Pemerintah Memperluas Transaksi Lokal demi Ketahanan Rupiah dan Ekonomi
Oleh : Jems Andrian
Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) terus memperluas penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi untuk memperkuat ketahanan rupiah serta mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Kebijakan ini menjadi semakin penting di tengah ketidakpastian ekonomi global, meningkatnya risiko geopolitik, dan perubahan arus perdagangan internasional yang dapat memengaruhi stabilitas nilai tukar. Melalui skema Local Currency Transaction (LCT), pelaku usaha Indonesia dapat menyelesaikan transaksi dengan negara mitra menggunakan mata uang masing-masing tanpa selalu bergantung pada dolar AS sebagai perantara. Langkah tersebut diharapkan membuat aktivitas perdagangan lebih efisien sekaligus meningkatkan ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi gejolak eksternal.
Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti menegaskan pentingnya memperluas transaksi mata uang lokal sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan ekonomi kawasan. Dalam rangkaian pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia pada 12–18 Oktober 2026 di Bangkok, Thailand, BI menyoroti bahwa ketegangan geopolitik, fragmentasi perdagangan, ancaman siber, dan gejolak pasar keuangan masih menjadi tantangan perekonomian dunia. Penggunaan mata uang lokal dinilai dapat mengurangi ketergantungan terhadap mata uang negara ketiga dan menekan paparan terhadap perubahan nilai tukar global. Dengan demikian, perluasan kerja sama transaksi lokal tidak sekadar berkaitan dengan metode pembayaran, tetapi juga menjadi bagian dari strategi menjaga ruang gerak ekonomi Indonesia di tengah persaingan dan ketidakpastian internasional.
Perkembangan transaksi mata uang lokal menunjukkan hasil yang semakin nyata. Berdasarkan keterangan Destry, nilai transaksi menggunakan mata uang lokal Indonesia dengan negara mitra mencapai US$49,42 miliar hingga Agustus 2026, meningkat dibandingkan total US$25,74 miliar sepanjang 2025. Kerja sama tersebut mencakup sejumlah mitra dagang penting, seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. BI juga membuka peluang perluasan kerja sama dengan negara lain, termasuk India. Peningkatan nilai transaksi ini memperlihatkan bahwa penggunaan mata uang lokal semakin relevan bagi perdagangan dan investasi lintas negara.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Thomas A. M. Djiwandono juga menekankan pentingnya layanan bank sentral yang efisien, andal, dan tepercaya untuk mendukung aktivitas ekonomi yang semakin terhubung antarnegara. Dalam Central Banking Services Festival 2026 di Jakarta pada September lalu, Thomas menyampaikan kredibilitas kebijakan harus didukung oleh kredibilitas operasional. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa perluasan transaksi mata uang lokal harus diiringi kesiapan infrastruktur keuangan, mulai dari penyelesaian transaksi perdagangan hingga pengelolaan cadangan devisa dan kerja sama keuangan internasional. Kecepatan pemrosesan pembayaran, kepastian penyelesaian transaksi, dan keandalan sistem menjadi faktor penting agar perusahaan memiliki kepercayaan untuk menggunakan mekanisme tersebut secara berkelanjutan.
Di dalam negeri, penguatan transaksi lokal juga berkaitan dengan perluasan pembayaran digital dan peningkatan penggunaan rupiah dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Tinjauan Kebijakan Moneter BI September 2026 mencatat volume transaksi pembayaran digital mencapai 6,11 miliar transaksi pada Agustus 2026, tumbuh 40,36 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, transaksi menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) tumbuh 67,22 persen secara tahunan, didukung bertambahnya pengguna dan pedagang. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa digitalisasi pembayaran dapat membantu masyarakat melakukan transaksi secara lebih praktis, sekaligus mempermudah pelaku usaha kecil menerima pembayaran.
Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung menilai ketahanan ekonomi tidak cukup diukur dari kemampuan menghadapi krisis ketika tekanan sudah terjadi. Menurutnya, pemerintah dan otoritas keuangan perlu membangun daya tahan sejak awal melalui kebijakan yang kredibel, kelembagaan yang kuat, tata kelola yang baik, serta kerja sama antarlembaga. Pandangan tersebut relevan dengan upaya memperluas transaksi lokal karena manfaatnya akan lebih optimal apabila kebijakan moneter, fiskal, dan sektor keuangan berjalan selaras. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa dunia usaha memperoleh informasi yang jelas mengenai manfaat, prosedur, dan akses terhadap fasilitas transaksi tersebut. Dengan pemahaman yang memadai, eksportir, importir, dan investor dapat mempertimbangkan penggunaan mata uang lokal sesuai kebutuhan bisnisnya, tanpa mengabaikan pengelolaan risiko nilai tukar.
Keberhasilan perluasan transaksi lokal bergantung pada konsistensi kebijakan dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat serta dunia usaha. Pemerintah, BI, perbankan, dan pelaku industri terus memperluas akses layanan dan menyederhanakan prosedur demi semakin banyak perusahaan dapat memanfaatkan skema tersebut. Pengembangan transaksi digital juga akan disertai perlindungan konsumen, keamanan data, dan pengawasan yang memadai agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Penguatan produksi dalam negeri, peningkatan daya saing ekspor, dan penciptaan iklim investasi yang sehat menjadi fondasi penting bagi ketahanan ekonomi. Dengan dukungan kebijakan yang kredibel dan partisipasi dunia usaha, transaksi lokal berpotensi membantu mengurangi ketergantungan pada dolar AS, meningkatkan efisiensi perdagangan, serta memperkuat kemampuan Indonesia menghadapi perubahan ekonomi global.
*) Penulis adalah pengamat kebijakan publik.
