Strategi Fiskal Pemerintah Jaga Daya Beli Masyarakat Tetap Kuat
Oleh: Fahmi Ramadhan
Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih membayangi berbagai negara, Indonesia menunjukkan kemampuan yang patut diapresiasi dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ketika harga energi dunia berfluktuasi, tensi geopolitik meningkat, dan perlambatan ekonomi terjadi di sejumlah kawasan, pemerintah justru mampu mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Kondisi ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan hasil dari kombinasi kebijakan fiskal yang terukur, pengelolaan anggaran yang hati-hati, serta keberanian pemerintah dalam mengambil langkah-langkah strategis untuk melindungi masyarakat.
Salah satu fondasi utama ketahanan ekonomi Indonesia adalah kekuatan sektor energi yang relatif beragam. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menjelaskan bahwa Indonesia memiliki komposisi energi yang cukup lengkap, mulai dari minyak, gas, batu bara, hingga bioenergi dan biodiesel. Keberagaman sumber energi tersebut membuat Indonesia memiliki daya tahan yang lebih baik ketika terjadi gejolak harga minyak dunia.
Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa ketahanan energi bukan hanya persoalan pasokan, melainkan juga menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ketika banyak negara harus menghadapi tekanan akibat lonjakan harga energi, Indonesia memiliki ruang yang lebih luas untuk mengendalikan dampaknya terhadap masyarakat. Pada akhirnya, stabilitas sektor energi turut berkontribusi dalam menjaga inflasi tetap terkendali dan mencegah penurunan daya beli yang terlalu dalam.
Namun, kekuatan ekonomi nasional tidak hanya bertumpu pada sektor energi. Pemerintah juga menjalankan kebijakan fiskal yang berorientasi pada perlindungan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan keuangan negara. Salah satu langkah yang patut mendapat perhatian adalah keputusan mempertahankan harga bahan bakar bersubsidi meskipun beban subsidi energi meningkat. Kebijakan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat, khususnya kelompok rentan dan kelas menengah yang sangat sensitif terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok.
Ketika harga energi naik, biaya transportasi dan distribusi barang biasanya ikut meningkat. Dampaknya kemudian merembet ke berbagai sektor dan berpotensi mendorong inflasi. Dengan mempertahankan harga BBM bersubsidi, pemerintah berhasil meredam tekanan tersebut sehingga masyarakat tetap memiliki ruang untuk melakukan konsumsi.
Di saat yang sama, pemerintah juga terus melakukan penyesuaian program agar belanja negara semakin efisien. Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, tetap dilanjutkan namun dengan sejumlah penyempurnaan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran. Langkah seperti ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar mengeluarkan anggaran, tetapi juga memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Pendekatan refocusing anggaran yang dilakukan pemerintah juga menjadi bukti bahwa kebijakan fiskal saat ini diarahkan untuk menghasilkan dampak ekonomi yang nyata. Belanja negara diprioritaskan pada sektor-sektor produktif yang mampu mendorong konsumsi, meningkatkan produksi, serta membuka lapangan kerja baru. Strategi tersebut sejalan dengan pandangan banyak ekonom bahwa belanja pemerintah yang berkualitas akan menghasilkan efek berganda terhadap perekonomian.
Selain mengelola pengeluaran, pemerintah juga terus memperkuat penerimaan negara. Momentum kenaikan harga sejumlah komoditas dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Di sisi lain, modernisasi administrasi perpajakan melalui implementasi Coretax menjadi langkah penting untuk memperkuat basis penerimaan dalam jangka panjang. Reformasi perpajakan yang berbasis teknologi akan meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kepatuhan wajib pajak sehingga ruang fiskal pemerintah semakin kuat.
Langkah strategis lainnya terlihat dari kebijakan pembiayaan yang semakin inovatif. Pemerintah mulai mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat dengan melakukan diversifikasi sumber pembiayaan melalui penerbitan obligasi dalam berbagai mata uang internasional. Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan fiskal sekaligus mengurangi risiko yang berasal dari volatilitas pasar global.
Hasil dari berbagai kebijakan tersebut mulai terlihat pada berbagai indikator ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2026 mencapai 5,61 persen. Pada saat yang sama, inflasi tetap terjaga di kisaran 2,42 persen, sementara defisit fiskal berada pada level yang relatif rendah. Stabilitas pasar obligasi juga menunjukkan kepercayaan investor terhadap pengelolaan ekonomi Indonesia.
Komitmen pemerintah menjaga daya beli masyarakat juga terlihat melalui paket stimulus ekonomi yang difokuskan pada sektor transportasi publik. Anggota Komisi V DPR RI Sofwan Dedy Ardyanto menilai kebijakan diskon dan insentif transportasi merupakan langkah yang tepat, terutama menjelang musim liburan sekolah ketika mobilitas masyarakat cenderung meningkat.
Pandangan tersebut cukup beralasan. Ketika biaya perjalanan menjadi lebih murah, masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk melakukan perjalanan, berwisata, berbelanja, serta menggerakkan aktivitas ekonomi di berbagai daerah. Efek berantainya dapat dirasakan oleh pelaku usaha transportasi, sektor pariwisata, perdagangan, hingga UMKM.
Kebijakan stimulus transportasi juga menunjukkan bahwa pemerintah memahami karakteristik ekonomi Indonesia yang sangat ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Selama konsumsi masyarakat tetap terjaga, mesin pertumbuhan ekonomi akan terus bergerak. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang mampu mempertahankan daya beli memiliki peran strategis dalam menjaga momentum pertumbuhan nasional. Dengan kombinasi pengelolaan anggaran yang hati-hati, stimulus yang tepat sasaran, serta komitmen menjaga stabilitas harga, optimisme terhadap perekonomian Indonesia layak terus dipelihara. Ketika kantong rakyat tetap terjaga, maka roda ekonomi nasional pun akan terus berputar dengan kuat.
*) Akademisi dan Pengamat Ekonomi Publik
