TNI, Polri dan BIN Siap Amankan KTT ASEAN ke-43

TNI, Polri dan BIN Siap Amankan KTT ASEAN ke-43

Jakarta – Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN akan berlangsung mulai 5 hingga 7 September mendatang di Jakarta Convention Center (JCC). Berbagai persiapan telah dilakukan baik oleh Kementerian maupun Aparat Keamanan.

Adanya sinergitas antara aparat TNI, Polri dan BIN, diyakini bakal menyukseskan penyelenggaraan event yang akan dihadiri oleh para kepala negara dan mitra ASEAN.

Panglima TNI menyampaikan bahwa pengamanan KTT di Jakarta tidak berbeda jauh dengan pengamanan pada KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, NTT. Dirinya juga memastikan jaminan keamanan, keselamatan dan kenyamanan pribadi VVIP peserta KTT ASEAN.

“KTT ASEAN sudah pernah dilaksanakan, jadi saya yakin perwira semuanya dapat melaksanakan tugas ini dengan baik dan selanjutnya dibutuhkan kerjasama antar Satgas yang sifatnya koordinasi,” kata Yudo di Wisma Ahmad Yani, Menteng, Jakarta Pusat.

Panglima juga menjelaskan, pada kegiatan pam VVIP KTT ASEAN terdapat sejumlah Satuan Tugas yang nantinya akan melaksanakan pengamanan, seperti Satgas Pam VVIP dan Pam Wilayah, Satgas Udara/Hanud, Satgas Passus, Satgas Penerangan, Satgas Medis, Satgas Intel, Satgas Laut, Satgas Pam Bandara dan Pelabuhan, Satgas Komlek, Satgas Evakuasi, dan Satgas Siber.

TNI dan Polri serta BIN akan memperkuat soliditas dan sinergi dalam melakukan pengamanan serta penjagaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN 2023 di Jakarta.

Sebelumnya telah berlangsung ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) ke-17 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, pada 19-23 Agustus 2023 lalu.

Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) mengerahkan 460 personel untuk mengamankan kegiatan side event ASEAN tersebut.

“Dalam upaya menjaga keamanan jelang AMMTC, kami telah menyiapkan 460 personel yang siap bertugas,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda NTT Kombes Ariasandy beberapa waktu lalu.

Ariasandy mengungkapkan bahwa persiapan pengamanan sudah dimulai dengan menggelar gladi pengamanan. Tujuannya, untuk memastikan semua aspek pengamanan telah terkoordinasi dengan baik.

Sementara itu, kegiatan ASEAN Economic Ministers (AEM) Meeting dan Related Meetings ke-55 pada pada beberapa waktu yang lalu, juga telah mendapat pengawalan aparat keamanan dari Polda Jawa Tengah sehingga kegiatan tersebut dapat berlangsung dengan lancar.

“Tentu Polda Jawa Tengah berikut stakeholder yang lain termasuk TNI dan pemerintah kota/kabupaten bahu-membahu kerja sama dalam rangka memberikan jaminan keamanan untuk kegiatan ini,” kata Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi saat apel gelar pasukan di Jalan Pahlawan, Semarang

Jaga Indonesia, Persatuan dan Kritik Konstruktif Jadi Kunci Mengawal Prabowo-Gibran

By 0

Jaga Indonesia, Persatuan dan Kritik Konstruktif Jadi Kunci Mengawal Prabowo-Gibran Oleh : Gavin Asadit Menjaga persatuan nasional menjadi salah satu kunci penting dalam mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di tengah dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang terus berkembang, masyarakat memiliki peran strategis untuk memastikan perbedaan pandangan tetap berada dalam koridor demokrasi yang sehat. Persatuan bukan berarti menghilangkan perbedaan pendapat. Sebaliknya, persatuan dapat diwujudkan dengan menjadikan perbedaan sebagai bagian dari proses demokrasi, sekaligus memastikan setiap kritik disampaikan secara konstruktif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Situasi bangsa yang kondusif membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya pemerintah. Perbedaan pilihan politik merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk membangun permusuhan ataupun memperlebar polarisasi di tengah masyarakat. Dukungan terhadap pemerintahan juga tidak harus dipahami sebagai sikap yang menutup ruang kritik. Masyarakat tetap mempunyai hak untuk memberikan masukan, melakukan pengawasan, dan menyampaikan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah. Hal terpenting adalah kritik tersebut disampaikan dengan cara yang bertanggung jawab serta didasarkan pada kepentingan publik. Kritik konstruktif justru dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat pemerintahan. Masukan dari masyarakat dapat membantu pemerintah melihat persoalan secara lebih luas, terutama ketika sebuah program masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. …

All Rights Reserved © 2025