Presiden Joko Widodo Buka Rakernas HIPMI Ke-XVIII

Presiden RI Joko Widodo membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Ke-XVIII di Nusantara Hall, ICE-BSD, Tangerang, Kamis (31/8) pagi.

Rakernas yang bertajuk Kolaborasi Pengusaha Muda Mendorong Keberlanjutan Pembangunan Indonesia digelar dari tanggal  30-31 Agustus 2023.

Presiden Joko Widodo dalam sambutannya menyampaikan soal ketatnya daya saing di pasar global. “Persaingan antar negara betul-betul sangat kompetitif baik dalam memperebutkan pasar ekspor maupun memperebutkan investasi,” ucapnya.

Presiden Joko Widodo mengatakan  Indonesia termasuk beruntung dalam hal daya saing karena posisi IMD Global Competitiveness Index 2023, daya saing Indonesia menduduki peringkat 34 yang pada tahun 2022 berada diperingkat  44.

“Naik 10 peringkat ini masuk dalam kategori tertinggi di dunia karena lompatnya 10 peringkat,” ujarnya.

Menurut  Presiden Joko Widodo, indeks daya saing Indonesia yang paling bagus berada di sektor infrastruktur dan efisiensi bisnis, serta efisiensi pemerintah. Namun, ada satu penilaian yang melebihi semuanya, yakni performa ekonomi.

“Tapi yang paling bagus adalah performa ekonomi naik 13 peringkat dari 42 ke 29. Ini juga perlu kita lanjutkan agar competitiveness index kita agar semakin bagus sehingga ketika bersaing dengan negara lain kita memiliki kemampuan,” ujarnya.

Dalam Rakernas ini akan ditetapkan program kerja BPP HIPMI masa bakti 2022-2025 sekaligus melahirkan berbagai pokok pikiran serta rekomendasi untuk kemajuan HIPMI serta bangsa Indonesia.

Jaga Indonesia, Persatuan dan Kritik Konstruktif Jadi Kunci Mengawal Prabowo-Gibran

By 0

Jaga Indonesia, Persatuan dan Kritik Konstruktif Jadi Kunci Mengawal Prabowo-Gibran Oleh : Gavin Asadit Menjaga persatuan nasional menjadi salah satu kunci penting dalam mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di tengah dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang terus berkembang, masyarakat memiliki peran strategis untuk memastikan perbedaan pandangan tetap berada dalam koridor demokrasi yang sehat. Persatuan bukan berarti menghilangkan perbedaan pendapat. Sebaliknya, persatuan dapat diwujudkan dengan menjadikan perbedaan sebagai bagian dari proses demokrasi, sekaligus memastikan setiap kritik disampaikan secara konstruktif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Situasi bangsa yang kondusif membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya pemerintah. Perbedaan pilihan politik merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk membangun permusuhan ataupun memperlebar polarisasi di tengah masyarakat. Dukungan terhadap pemerintahan juga tidak harus dipahami sebagai sikap yang menutup ruang kritik. Masyarakat tetap mempunyai hak untuk memberikan masukan, melakukan pengawasan, dan menyampaikan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah. Hal terpenting adalah kritik tersebut disampaikan dengan cara yang bertanggung jawab serta didasarkan pada kepentingan publik. Kritik konstruktif justru dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat pemerintahan. Masukan dari masyarakat dapat membantu pemerintah melihat persoalan secara lebih luas, terutama ketika sebuah program masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. …

All Rights Reserved © 2025