Sepuluh Kampus Kedokteran dan Sains Akan Dibangun di Era Prabowo

Sepuluh Kampus Kedokteran dan Sains Akan Dibangun di Era Prabowo

Jakarta – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan pembangunan 10 kampus baru yang berfokus pada pendidikan kedokteran, kedokteran gigi, farmasi, serta sains dan teknologi. Program tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan jumlah tenaga medis sekaligus memperkuat kualitas pendidikan tinggi melalui kerja sama dengan perguruan tinggi terkemuka di Inggris.

 

Rencana itu disampaikan Prabowo usai menghadiri forum UK-Indonesia Education Roundtable di London, Inggris. Menurutnya, Indonesia masih menghadapi kekurangan dokter karena jumlah lulusan setiap tahun belum mampu memenuhi kebutuhan nasional, sementara banyak tenaga medis yang akan memasuki masa pensiun.

 

“Indonesia saat ini baru mampu meluluskan sekitar 9.000 dokter setiap tahun. Dengan angka tersebut, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk memenuhi kebutuhan nasional, apalagi banyak dokter yang akan segera memasuki masa pensiun,” ujar Prabowo.

 

Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut harus diatasi melalui langkah strategis agar ketersediaan dokter dapat meningkat secara berkelanjutan.

 

“Pemerintah harus menjalankan strategi jangka panjang agar kebutuhan tenaga medis di masa depan dapat dipenuhi dengan lebih cepat,” katanya.

 

Prabowo mengatakan pemerintah akan memperluas kerja sama dengan sejumlah universitas terbaik di Inggris yang telah menjalin kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Kampus-kampus baru nantinya akan menerapkan standar pendidikan tinggi Inggris agar mampu menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing internasional.

 

“Kami ingin menerapkan standar pendidikan tinggi Inggris karena kualitasnya termasuk yang terbaik di dunia. Dengan begitu, lulusan dari kampus-kampus ini diharapkan mampu bersaing di tingkat global,” ujarnya.

 

Selain itu, pemerintah akan memberikan beasiswa penuh kepada mahasiswa berprestasi serta membuka peluang bagi dosen dan profesor asing untuk mengajar di Indonesia. Prabowo optimistis mahasiswa angkatan pertama dapat mulai menempuh pendidikan pada awal 2028.

 

Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan pemerintah tengah menyiapkan kemitraan strategis dengan Imperial College guna mendukung pembangunan 10 kampus tersebut.

 

“Saat ini kami tengah membahas berbagai bentuk kemitraan strategis bersama Imperial College untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya pada bidang kedokteran,” ujar Brian.

 

Menurutnya, kerja sama tersebut meliputi pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas pembelajaran, riset bersama, serta program profesor tamu. Brian berharap kolaborasi itu tidak hanya meningkatkan mutu 10 kampus baru, tetapi juga mendorong daya saing perguruan tinggi Indonesia di tingkat global.

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By 0

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

All Rights Reserved © 2025