tidak ada pilihan maskapai bagaimana bisa mereka beraktivitas?
Saat penerbangan terganggu maka distribusi barang-barang juga terganggu karena pilotnya takut ditembak KST, atau bahkan diculik seperti pilot Susi Air. Masyarakat Papua yang menderita karena kesulitan untuk mendapatkan sembako dan berbagai kebutuhan lain.
Masyarakat mendukung pemberantasan KST dan mendukung TNI serta Polri dalam memburu kelompok separatis tersebut hingga ke akarnya. Warga Papua sadar bahwa kedatangan aparat untuk mengamankan mereka, agar tidak terjadi lagi penembakan pesawat maupun penyerangan terhadap rakyat.
Komunitas Forum Pegiat Media Sosial Independen (FPMSI) memberi dukungan kepada TNI dan Polri demi penegakan hukum yang adil terhadap KST. Tujuannya adalah Papua yang damai dan sejahtera, dan ketika ada KST maka mustahil kedamaian itu ada. Deklarasi ini dihadiri oleh warganet, khususnya milenial, baik yang ada di Papua maupun daerah lain.
Ketua FPMSI Rusdil Fikri menyatakan bahwa tujuan dari deklarasi virtual adalah mengajak masyarakat dan tokoh politik Papua untuk mendukung penegakan hukum terhadap KST. Selain itu, partisipasi dan peran aktif warganet juga bisa dilakukan, dengan mengunggah postingan bernada positif di media sosial.
Tujuan dari unggahan ini agar makin banyak masyarakat yang sadar bahwa pemerintah selama ini sudah memberikan banyak sekali untuk pembangunan Papua. Penyebabnya karena KST selama ini menyebar provokasi dan hoaks, sehingga takutnya masyarakat akan terpengaruh, lantas berbalik memusuhi pemerintah. Padahal kenyataannya pemerintah telah membuat begitu banyak fasilitas untuk Papua.
Dengan partisipasi dan dukungan dari netizen di seluruh Indonesia maka warga Papua optimis penyerangan KST akan berkurang. Penyebabnya karena KST tidak mendapatkan tempat di hati masyarakat dan warga Papua sendiri sudah tahu bahwa kelompok tersebut berbahaya. Mereka tidak bisa menyerang rakyat, baik di dunia nyata maupun dunia maya.
KST melakukan penembakan pesawat di wilayah Dekai, Yahukimo, Papua. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun masyarakat mengecam mereka karena selalu melakukan penyerangan dan membahayakan orang asli Papua. KST harus diberantas agar tidak mengacau lagi dan warga di Bumi Cendrawasih mendukung penuh pasukan TNI dan Polri yang sedang memburu kelompok separatis tersebut.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Makassar

Merawat Demokrasi Yang Dewasa, Ketenangan Publik dan Penegakan Hukum Berbasis Bukti 

By 0

Merawat Demokrasi Yang Dewasa, Ketenangan Publik dan Penegakan Hukum Berbasis Bukti  Oleh : Desti Aisyah Demokrasi yang sehat tidak hanya ditandai dengan kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat, tetapi juga kemampuan semua pihak menjaga ketenangan publik dan menghormati proses hukum. Di tengah perbedaan pandangan yang semakin mudah berkembang di ruang publik, kedewasaan demokrasi menjadi semakin penting. Kritik terhadap pemerintah harus tetap memiliki ruang, sementara tindakan yang melanggar hukum harus diproses secara adil. Keduanya tidak seharusnya dipertentangkan karena kebebasan berpendapat dan kepastian hukum merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Prinsip negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar untuk menjaga ketertiban sekaligus melindungi hak masyarakat. Peristiwa kericuhan setelah aksi demonstrasi di sekitar Gedung DPR/MPR pada 27 Agustus 2026 menjadi salah satu gambaran mengenai pentingnya keseimbangan tersebut. Aksi yang pada awalnya berlangsung sebagai penyampaian aspirasi kemudian berkembang menjadi kericuhan yang diwarnai perusakan dan gangguan terhadap ketertiban umum. Polda Metro Jaya menyebut sebanyak 322 orang diamankan untuk menjalani pemeriksaan, termasuk 160 anak. Dari proses pemeriksaan tersebut, sejumlah orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan dugaan keterlibatan dalam tindak pidana. Pada perkembangan berikutnya, jumlah tersangka dilaporkan bertambah menjadi 49 orang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan demonstrasi tidak hanya berkaitan dengan pengamanan massa, tetapi juga bagaimana aparat memilah antara peserta aksi yang menyampaikan aspirasi secara damai dengan mereka yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan pentingnya membedakan masyarakat yang menjalankan hak menyampaikan aspirasi dengan pihak yang diduga melakukan tindakan pidana. Dalam proses penanganannya, kepolisian melakukan pemeriksaan berdasarkan usia, peran, dan dugaan keterlibatan masing-masing orang yang diamankan. Pendekatan tersebut penting untuk memastikan proses hukum tidak dilakukan secara serampangan. Setiap tindakan aparat mengindikasikan dasar yang jelas, sementara masyarakat yang diperiksa juga mendapatkan kepastian mengenai alasan mereka diamankan. Dengan demikian, penegakan hukum dapat berjalan secara terukur dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari pelaksanaan hak berpendapat yang harus dilindungi negara. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa demokrasi membutuhkan ruang yang aman bagi semua pihak untuk menyampaikan ketidakpuasan, termasuk melalui demonstrasi. Selama dilakukan secara damai dan sesuai ketentuan hukum, penyampaian aspirasi merupakan bagian dari mekanisme kontrol masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, menjaga ketenangan publik seharusnya berjalan bersamaan dengan memastikan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat tetap dihormati. Dalam demokrasi, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima kebijakan, tetapi juga memiliki hak untuk mengawasi dan memberikan kritik terhadap jalannya pemerintahan. Kritik yang disampaikan secara terbuka dapat menjadi masukan untuk memperbaiki kebijakan yang dinilai belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, semua pihak perlu membangun pendekatan yang mampu membedakan kritik, aksi damai, dan tindakan yang benar-benar mengarah pada pelanggaran hukum. …

Menahan Diri Pascademo adalah Cara Menjaga Demokr si Tetap Bermartabat

By 0

Menahan Diri Pascademo adalah Cara Menjaga Demokr si Tetap Bermartabat  Oleh: Ricky Rinaldi Demonstrasi merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi karena menjadi salah satu ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan penolakan terhadap kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan publik. Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum juga telah dijamin dalam konstitusi dan diatur melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Namun, demokrasi tidak hanya membutuhkan keberanian untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga kedewasaan untuk menahan diri setelah aspirasi disampaikan. Menahan diri pascademonstrasi bukan berarti menghentikan kritik atau mengabaikan tuntutan masyarakat. Sikap tersebut justru menjadi bagian dari upaya menjaga agar perbedaan pendapat tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Setelah aksi berakhir, semua pihak memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan persoalan pada ruang dialog, evaluasi, dan penyelesaian melalui mekanisme hukum yang berlaku. …

All Rights Reserved © 2025