PP TUNAS dan Era Baru Kepatuhan Platform Digital Demi Masa Depan Anak

PP TUNAS dan Era Baru Kepatuhan Platform Digital Demi Masa Depan Anak

Oleh : Andhika Rachma

Internet membuka akses luas terhadap pendidikan, hiburan, dan komunikasi tanpa batas. Namun di balik manfaat tersebut, terdapat tantangan serius yang tidak bisa diabaikan, terutama terkait keamanan dan perlindungan anak di ruang digital. Dalam konteks inilah, kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, atau yang dikenal sebagai PP TUNAS, menjadi tonggak penting menuju era baru kepatuhan platform digital di Indonesia.

 

PP TUNAS bukan sekadar regulasi administratif, melainkan wujud komitmen negara untuk memastikan pertumbuhan ekonomi digital berjalan seiring dengan perlindungan generasi muda. Pemerintah menegaskan bahwa inovasi digital tidak boleh mengorbankan keselamatan anak, sehingga perlindungan anak menjadi fondasi utama dalam ekosistem digital nasional.

 

Urgensi kebijakan ini terlihat dari kondisi di lapangan. Mayoritas anak Indonesia sudah terhubung dengan internet sejak usia dini—bahkan 9 dari 10 anak di atas usia 5 tahun aktif berinternet. Di sisi lain, kasus kejahatan digital terhadap anak, seperti eksploitasi dan paparan konten berbahaya, terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi bagian nyata dari kehidupan anak yang membutuhkan perlindungan serius.

 

Untuk menjawab tantangan tersebut, PP TUNAS hadir dengan pendekatan yang komprehensif. Regulasi ini mewajibkan platform digital melakukan klasifikasi risiko, membatasi akses berdasarkan usia, serta menjamin keamanan data pribadi anak. Selain itu, platform juga dilarang melakukan profiling anak untuk kepentingan komersial yang berpotensi merugikan. Melalui aturan ini, platform didorong untuk lebih bertanggung jawab dalam merancang fitur, algoritma, dan sistem moderasi konten.

 

Implementasi PP TUNAS menandai perubahan paradigma industri teknologi, dari fokus pada pertumbuhan pengguna menjadi pada keamanan dan kepatuhan, sehingga platform tidak hanya berlomba menarik perhatian, tetapi juga wajib menciptakan ruang yang aman dan ramah anak. Adaptasi regulasi sudah berjalan meski belum merata; menjelang Maret 2026, baru platform seperti X dan Bigo Live yang memenuhi ketentuan melalui peningkatan batas usia serta penguatan verifikasi dan moderasi, sementara lainnya masih menyesuaikan. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi membutuhkan waktu dan kolaborasi, namun arah perubahan sudah jelas dan kepatuhan terhadap perlindungan anak menjadi keharusan.

 

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid mengatakan pentingnya peran ibu di dalam rumah menjaga anaknya agar aman di ruang digital sejalan dengan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

 

Penting untuk dipahami bahwa keberhasilan PP TUNAS tidak hanya bergantung pada regulasi dan kepatuhan platform. Peran orang tua, sekolah, dan masyarakat tetap menjadi kunci utama. Literasi digital menjadi fondasi penting agar anak-anak mampu menggunakan teknologi secara bijak dan aman. Tanpa pendampingan yang memadai, bahkan sistem perlindungan terbaik sekalipun tidak akan cukup efektif.

 

Pendekatan kolaboratif inilah yang menjadi kekuatan utama PP TUNAS. Regulasi ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem perlindungan yang melibatkan berbagai pihak. Pemerintah menyediakan kerangka hukum, platform menjalankan tanggung jawab teknis, sementara keluarga dan masyarakat membangun kesadaran serta budaya digital yang sehat.

 

Lebih jauh lagi, PP TUNAS juga mencerminkan posisi Indonesia dalam tren global. Banyak negara mulai memperketat regulasi terhadap platform digital, khususnya terkait perlindungan anak. Kebijakan pembatasan usia, penguatan privasi, hingga pengawasan konten menjadi standar baru di berbagai belahan dunia. Indonesia, melalui PP TUNAS, menunjukkan bahwa negara ini tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga berupaya menjadi bagian dari solusi global dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman.

