• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Pemerintah Libatkan Sekolah dan Keluarga Bangun Literasi Gizi Lewat MBG

Pemerintah Libatkan Sekolah dan Keluarga Bangun Literasi Gizi Lewat MBG

  • Kata Indonesia
  • - Sunday, 30 August 2026

Pemerintah Libatkan Sekolah dan Keluarga Bangun Literasi Gizi Lewat MBG

JAKARTA — Pemerintah mendorong Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan bagi peserta didik, tetapi juga menjadi sarana edukasi mengenai gizi, keamanan pangan, kebiasaan hidup sehat, dan pendidikan karakter di lingkungan sekolah.

 

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan keterlibatan guru diperlukan agar pelaksanaan MBG dapat memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai pola hidup sehat. Menurutnya, peran tersebut menjadi bagian dari penguatan pendidikan karakter tanpa menambah beban tugas guru.

 

“Itu untuk membantu pelaksanaan MBG di sekolah sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Jadi, supaya guru terlibat, tidak ada penambahan beban tugas guru sama sekali,” kata Abdul Mu’ti.

 

Ia menjelaskan, MBG berkaitan dengan penerapan tujuh kebiasaan Indonesia hebat yang mencakup bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Penerapan kebiasaan tersebut di sekolah perlu dilakukan melalui pendampingan agar manfaat program tidak berhenti pada pembagian makanan.

 

Penguatan edukasi gizi turut dibahas dalam Rapat Koordinasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Implementasi Edukasi Gizi bagi Satuan Pendidikan yang digelar Direktorat SMP Kemendikdasmen di Serpong, Banten, pada 19-21 Agustus 2026. Forum tersebut melibatkan UPT dari 34 provinsi untuk menyamakan pemahaman, bertukar praktik, serta membahas kendala pelaksanaan edukasi gizi dan MBG di daerah.

 

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan edukasi gizi merupakan bagian dari pelaksanaan MBG. Kemendikdasmen telah menyiapkan modul, petunjuk teknis, dan panduan yang dapat diterapkan melalui pembelajaran maupun pembiasaan sehari-hari.

 

Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Mariman Darto menilai literasi gizi juga perlu diperkuat melalui lingkungan sekolah dan keluarga. Komite sekolah dapat dilibatkan untuk meningkatkan pemahaman orang tua mengenai pentingnya gizi.

 

“Literasi gizi bukan hanya soal pengetahuan anak yang meningkat, tapi juga memastikan mereka memiliki akses terhadap sumber pengetahuan yang memadai. Karena itu, sekolah dan keluarga perlu sama-sama terlibat dalam membangun kebiasaan tersebut,” kata Mariman.

 

Menurutnya, pembiasaan mencuci tangan, antre, berdoa sebelum makan, makan bersama, menjaga kebersihan, dan memastikan makanan dikonsumsi di tempat dapat menjadi bagian dari proses pendidikan.

 

Dengan pendekatan tersebut, MBG diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga membangun kebiasaan hidup sehat yang dapat diterapkan secara berkelanjutan di sekolah maupun lingkungan keluarga.

Gentengisasi Prabowo, Memperkuat UMKM dan Menghidupkan Potensi Ekonomi Daerah

November 7, 2026

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla

November 7, 2026

Gentengisasi Prabowo, Memperkuat UMKM dan Menghidupkan Potensi Ekonomi Daerah

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Gentengisasi Prabowo, Memperkuat UMKM dan Menghidupkan Potensi Ekonomi Daerah Oleh Sulaiman Di tengah upaya memperkuat…

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla Oleh : Sigit Prasetyo Pembasahan gambut menjadi…

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum Jakarta – Kasus dugaan penyadapan…

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.