• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Ekonomi»Stimulus Ekonomi Dongkrak Daya Beli Masyarakat

Stimulus Ekonomi Dongkrak Daya Beli Masyarakat

  • Kata Indonesia
  • - Thursday, 26 June 2025

Stimulus Ekonomi Dongkrak Daya Beli Masyarakat

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat fondasi perekonomian nasional melalui berbagai program stimulus yang menyasar langsung daya beli masyarakat. Strategi ini dijalankan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan memastikan konsumsi rumah tangga tetap menjadi penggerak utama.

Deputi I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, mengatakan konsumsi domestik masih menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data menunjukkan, pada kuartal I-2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,87% berkat kontribusi signifikan dari konsumsi rumah tangga.

“Ini ada risiko perlambatan karena faktor global, maka ekonomi kita harus kita dorong. Apalagi kalau di data PDB kita, 80% dari ekonomi kita itu digerakkan oleh domestik. Itu yang kita optimalkan,” ujar Ferry Irawan.

Sebagai upaya konkret menjaga daya beli, pemerintah menyalurkan tambahan bantuan sosial berupa kartu sembako dan bantuan pangan pada bulan Juni dan Juli 2025. Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat konsumsi masyarakat kelas menengah ke bawah, yang rentan terdampak situasi ekonomi global.

“Melihat perkembangan terakhir, kita perlu akselerasi. Jadi di kuartal II, pemerintah menambah stimulus. Pertama, top-up kartu sembako untuk Juni-Juli yang saat ini sedang diproses pencairannya. Kedua, bantuan pangan yang sebelumnya tidak diberikan di kuartal I karena produksi masih tinggi, kini disalurkan lagi selama dua bulan,” jelas Ferry.

Di samping itu, pemerintah juga menggulirkan suntikan dana langsung ke masyarakat melalui pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 untuk ASN. Sektor swasta juga didorong untuk berpartisipasi, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga sepanjang masa liburan.

“Uangnya kita kasih, diskonnya kita berikan, dan kita dorong dengan program-program diskon di sektor transportasi, pariwisata, serta belanja dalam negeri. Ditambah dengan momentum liburan yang kita manfaatkan melalui program-program pariwisata,” tambah Ferry.

Di sisi pemberdayaan ekonomi, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus digenjot untuk mendukung pelaku UMKM. Hingga pertengahan Juni 2025, total penyaluran KUR mencapai Rp118,7 triliun, menyasar lebih dari dua juta pelaku usaha kecil dan menengah.

“Ini harapannya segmen menengah, maupun bawah, itu kita jaga atau kita tingkatkan daya belinya. Kemudian tadi untuk yang kewirausahaan (KUR) juga bisa meningkatkan peran swasta dalam ekonomi,” tutur Ferry.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI, Bertu Merlas, turut memberikan dukungan atas kebijakan tersebut. Ia menilai momentum libur sekolah merupakan peluang emas untuk menggerakkan ekonomi nasional melalui peningkatan konsumsi rumah tangga.

“Pemerintah telah menyiapkan paket stimulus ekonomi. Kami akan kawal implementasi di lapangan agar bisa efektif meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi momentum libur sekolah biasanya ditandai dengan peningkatan daya beli masyarakat yang cukup signifikan,” ujar Bertu.

Menurutnya, sinergi antara Pemerintah Pusat, Daerah, dan DPR sangat krusial agar program stimulus tidak berjalan setengah hati dan benar-benar menyentuh masyarakat secara merata.

“Stimulus yang sudah diluncurkan harus dimaksimalkan dengan dukungan penuh dari semua pihak, agar target pertumbuhan ekonomi tercapai,” tegas Bertu.

Sejauh ini, terdapat enam stimulus utama yang telah diluncurkan pemerintah. Mulai dari diskon tiket transportasi umum, potongan tarif tol, bantuan sosial, hingga subsidi upah dan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Jangan biarkan upaya ini berjalan setengah hati. Tanpa pengawasan dan keterlibatan aktif, program ini tidak akan optimal,” pungkas Bertu.

