Pemerintah Perkuat Sinergi Pusat-Daerah untuk Percepat Pemulihan Bencana

Pemerintah Perkuat Sinergi Pusat-Daerah untuk Percepat Pemulihan Bencana

*Jakarta* – Pemerintah terus memperkuat sinergi antara pusat dan daerah untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana. Upaya ini dilakukan melalui penguatan koordinasi, validasi data kebutuhan, serta optimalisasi anggaran guna memastikan pemulihan masyarakat dan infrastruktur terdampak berjalan efektif.

 

Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, mengatakan komitmen pemerintah pusat untuk terus mengawal percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi. Menurutnya, validasi data lapangan menjadi langkah penting agar kebutuhan masyarakat dapat ditangani secara tepat sasaran. Salah satu perhatian pemerintah adalah pemenuhan hunian tetap bagi warga terdampak bencana.

 

“Terkait hunian tetap (huntap), Kemenko PMK akan mengawal usulan 629 unit huntap yang belum masuk dalam Rencana Induk agar dapat dikoordinasikan untuk masuk dalam usulan berikutnya,” ujar Lilik.

 

Ia menambahkan, proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya berfokus pada pemulihan infrastruktur, tetapi juga menjadi momentum untuk membangun kembali dengan lebih baik. Pelaksanaannya perlu memperhatikan perlindungan anak, peran perempuan, serta potensi dampak sosial di masyarakat.

 

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi anggaran pemulihan pascabencana. Pemerintah pusat juga memberikan pendampingan kepada kepala daerah agar bantuan yang telah disalurkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung berbagai kebutuhan masyarakat terdampak.

 

“Pemulihan ini harus dikerjakan bersama-sama pusat, yang dapat anggaran juga, K/L dan juga daerah, yang juga dapat anggaran, sama-sama paralel bekerja,” kata Tito.

 

Pemerintah telah menyalurkan dukungan anggaran melalui beberapa tahap, antara lain tambahan belanja tidak terduga sekitar Rp268 miliar saat tanggap darurat, bantuan keuangan daerah senilai Rp10,6 triliun pada Februari 2026, serta tambahan transfer ke daerah sekitar Rp1,9 triliun pada Agustus 2026.

 

Di sektor kesehatan, proses pemulihan menunjukkan perkembangan positif. Hampir seluruh rumah sakit umum daerah (RSUD) terdampak telah kembali beroperasi. Seluruh puskesmas terdampak juga telah beroperasi, sementara enam puskesmas pembantu masih menjalani proses pemulihan.

 

Pemerintah menargetkan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat diselesaikan pada 2028. Melalui koordinasi berkelanjutan, percepatan penggunaan anggaran, dan pendampingan pemerintah pusat, pemulihan diharapkan berjalan efektif serta mendukung masyarakat kembali beraktivitas secara aman dan produktif. (*)

Pemerintah Menjaga Fundamental Ekonomi di Tengah Tekanan Rupiah

By 0

Pemerintah Menjaga Fundamental Ekonomi di Tengah Tekanan Rupiah  Oleh: Ricky Rinaldi Dinamika perekonomian global yang diwarnai tingginya ketidakpastian pasar keuangan internasional, ketegangan geopolitik lintas benua, serta kebijakan suku bunga tinggi di negara-negara maju memicu tekanan yang signifikan terhadap nilai tukar mata uang di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS menjadi tantangan nyata yang memerlukan kecermatan serta presisi strategi kebijakan ekonomi makro secara komprehensif. Dalam menghadapi volatilitas pasar keuangan tersebut, ketahanan ekonomi nasional tidak ditentukan oleh respon kepanikan jangka pendek, melainkan oleh kekuatan fundamental ekonomi riil dan solidnya koordinasi kebijakan antar-lembaga. Langkah strategis pemerintah bersama otoritas moneter dalam menjaga ketahanan fundamental ekonomi terbukti menjadi benteng utama dalam mempertahankan stabilitas finansial, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan keberlanjutan arus investasi nasional secara inklusif. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter bersama Bank Indonesia guna meredam dampak gejolak nilai tukar terhadap perekonomian domestik. Menurutnya, APBN menjalankan peran vital sebagai peredam kejutan (shock absorber) untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dari potensi dampak kenaikan harga barang-barang impor (imported inflation). Pengelolaan defisit anggaran secara disiplin, efisiensi belanja negara, serta optimalisasi penerimaan perpajakan dan non-pajak dipastikan tetap terjaga dengan aman guna menopang kepastian iklim usaha dan memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi bagi pasar keuangan global. Suahasil menjelaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang sangat berdaya tahan, didukung oleh laju pertumbuhan ekonomi yang konsisten berada di atas lima persen, tingkat inflasi nasional yang terkendali dalam sasaran target, serta neraca perdagangan yang terus mencatatkan surplus secara beruntun. Pemerintah memberikan kepastian bagi dunia usaha bahwa ketahanan fiskal Indonesia sangat memadai untuk menghadapi guncangan eksternal. Instrumen insentif perpajakan dan kemudahan fasilitas kepabeanan tetap dialokasikan secara tepat sasaran untuk mendukung industri manufaktur berorientasi ekspor serta mendorong penggunaan komponen dalam negeri demi menekan ketergantungan bahan baku impor. Menjaga fundamental ekonomi di tengah tekanan fluktuasi mata uang merupakan wujud tanggung jawab kepemimpinan ekonomi yang matang dan berpandangan jauh ke depan. Pemerintah memberikan penegasan yang jelas kepada publik bahwa stabilitas Rupiah ditopang oleh kekuatan sektor riil dan cadangan devisa yang mencuputi. Ketegasan pemerintah dalam mendorong pendalaman pasar keuangan serta optimalisasi penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam di dalam negeri menjadi instrumen hukum yang sangat krusial untuk memperkuat ketersediaan likuiditas valuta asing di pasar domestik. Penguatan fundamental ini juga diperkokoh melalui pengawasan ketat terhadap efisiensi belanja BUMN dan korporasi swasta yang memiliki kewajiban utang luar negeri. Koordinasi berkala dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan setiap potensi risiko likuiditas terdeteksi dan dimitigasi secara terukur sebelum berdampak pada sektor perbankan nasional. Langkah pencegahan yang terintegrasi ini menjamin bahwa seluruh industri keuangan nasional memiliki bantalan modal yang sangat tebal dalam menghadapi gejolak eksternal. Langkah percepatan penataan ekosistem modal usaha dan daya saing industri dalam negeri ini berjalan selaras dengan dorongan penanaman modal strategis. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani mengatakan ketahanan fundamental ekonomi nasional menjadi faktor penentu utama yang menjaga kepercayaan para investor global untuk tetap menanamkan modal jangka panjang di Indonesia. Menurutnya, dinamika kurs jangka pendek tidak menyurutkan minat investasi langsung (Foreign Direct Investment) karena daya tarik Indonesia terletak pada besarnya potensi pasar domestik, kelimpahan sumber daya alam, dan ketegasan kebijakan hilirisasi industri.…

All Rights Reserved © 2025