• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Strategi Penguatan Kelembagaan Jadi Fokus KTT ASEAN Jakarta

Strategi Penguatan Kelembagaan Jadi Fokus KTT ASEAN Jakarta

  • Kata Indonesia
  • - Thursday, 31 August 2023

Strategi Penguatan Kelembagaan Jadi Fokus KTT ASEAN Jakarta

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan Indonesia mendorong penguatan kelembagaan ASEAN melalui KTT Ke-43 ASEAN di Jakarta pada 5 – 7 September 2023.

Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kemlu, Sidharto R. Suryodipuro mengatakan KTT ASEAN ke-43 di Jakarta akan melanjutkan pembahasan penguatan kelembagaan organisasi agar mampu menjawab tantangan selama 20 tahun ke depan.

“Kami ingin meletakkan landasan untuk kerja sama ASEAN yang sifatnya ke depan. Untuk mencapai itu, kami harus memperkuat kelembagaan dan berbagai mekanisme kerjanya,” tutur Sidharto.

Lebih lanjut, ia menyebutkan ada beberapa aspek yang ingin diperkuat, seperti meningkatkan sumber daya manusia dalam hal ini Masyarakat ASEAN, dialog-dialog tentang HAM dan kerja sama maritim antar negara-negara anggota.

“Indonesia selalu menghasilkan kesepakatan atau biasa disebut ASEAN Concord pada setiap keketuaannya di ASEAN. Indonesia sebelumnya telah berperan sebagai ketua pada 1976, 2003, dan 2011,” terangnya.

KTT ASEAN 2023 di Jakarta tidak hanya akan dihadiri oleh para pemimpin ASEAN, tetapi juga mitra eksternal seperti China, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Australia, dan India.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo menekankan pentingnya soliditas ASEAN dan stabilitas kawasan guna menghadapi tantangan global dan mewujudkan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan. Secara khusus, Presiden menekankan pentingnya implementasi Five Point Consensus dalam penyelesaian konflik di Myanmar.

“Kita berharap persoalan di Myanmar itu segera selesai karena menyangkut kemanusiaan, menyangkut rakyat Myanmar, dan pada kenyataannya memang tidak gampang, sangat kompleks, konfliknya sudah bukan konflik satu dengan dua, tapi dengan tiga, dengan empat, dengan lima, sehingga memerlukan waktu. Dan itu bisa terjadi kalau semua stakeholders yang ada di Myanmar itu mau, memiliki kemauan yang sama untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau ndak, memang sangat sulit,” tandasnya.

(*

Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan dan Informasi Akurat Hadapi Risiko Bencana

September 8, 2026

Hadapi Ancaman Bencana Tanpa Panik, Pemerintah Pastikan Respons Cepat Terus Berjalan

September 8, 2026

Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan dan Informasi Akurat Hadapi Risiko Bencana

By Kata IndonesiaSeptember 8, 20260

Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan dan Informasi Akurat Hadapi Risiko Bencana Oleh: Camelia Kencana Risiko bencana merupakan…

Hadapi Ancaman Bencana Tanpa Panik, Pemerintah Pastikan Respons Cepat Terus Berjalan

By Kata IndonesiaSeptember 8, 20260

Hadapi Ancaman Bencana Tanpa Panik, Pemerintah Pastikan Respons Cepat Terus Berjalan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan…

Pemerintah Pantau Erupsi Anak Krakatau, Keselamatan Masyarakat Jadi Prioritas

By Kata IndonesiaSeptember 8, 20260

Pemerintah Pantau Erupsi Anak Krakatau, Keselamatan Masyarakat Jadi Prioritas Pemerintah memastikan keselamatan dan keamanan masyarakat…

Jaga Indonesia, Persatuan dan Kritik Konstruktif Jadi Kunci Mengawal Prabowo-Gibran

By Kata IndonesiaSeptember 8, 20260

Jaga Indonesia, Persatuan dan Kritik Konstruktif Jadi Kunci Mengawal Prabowo-Gibran Oleh : Gavin Asadit Menjaga persatuan nasional menjadi salah satu kunci penting dalam mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di tengah dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang terus berkembang, masyarakat memiliki peran strategis untuk memastikan perbedaan pandangan tetap berada dalam koridor demokrasi yang sehat. Persatuan bukan berarti menghilangkan perbedaan pendapat. Sebaliknya, persatuan dapat diwujudkan dengan menjadikan perbedaan sebagai bagian dari proses demokrasi, sekaligus memastikan setiap kritik disampaikan secara konstruktif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Situasi bangsa yang kondusif membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya pemerintah. Perbedaan pilihan politik merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk membangun permusuhan ataupun memperlebar polarisasi di tengah masyarakat. Dukungan terhadap pemerintahan juga tidak harus dipahami sebagai sikap yang menutup ruang kritik. Masyarakat tetap mempunyai hak untuk memberikan masukan, melakukan pengawasan, dan menyampaikan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah. Hal terpenting adalah kritik tersebut disampaikan dengan cara yang bertanggung jawab serta didasarkan pada kepentingan publik. Kritik konstruktif justru dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat pemerintahan. Masukan dari masyarakat dapat membantu pemerintah melihat persoalan secara lebih luas, terutama ketika sebuah program masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. …

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.