• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Taklimat Presiden; Pangan, Energi, dan Air Indonesia Tangguh Hadapi Krisis Global

Taklimat Presiden; Pangan, Energi, dan Air Indonesia Tangguh Hadapi Krisis Global

  • Kata Indonesia
  • - Thursday, 9 April 2026

Taklimat Presiden; Pangan, Energi, dan Air Indonesia Tangguh Hadapi Krisis Global

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan nasional yang berfokus pada penguatan ketahanan menghadapi tiga krisis global utama, yakni pangan, energi, dan air. Penegasan tersebut disampaikan dalam taklimat di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4/2026), yang mencerminkan konsistensi visi jangka panjang dalam menjaga stabilitas dan keselamatan bangsa di tengah dinamika global.

 

Dalam paparannya, Presiden Prabowo menyoroti bahwa ketiga krisis tersebut bukanlah isu baru, melainkan telah diprediksi sejak lama oleh komunitas internasional, termasuk dalam agenda Sustainable Development Goals (SDGs) yang dirumuskan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

 

Presiden Prabowo Subianto menegaskan, “Dalam sekian tahun, saya telah meyakini dan saya telah menyebarluaskan hal-hal pokok yang saya yakini adalah dasar keselamatan bangsa. Dan ini dibenarkan oleh PBB, United Nations (UN) membenarkan ini dalam SDG yang mereka umumkan,” ujar Presiden Prabowo.

 

Pernyataan tersebut menjadi penanda bahwa arah kebijakan nasional tidak hanya berpijak pada kebutuhan domestik, tetapi juga selaras dengan pandangan global mengenai tantangan masa depan. Hal ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang adaptif dan antisipatif dalam merespons perubahan dunia.

 

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa prediksi terkait krisis pangan, energi, dan air telah lama menjadi perhatian serius dan bahkan dituangkan dalam berbagai pemikiran strategis yang dikembangkan selama bertahun-tahun.

 

Presiden Prabowo Subianto menambahkan, “Sustainable Development Goals di mana berapa tahun yang lalu PBB sudah meramalkan bahwa krisis dunia yang akan melanda seluruh dunia adalah tiga hal, yaitu krisis pangan, krisis energi dan krisis air,” tambah Presiden Prabowo.

 

Penegasan tersebut menunjukkan kesinambungan antara gagasan konseptual dengan implementasi kebijakan yang kini dijalankan pemerintah. Upaya konkret pun mulai terlihat melalui program-program prioritas yang mengarah pada kemandirian nasional di sektor strategis.

 

Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, “Ini sebagai bukti bahwa sekian puluh tahun pun saya sudah cantumkan hitam di atas putih, bahwa masalah dasar bagi negara adalah tiga hal itu, pangan, energi, air,” tegas Presiden Prabowo.

 

Selain itu, Presiden menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berlandaskan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

 

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, “Food, energy, dan water ini sudah dicanangkan oleh PBB dan ini sudah saya perjuangkan di mana-mana bertahun-tahun, belasan tahun,” pungkas Presiden Prabowo.

 

Dengan pendekatan yang terukur dan berorientasi pada hasil, pemerintah dinilai mampu menunjukkan kapasitas dalam mengelola tantangan strategis secara efektif. Taklimat tersebut sekaligus memperkuat optimisme terhadap kemampuan Indonesia dalam menjaga kedaulatan sumber daya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

 

Presiden Prabowo Subianto menutup, “Alhamdulillah kita telah membuktikan bahwa pemerintah kita efektif, pemerintah kita andal, dan pemerintah kita dapat melaksanakan tugas bernegara dengan baik,” tutup Presiden Prabowo.

 

Melalui langkah-langkah tersebut, arah pembangunan nasional semakin terfokus pada penguatan fondasi utama negara, sekaligus menjawab tantangan global dengan strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan.

PB JATMA ASWAJA Gelar Doa Keselamatan Bangsa, Zikir Kebangsaan dan Haul Pendiri NKRI di Masjid Istiqlal

August 6, 2026

Kabinet Bayangan Perlu Hindari Kegaduhan Politik yang Merugikan Publik

August 6, 2026

PB JATMA ASWAJA Gelar Doa Keselamatan Bangsa, Zikir Kebangsaan dan Haul Pendiri NKRI di Masjid Istiqlal

By Kata IndonesiaAugust 6, 20260

Pengurus Besar Jamiyah Ahlith Thariqah Al Mutabaroh Ahlussunnah Wal Jamaah (PB JATMA ASWAJA) kembali menggelar…

Kabinet Bayangan Perlu Hindari Kegaduhan Politik yang Merugikan Publik

By Kata IndonesiaAugust 6, 20260

Kabinet Bayangan Perlu Hindari Kegaduhan Politik yang Merugikan Publik Jakarta – Wacana pembentukan kabinet bayangan…