Dengan sinergi kebijakan yang kuat dan pelaksanaan yang terarah, stimulus ekonomi yang digulirkan pemerintah diharapkan mampu menjadi motor penggerak pemulihan nasional.

 

RUU Perampasan Aset Memberi Efek Jera Kejahatan Korupsi

September 23, 2026

Korupsi Rusak Kepercayaan Publik, RUU Perampasan Aset Dinilai Mendesak

September 23, 2026

RUU Perampasan Aset Memberi Efek Jera Kejahatan Korupsi

By Kata IndonesiaSeptember 23, 20260

RUU Perampasan Aset Memberi Efek Jera Kejahatan Korupsi Oleh : Jonathan Janoel Pembahasan Rancangan Undang-Undang…

Korupsi Rusak Kepercayaan Publik, RUU Perampasan Aset Dinilai Mendesak

By Kata IndonesiaSeptember 23, 20260

Korupsi Rusak Kepercayaan Publik, RUU Perampasan Aset Dinilai Mendesak JAKARTA – Upaya memperkuat pemberantasan korupsi…

RUU Perampasan Aset Didorong Jadi Instrumen Tegas Melawan Korupsi

By Kata IndonesiaSeptember 23, 20260

RUU Perampasan Aset Didorong Jadi Instrumen Tegas Melawan Korupsi JAKARTA — Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU)…

Penilaian MBG Menjadi Alat Koreksi agar Menu dan Distribusi Membaik

By Kata IndonesiaSeptember 23, 20260

Penilaian MBG Menjadi Alat Koreksi agar Menu dan Distribusi Membaik  Oleh : Abdul Razak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki tahap penguatan tata kelola melalui mekanisme evaluasi yang melibatkan sekolah sebagai penerima layanan secara langsung. Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan aplikasi yang memungkinkan kepala sekolah memberikan penilaian terhadap layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari kualitas menu hingga ketepatan distribusi. Mekanisme tersebut dapat menjadi instrumen koreksi untuk mengidentifikasi persoalan di lapangan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, aplikasi tersebut dirancang agar kepala sekolah dapat memberikan rating dan catatan terhadap dapur yang melayani sekolah masing-masing. Masukan dapat mencakup kondisi menu, keterlambatan pengiriman, serta persoalan lain yang ditemukan selama pelaksanaan MBG. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersumber dari pengalaman penerima layanan di tingkat sekolah. Menurut Sudaryono, sistem tersebut masih dalam tahap pengembangan dan ditargetkan dapat diakses kepala sekolah dalam waktu sekitar satu hingga tiga minggu. Bagi BGN, umpan balik dari sekolah diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat kepuasan terhadap layanan SPPG sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap penyedia makanan. Dalam perspektif tata kelola, mekanisme penilaian semacam ini memiliki fungsi penting karena memperpendek jarak antara pelaksana program dan pengambil keputusan. Keluhan mengenai menu yang kurang bervariasi, kualitas makanan, keterlambatan distribusi, maupun persoalan pelayanan dapat dicatat secara lebih terstruktur. Data tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk menemukan pola persoalan, menentukan tindak lanjut, dan mengevaluasi kinerja SPPG berdasarkan kondisi aktual di lapangan. Penguatan evaluasi juga berkaitan erat dengan aspek keamanan pangan. BGN telah menegaskan bahwa sekolah tidak hanya menjadi tempat penerima makanan, tetapi turut berperan sebagai lapisan pengawasan sebelum makanan dikonsumsi peserta didik. Guru didorong makan bersama siswa sekaligus melakukan pemeriksaan fisik terhadap makanan yang diterima, termasuk kondisi wadah, keberadaan label, dan kejelasan batas waktu konsumsi. …

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.