Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan keseriusannya dalam memberantas praktik judi daring yang kian meresahkan masyarakat. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) khusus untuk pemberantasan judi daring saat ini sedang dalam proses harmonisasi di kementeriannya. Ia memastikan aturan tersebut akan segera rampung.
“Sekarang sudah lagi diharmonisasi, dalam waktu dekat akan segera selesai ya. Dan kebetulan memang di Kementerian Hukum yang diberi tugas untuk melakukan harmonisasi,” ujar Supratman saat ditemui di Kantor Kemenkumham, Jakarta.
Ia menegaskan bahwa pemberantasan judi daring menjadi perhatian utama pemerintah karena dampak sosial yang ditimbulkan sangat besar. Presiden Prabowo Subianto, lanjut Supratman, juga telah memberi arahan agar dilakukan langkah-langkah tegas dalam mencegah aktivitas tersebut.
“Presiden Prabowo juga sudah menekankan pentingnya upaya pencegahan terhadap judi daring karena dampaknya begitu besar,” tambahnya. Saat ini, Supratman masih menunggu laporan final dari Direktorat Jenderal Perundang-undangan terkait substansi materi yang sedang dimatangkan lintas kementerian.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo akan segera menerbitkan PP yang mengatur lebih tegas upaya penindakan terhadap judi daring. Ia menjelaskan bahwa aturan baru ini akan memperkuat langkah pemerintah dalam menghapus konten-konten yang berkaitan dengan praktik tersebut.
“Presiden kembali membahas tentang perkembangan penanganan judi daring, dan salah satu langkah yang akan diambil dalam waktu dekat adalah mengeluarkan peraturan yang bentuknya kemungkinan adalah PP untuk mengatur lebih tegas lagi mengenai upaya melawan judi daring,” ungkap Meutya usai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan.
Meutya menambahkan, pemerintah telah menyepakati bahwa setiap platform digital harus mematuhi aturan yang berlaku. Ia menekankan bahwa konten judi daring dan pornografi harus segera diblokir tanpa kompromi.
“Penanganan judi daring ini tidak akan berhenti, tetapi akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Tugas ini juga bukan hanya tanggung jawab kami, tetapi juga melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan pihak-pihak lainnya,” tegas Meutya.
Langkah cepat pemerintah ini mendapat sorotan positif dari berbagai kalangan yang menilai bahwa PP tersebut akan menjadi payung hukum penting dalam upaya sistematis memberantas judi daring yang makin canggih dan tersembunyi.
