Situasi Terus Membaik, Karyawan PT GNI Kini Bekerja Normal

Situasi Terus Membaik, Karyawan PT GNI Kini Bekerja Normal

Morowali Utara- Pasca bentrok yang terjadi di PT. GNI, situasi terkini sudah kondusif dan karyawan sudah kembali bekerja. Namun demikian, dilakukan penjagaan ketat oleh polisi guna mengantisipasi provokasi yang ada.

“Di depan pintu gerbang petugas sekuriti dengan diawasi petugas TNI-Polri melakukan pemeriksaan ID card karyawan yang mulai masuk kerja,” kata Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Didik Supranoto dalam keterangannya.

Hingga saat ini, berdasarkan pantauan di lokasi PT. GNI Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sudah berdamai dan kembali melakukan aktifitas normal.

Polda Sulteng juga menyatakan bahwa tenaga kerja Indonesia (TKI) dan tenaga kerja asing (TKA) yang bentrok di PT GNI, Morowali Utara (Morut), telah berdamai. Disebutkan bahwa keduanya pun telah berbaur dan mulai bekerja.

“Kedua belah pihak sudah membaur secara harmonis melaksanakan aktivitas sesuai bidang pekerjaan masing-masing,” kata Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Didik Supranoto.

Seperti diketahui, PT GNI merupakan perusahaan ekstraksi atau pemurnian bijih nikel (smelter) yang berdiri pada 2019 lalu. Perusahaan nikel tersebut memiliki target produksi hingga 1,9 juta Nickel Pig Iron (NPI) setiap tahunnya.

PT GNI masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) Indonesia di bidang hilirisasi minerba. PT GNI menghasilkan produk ferronickel yang kemudian diolah menjadi besi stainless yang digunakan untuk produksi stainless dan industri besi nickel alloy.

Untuk itu, pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyampaikan sejumlah pernyataan sikap pemerintah terkait peristiwa itu.

Mahfud menyampaikan pemerintah menyesalkan bentrokan antar karyawan di PT GNI dan meminta peristiwa itu diakhiri dengan sebaik-baiknya.

Pemerintah juga meminta supaya seluruh masyarakat tenang dan kembali ke kehidupan normal karena situasi di Morowali Utara saat ini sudah kondusif.

“Aparat bersama pemerintah daerah dan PT GNI terus mencari penyelesaian dengan sebaik-baiknya atas peristiwa tersebut,” ujar Mahfud dalam siaran pers Kemenko Polhukam,

Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Habib Ali bin Muhammad Aljufr mengaku prihatin atas peristiwa kerusuhan yang terjadi.

Dirinya pun meminta semua pihak menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa berakibat lebih besar.

“Karena bagaimanapun kegiatan investasi itu ada manfaatnya untuk masyarakat. Walaupun memang ada kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kejadian itu,” pungkasnya

 

Sertifikasi Halal Menjadi Bagian Perbaikan Tata Kelola Program MBG

By 0

Sertifikasi Halal Menjadi Bagian Perbaikan Tata Kelola Program MBG Oleh: Bagas Nurahman Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dikembangkan melalui penguatan tata kelola untuk memastikan pelaksanaannya memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Salah satu aspek yang semakin mendapat perhatian adalah pemenuhan sertifikasi halal dalam penyelenggaraan program. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam membangun sistem penyediaan pangan yang tidak hanya memperhatikan kandungan gizi dan keamanan, tetapi juga memastikan makanan yang diterima masyarakat sesuai dengan ketentuan kehalalan. Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah perbaikan tata kelola yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN). Percepatan sertifikasi halal bagi program MBG dinilai dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan cakupan penerima manfaat yang luas, jaminan kehalalan menjadi bagian penting dalam membangun penyelenggaraan MBG yang semakin tertib, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemenuhan sertifikasi halal bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi langkah strategis karena unit tersebut berada di garis depan dalam penyediaan makanan bagi penerima manfaat. Sertifikasi memberikan kepastian terhadap bahan yang digunakan, proses pengolahan, serta tata kelola produksi makanan. Karena itu, percepatan pemenuhan sertifikasi halal di tingkat SPPG dapat menjadi bagian dari standardisasi pelaksanaan MBG di berbagai daerah sekaligus memperkuat kualitas layanan kepada masyarakat. Dalam konteks tata kelola program, sertifikasi halal menunjukkan bahwa kualitas MBG dibangun melalui standar yang saling melengkapi. Pangan yang disediakan tidak hanya harus memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga memperhatikan keamanan, kelayakan, mutu, serta ketentuan kehalalan. Pendekatan tersebut membuat perbaikan tata kelola MBG tidak semata berorientasi pada jumlah makanan yang tersalurkan, tetapi juga pada kualitas pangan yang diterima oleh setiap penerima manfaat. Guru Besar Ilmu Fikih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyatakan konsep pangan dalam Islam mencakup prinsip halal dan thayyib. Halal berkaitan dengan bahan serta proses produksi yang sesuai ketentuan, sedangkan thayyib mencakup kelayakan, mutu, dan keamanan pangan. Penerapan kedua prinsip tersebut secara konsisten menjadi landasan penting untuk membangun penyediaan makanan yang berkualitas dalam program MBG. Prinsip halal dan thayyib juga dapat diterapkan sebagai standar yang menyeluruh dalam rantai penyelenggaraan MBG. Mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi, setiap tahapan perlu dikelola dengan memperhatikan standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak berhenti pada dokumen administratif, tetapi menjadi bagian dari proses memastikan tata kelola pangan berjalan secara konsisten dari hulu hingga ke penerima manfaat.…

All Rights Reserved © 2025