Program Sekolah Rakyat Langkah Pemerintah Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Jalur Pendidikan

Program Sekolah Rakyat Langkah Pemerintah Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Jalur Pendidikan

Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui Program Sekolah Rakyat. Program ini diibaratkan sebagai jantung pembangunan SDM Indonesia karena tidak hanya memberikan pendidikan akademik, tetapi juga menanamkan nilai kedisiplinan, tanggung jawab, serta karakter yang kuat kepada anak-anak dari keluarga pra-sejahtera.

 

Menteri PANRB, Rini Widyantini, mengatakan Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kualitas hidup masyarakat melalui jalur pendidikan.

 

“Sekolah Rakyat adalah jantung dari program Bapak Presiden untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Di sinilah fondasi manusia dibangun, di sinilah generasi penerus belajar arti kerja keras, tanggung jawab, dan cinta kepada negeri,” ujar Rini.

 

Rini menjelaskan, keberadaan Sekolah Rakyat di berbagai daerah merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta. Kementerian PANRB, berkomitmen menjaga tata kelola dan keberlanjutan program agar tidak sekadar menjadi proyek sementara, melainkan menjadi warisan nyata bagi generasi mendatang.

 

“Keberlanjutan Sekolah Rakyat membuktikan bahwa program pemerintah tidak berhenti di meja rapat. Ini benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tambahnya.

 

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menilai program sekolah rakyat sebagai wujud nyata pelaksanaan visi Presiden dalam membangun kesejahteraan dan kemandirian keluarga prasejahtera.

 

“Ketika anaknya lulus sekolah, keluarganya juga naik kelas. Artinya, kalau anaknya sudah menamatkan pendidikan di Sekolah Rakyat, orang tuanya tak lagi menerima bansos karena sudah mandiri,” ujar Gus Ipul.

 

Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat tidak hanya fokus pada pendidikan anak, tetapi juga pada pemberdayaan orang tua melalui program Kementerian Sosial. Para keluarga penerima manfaat diarahkan untuk mandiri secara ekonomi setelah masa bantuan sosial berakhir.

 

“Orang tua harus mendukung penuh pendidikan anak-anaknya, karena keberhasilan mereka berarti peningkatan kesejahteraan keluarga,” ujarnya.

 

Gus Ipul juga mengapresiasi kolaborasi lintas kementerian dalam menyukseskan program ini. Ia menyebut dukungan Kementerian PANRB sangat penting, terutama dalam penyusunan regulasi, struktur kelembagaan, serta penyiapan tenaga pendidik dan kepala sekolah.

 

“Saya berterima kasih kepada Bu Menteri PANRB yang dengan sungguh-sungguh mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat di 166 titik tahun ini. Ini pencapaian luar biasa,” ungkapnya.

 

Sekolah Rakyat sendiri memiliki jenjang Pendidikan yang sangat kompeten dan teratur. Sekolah Rakyat ini diharapkan menjadi model percontohan dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus kesejahteraan masyarakat melalui sinergi antarinstansi pemerintah.

 

Dengan semangat kolaborasi dan keberlanjutan, Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi fondasi kuat dalam membangun generasi masa depan yang cerdas, berkarakter, dan mandiri, sekaligus mengangkat derajat keluarga pra-sejahtera menuju kehidupan yang lebih baik.

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By 0

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi   Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

All Rights Reserved © 2025