Swasembada Pangan Era Prabowo Diperkuat Aksi Nyata Daerah dan Dunia Usaha

Swasembada Pangan Era Prabowo Diperkuat Aksi Nyata Daerah dan Dunia Usaha

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memuji kinerja tim pemerintahannya yang mampu mewujudkan swasembada beras nasional jauh lebih cepat dari target awal.

Target yang sebelumnya dipatok empat tahun, nyatanya dapat dicapai hanya dalam waktu satu tahun. Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo saat berbicara di forum internasional World Economic Forum (WEF).

Ia mengungkapkan bahwa produksi beras Indonesia kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah.

“Saya memberi target empat tahun, tetapi tim saya mampu mencapainya dalam satu tahun,” ujar Prabowo.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti kerja keras dan keseriusan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Presiden Prabowo juga menyatakan optimisme bahwa dalam empat tahun ke depan Indonesia tidak hanya swasembada beras, tetapi juga pangan strategis lainnya.

“Saya yakin kita bisa mandiri pangan secara menyeluruh,” tegasnya.

Dukungan terhadap agenda swasembada pangan nasional tersebut terlihat nyata di daerah.

Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, menegaskan bahwa ketersediaan beras di Sulawesi Utara saat ini berada dalam kondisi aman.

“Beras kita tercukupi di Sulut. Kita juga rutin melakukan Gerakan Pangan Murah dan membagikan beras cadangan pemerintah, terutama saat menghadapi Natal dan Tahun Baru,” ujarnya.

Ia menambahkan, langkah antisipatif tersebut turut menekan laju inflasi. “Puji Tuhan, inflasi Sulut di tahun 2025 nomor tiga terendah di Indonesia. Ini hasil dari gerakan dan program yang kita lakukan bersama,” katanya.

Pemerintah provinsi juga berencana mendistribusikan kembali sekitar 2.000 hektare lahan pertanian serta menyalurkan bantuan alat dan sarana pertanian.

“Saya juga akan berikan lima pompa air agar saat musim kemarau nanti, panen kita tidak tergantung hujan,” jelas Gubernur Yulius, sembari mengingatkan petani agar tidak menimbun hasil panen.

Kontribusi pelaku usaha turut memperkuat upaya tersebut.

PT Global Nutri Agrinusa (GNA) melalui produk pupuk Suma memfasilitasi panen raya di Desa Gabus, Kabupaten Pati. Perwakilan PT GNA, Endah Sri Wahyuningati, menyatakan kegiatan ini selaras dengan upaya swasembada pangan.

“Produk kami hadir sebagai mitra yang akan berkolaborasi dengan prototipe pertanian yang selama ini sudah ada di lapangan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, hasil ubinan menunjukkan produktivitas lahan mencapai lebih dari 10 ton per hektare.

“Yang terpenting, produk ini diaplikasikan secara benar, dan ketika ada kendala, PT GNA siap mendampingi serta memberikan solusi,” tutupnya. ***

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden 

By 0

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden  Oleh: Fajar Dwi Santoso Taklimat Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna kembali memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi tata kelola pemerintahan. Di hadapan jajaran kabinet, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional harus menyentuh persoalan mendasar masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi anak hingga penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Kedua agenda tersebut saling berkaitan sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing. Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas generasi penerus kembali ditegaskan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden memandang program tersebut bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul. Menurut Presiden, masih tingginya angka stunting dan masih adanya anak-anak yang belum memperoleh asupan makanan yang memadai menjadi alasan utama mengapa negara harus hadir secara langsung melalui program pemenuhan gizi. Presiden juga menilai berbagai kritik terhadap MBG perlu dilihat secara proporsional. Alih-alih hanya memperdebatkan besaran anggaran, perhatian publik seharusnya diarahkan pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Dalam pandangannya, indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka makroekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga pangan, memastikan pupuk tersedia bagi petani dengan harga terjangkau, serta menjamin anak-anak memperoleh makanan bergizi di sekolah. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan dua agenda yang berjalan beriringan. Pendekatan tersebut sejalan dengan berbagai kajian internasional yang menempatkan investasi pada gizi anak sebagai salah satu instrumen paling efektif untuk meningkatkan produktivitas nasional dalam jangka panjang. Anak yang memperoleh gizi memadai sejak dini memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, memiliki kemampuan belajar yang baik, serta menjadi tenaga kerja produktif pada masa depan. Karena itu, keberlanjutan MBG memiliki dimensi strategis yang jauh melampaui pemberian makanan semata. Pandangan serupa juga pernah disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang. Ia menjelaskan bahwa fokus pemerintah tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas layanan, keamanan pangan, dan tata kelola program terus diperbaiki agar manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program bergantung pada pengawasan yang baik, keterlibatan pemerintah daerah, serta sinergi dengan pelaku usaha lokal sehingga manfaat ekonomi turut mengalir ke daerah. Di sisi lain, Presiden juga memberikan penekanan kuat terhadap reformasi birokrasi sebagai prasyarat percepatan pembangunan. Ia mengakui Indonesia telah berada pada jalur pembangunan yang benar, namun efektivitas pemerintahan masih perlu terus ditingkatkan. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya efisien. Karena itu, pemerintah memilih mempercepat transformasi digital melalui pengembangan GovTech serta implementasi Single National Identity Card. Gagasan ini menjadi langkah penting untuk menyederhanakan pelayanan publik yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Dengan identitas digital nasional yang terintegrasi, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi proses administrasi yang berulang, sementara pemerintah dapat meningkatkan akurasi data serta efektivitas penyaluran berbagai program.…

All Rights Reserved © 2025