Algoritma Mengejar Atensi, Jurnalisme Menjaga Akurasi dan Akal Sehat Publik 

By Kata IndonesiaAugust 6, 20260

Algoritma Mengejar Atensi, Jurnalisme Menjaga Akurasi dan Akal Sehat Publik  Oleh: Ratna Komala Gelombang transformasi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh, mengonsumsi, dan menyebarkan informasi. Kehadiran platform digital dengan algoritma yang dirancang untuk memaksimalkan atensi telah menciptakan ekosistem informasi yang bergerak sangat cepat, tetapi tidak selalu mengutamakan akurasi. Konten yang memancing emosi sering kali memperoleh jangkauan lebih luas dibandingkan informasi yang telah melalui proses verifikasi. Dalam situasi demikian, jurnalisme berkualitas menjadi semakin penting sebagai penopang ruang publik yang sehat, menjaga nalar masyarakat agar tetap berpijak pada fakta di tengah derasnya arus disinformasi. Peran pers tidak lagi terbatas sebagai penyampai berita, melainkan menjadi institusi yang menjaga kualitas demokrasi melalui penyajian informasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Jurnalisme yang profesional berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan sekaligus penghubung antara pemerintah dan masyarakat melalui informasi yang akurat. Namun, tantangan yang dihadapi industri media semakin kompleks akibat dominasi algoritma platform digital global yang mengubah pola distribusi informasi sekaligus memengaruhi model bisnis media. Ketimpangan tersebut menuntut hadirnya kebijakan yang mampu menciptakan ekosistem digital yang lebih adil bagi seluruh pelaku industri pers. Dalam konteks itu, langkah pemerintah menghadirkan regulasi mengenai tanggung jawab platform digital menjadi bagian penting dari upaya memperkuat keberlanjutan jurnalisme nasional. Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi inovasi teknologi, melainkan membangun keseimbangan antara perkembangan platform digital dan keberlangsungan media yang menghasilkan karya jurnalistik berkualitas. Ruang digital yang sehat membutuhkan mekanisme yang memastikan informasi yang diproduksi melalui proses jurnalistik memperoleh posisi yang layak di tengah banjir konten yang beredar tanpa proses verifikasi. Dengan demikian, kepentingan publik tetap menjadi orientasi utama dalam tata kelola informasi nasional. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Marsda TNI Eko Dono Indarto, menegaskan bahwa Kemenko Polkam memiliki peran strategis dalam mengawal penyusunan Peraturan Presiden mengenai tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Menurut Eko Dono Indarto, pembentukan Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) merupakan langkah konkret untuk memperkuat ekosistem informasi yang sehat, menjaga kualitas pers nasional, sekaligus memperkokoh stabilitas keamanan di ruang digital. Kehadiran pedoman pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 menjadi tonggak penting dalam memastikan implementasi kebijakan tersebut berjalan secara terukur. Komitmen pemerintah tersebut menunjukkan bahwa penguatan jurnalisme dipandang sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan informasi nasional. Lebih jauh, lahirnya pedoman pelaksanaan kewajiban platform digital memberikan kepastian mengenai tanggung jawab setiap pemangku kepentingan dalam membangun ruang digital yang lebih sehat. Selama ini, perusahaan platform memperoleh manfaat ekonomi yang besar dari distribusi konten jurnalistik, sementara media menghadapi tekanan finansial yang semakin berat akibat perubahan pola konsumsi informasi. Ketimpangan tersebut berpotensi melemahkan kualitas jurnalisme apabila tidak diimbangi dengan tata kelola yang lebih berkeadilan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah menjadi instrumen penting untuk menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara inovasi digital dan keberlanjutan industri pers. Di sisi lain, perkembangan kecerdasan buatan telah menghadirkan tantangan baru terhadap kredibilitas informasi. Teknologi AI memungkinkan produksi konten dalam jumlah besar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi tidak seluruhnya dibangun di atas prinsip verifikasi dan etika jurnalistik. Kondisi ini meningkatkan risiko penyebaran informasi yang menyesatkan, manipulasi visual, hingga lahirnya narasi yang sulit dibedakan dari fakta. Akibatnya, kemampuan masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar semakin bergantung pada keberadaan media yang menjunjung tinggi profesionalisme.…

Menjawab Perang Algoritma AI dengan Etika, Verifikasi, dan Media Tepercaya

By Kata IndonesiaAugust 6, 20260

Menjawab Perang Algoritma AI dengan Etika, Verifikasi, dan Media Tepercaya Oleh : Antonius Utomo Perkembangan…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.