Rektor ITB Ahmad Dahlan: Institusi Pendidikan Tinggi Harus Mengambil Peran dari Manfaat Presidensi G20

Rektor ITB Ahmad Dahlan: Institusi Pendidikan Tinggi Harus Mengambil Peran dari Manfaat Presidensi G20

Rektor ITB Ahmad Dahlan Dr. Mukhaer Pakkanna, SE., MM mengatakan, institusi pendidikan tinggi mesti memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, terutama ditengah kondisi dunia yang sedang berjuang menghadapi pandemi serta konflik yang dampaknya dirasakan semua negara.

Mukhaer menilai, pertemuan G20 di Bali menjadi momentum penting dan bersejarah bagi Indonesia untuk menghadapi kondisi tersebut.

“Pertemuan para pemimpin dunia di G20 ini sangat penting dan akan menjadi catatan bersejarah bagaimana kita sebagai bagian masyarakat dunia berperan aktif berkontribusi memberikan solusi bagi dunia kita yang lebih baik” kata Mukhaer.

Mukhaer menambahkan posisi Indonesia dalam keadaan krisis saat ini adalah punya modal untuk memberikan pengaruhnya bagi kancah dunia karena sebagai presidensi G20.

“Indonesia cukup berhasil mempromosikan dan mengapitalisasi keketuaannya. Sudah mampu berbicara dan disegani dalam konteks global” tambah Mukhaer.

Sementara pengaruh presidensi G20 pada bidang ekonomi, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun menyatakan komitmen kepada menteri keuangan anggota G20 untuk memecahkan tantangan ekonomi global yang terus meningkat dan fokus pada kemajuan yang lebih nyata.

“Seluruh pihak harus melangkah lebih jauh dan perlu melakukan aksi nyata dengan menunjukkan semangat kerja sama, kolaborasi, dan konsensus. Hal ini dapat menorehkan sejarah bahwa dengan kebersamaan, seluruh pihak dapat mengatasi tantangan global,” ujar Sri Mulyani ketika menghadiri Pertemuan 4th Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) Meeting negara anggota Group of Twenty (G20).

Merespons tantangan global tersebut, negara anggota G20 berkomitmen terhadap kebijakan yang terkalibrasi dengan baik, terencana, dan dikomunikasikan dengan baik untuk mendukung pemulihan berkelanjutan. (*)

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025