Sebut Erick Tohir sebagai Nama Kuat Calon Ketum PSSI, Pengamat: Relasinya Internasional

Sebut Erick Tohir sebagai Nama Kuat Calon Ketum PSSI, Pengamat: Relasinya Internasional

Erick Thohir merupakan salah satu nama yang sangat kuat dalam bursa pemilihan calon Ketum PSSI. Pengamat menyebutkan bahwa sosok tersebut memiliki relasi hingga tataran internasional.

“Erick Thohir memiliki relasi internasional sangat kuat karena pernah memiliki Inter Milan, lalu juga relasi internasional dengan presiden FIFA juga menunjukkan kedekatan kuat, bisa menjadi faktor kelebihan itu,” ungkapnya dalam diskusi di Stasiun Televisi, Rabu (15/2)

Maka dari itu, tidak mengherankan jika Tommy menilai bahwa publik melalui opini dan reaksi mereka di media sosial cenderung mendukung nama Erick Thohir.

“Masyarakat mungkin memberikan opini dan reaksinya, kalau kita berpatokan pada media sosial dan respon reaksi opini publik, maka nama Erick Thohir cukup tinggi,” lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, PSSI menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Hotel Shangri-La Jakarta dan salah satu agendanya adalah menentukan ketua umum baru.

Pria yang akrab disapa Bung Towel itu pun mengungkapkan bahwa pertarungan untuk memperebutkan posisi Ketua Umum PSSI akan mengerucut pada dua nama, yakni antara Erick Thohir dengan La Nyalla Mattalitti.

Maka dari itu, Tommy Welly menyampaikan bahwa memang para voters yang memiliki hak suara harus memiliki kemandirian.

Tentunya pengamat sepak bola Indonesia itu sangat menginginkan supaya siapapun yang terpilih nantinya bisa benar-benar memiliki kemampuan untuk membawa sepakbola Tanah Air menjadi lebih baik.

Bung Towel sangat berharap supaya para pengurus nantinya merupakan sosok yang memang memiliki pandangan besar dan memiliki kualitas.

Dia juga berpesan bahwa dengan dinamisnya perkembangan media sosial seperti sekarang ini, memang kepengurusan PSSI juga hendaknya ikut berubah dengan jauh lebih memperhatikan respon publik di media sosial.

“Sepak bola itu dinamis, begitu pula jaman dengan adanya peran digital dan sosial media, sehingga perilaku juga berubah. Maka dari itu respon dari masyarakat harus bisa diperhatikan dan pihak PSSI harus peka dengan hal itu,” kata Tommy Welly.

Sebagai informasi, pada penyelenggaraan KLB PSSI yang akan dilaksanakan pada Kamis (16/2) akan memiliki sebanyak 87 voters.

Seluruh voters tersebut terdiri atas 34 Asprov, 18 klub Liga 1, 32 klub Liga 2 dan Liga 3, hingga Federasi Futsal Indonesia, Asosiasi Pelatih, Asosiasi Sepak Bola Wanita Indonesia beserta Asosiasi Wasit.

 

Pemerintah Perkuat Agenda Penyelesaian Kasus HAM, Masyarakat Jangan Terjebak Provokasi

By 0

Pemerintah Perkuat Agenda Penyelesaian Kasus HAM, Masyarakat Jangan Terjebak Provokas  Oleh: Arief Nugroho Masyarakat perlu melihat berbagai persoalan hak asasi manusia secara jernih dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama narasi yang berpotensi memperbesar ketegangan di tengah masyarakat. Penyelesaian persoalan HAM membutuhkan ketenangan, keterbukaan, dan kerja bersama yang berkelanjutan. Pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk memperkuat penyelesaian persoalan HAM melalui evaluasi kebijakan, penguatan kelembagaan, pemulihan korban, dialog, serta upaya mencari solusi yang menyentuh akar persoalan. Karena itu, berbagai perkembangan tersebut penting dipahami secara utuh agar masyarakat dapat menilai proses penyelesaian HAM berdasarkan fakta dan perkembangan nyata di lapangan. Salah satu langkah yang menunjukkan keseriusan tersebut terlihat dari evaluasi Kedeputian Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia Kemenko Kumham Imipas. Evaluasi yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target, sekaligus memetakan kegiatan yang membutuhkan percepatan dan kendala yang harus segera diselesaikan. Evaluasi tidak hanya diarahkan pada penyerapan anggaran, tetapi juga kesesuaian pelaksanaan program dengan target kinerja sehingga kebijakan HAM dapat memberikan hasil yang terukur. Langkah evaluatif semacam ini penting karena penyelesaian persoalan HAM tidak cukup hanya dengan membangun komitmen. Komitmen harus diterjemahkan menjadi program, anggaran, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Ketika masih ditemukan kendala, pemerintah memiliki ruang untuk melakukan perbaikan dan percepatan. Dengan demikian, agenda HAM dapat terus bergerak dari perencanaan menuju pelaksanaan yang lebih efektif. Upaya tersebut juga berjalan melalui penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Di Papua, Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua mempertemukan unsur pemerintah, aparat keamanan, organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan jurnalis. Ruang dialog semacam ini menjadi penting untuk mempertemukan perspektif, memperkuat mekanisme pengaduan, meningkatkan pertukaran informasi, serta memastikan berbagai persoalan HAM memperoleh perhatian berdasarkan informasi yang dapat diverifikasi. Penguatan jaringan kerja juga menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan HAM tidak semata-mata menjadi urusan satu institusi. Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua Frits B. Ramandey menekankan pentingnya membangun relasi dengan berbagai pihak dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparsialitas. Pendekatan tersebut diperlukan agar informasi mengenai situasi HAM dapat diperoleh, diperiksa, dan menjadi dasar bagi pelaksanaan tugas secara objektif.…

All Rights Reserved © 2025