 

Ketua Tim Hukum dan Kerja Sama Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Nanci Laura Sitinjak mengatakan Pemerintah Kota Tangerang terus mendorong upaya perlindungan anak di ruang digital melalui sosialisasi PP TUNAS kepada pelajar secara masif. Terbaru, Pemkot Tangerang baru saja menggelar Sosialisasi PP TUNAS. Implementasi PP TUNAS tidak dapat dilakukan secara instan, kerja sama lintas sektor yang dilakukan Pemkot Tangerang seperti ini adalah langkah tepat, yang patut diapresiasi dengan baik

 

Dalam perspektif jangka panjang, penerapan PP TUNAS berpotensi membawa dampak positif yang luas. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan digital yang aman akan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang secara optimal, baik secara kognitif, emosional, maupun sosial. Mereka tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga generasi yang mampu memanfaatkannya secara produktif dan bertanggung jawab.

 

PP TUNAS menjadi simbol bahwa kemajuan teknologi tidak boleh berjalan tanpa arah, melainkan harus berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap generasi masa depan. Tantangan tentu masih ada, namun dengan komitmen bersama antara pemerintah, industri, dan masyarakat, masa depan digital yang aman bagi anak bukan lagi sekadar harapan, melainkan sebuah keniscayaan.

 

)* Pengamat Kebijakan Publik

Merawat Demokrasi Yang Dewasa, Ketenangan Publik dan Penegakan Hukum Berbasis Bukti 

By 0

Merawat Demokrasi Yang Dewasa, Ketenangan Publik dan Penegakan Hukum Berbasis Bukti  Oleh : Desti Aisyah Demokrasi yang sehat tidak hanya ditandai dengan kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat, tetapi juga kemampuan semua pihak menjaga ketenangan publik dan menghormati proses hukum. Di tengah perbedaan pandangan yang semakin mudah berkembang di ruang publik, kedewasaan demokrasi menjadi semakin penting. Kritik terhadap pemerintah harus tetap memiliki ruang, sementara tindakan yang melanggar hukum harus diproses secara adil. Keduanya tidak seharusnya dipertentangkan karena kebebasan berpendapat dan kepastian hukum merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Prinsip negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar untuk menjaga ketertiban sekaligus melindungi hak masyarakat. Peristiwa kericuhan setelah aksi demonstrasi di sekitar Gedung DPR/MPR pada 27 Agustus 2026 menjadi salah satu gambaran mengenai pentingnya keseimbangan tersebut. Aksi yang pada awalnya berlangsung sebagai penyampaian aspirasi kemudian berkembang menjadi kericuhan yang diwarnai perusakan dan gangguan terhadap ketertiban umum. Polda Metro Jaya menyebut sebanyak 322 orang diamankan untuk menjalani pemeriksaan, termasuk 160 anak. Dari proses pemeriksaan tersebut, sejumlah orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan dugaan keterlibatan dalam tindak pidana. Pada perkembangan berikutnya, jumlah tersangka dilaporkan bertambah menjadi 49 orang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan demonstrasi tidak hanya berkaitan dengan pengamanan massa, tetapi juga bagaimana aparat memilah antara peserta aksi yang menyampaikan aspirasi secara damai dengan mereka yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan pentingnya membedakan masyarakat yang menjalankan hak menyampaikan aspirasi dengan pihak yang diduga melakukan tindakan pidana. Dalam proses penanganannya, kepolisian melakukan pemeriksaan berdasarkan usia, peran, dan dugaan keterlibatan masing-masing orang yang diamankan. Pendekatan tersebut penting untuk memastikan proses hukum tidak dilakukan secara serampangan. Setiap tindakan aparat mengindikasikan dasar yang jelas, sementara masyarakat yang diperiksa juga mendapatkan kepastian mengenai alasan mereka diamankan. Dengan demikian, penegakan hukum dapat berjalan secara terukur dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari pelaksanaan hak berpendapat yang harus dilindungi negara. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa demokrasi membutuhkan ruang yang aman bagi semua pihak untuk menyampaikan ketidakpuasan, termasuk melalui demonstrasi. Selama dilakukan secara damai dan sesuai ketentuan hukum, penyampaian aspirasi merupakan bagian dari mekanisme kontrol masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, menjaga ketenangan publik seharusnya berjalan bersamaan dengan memastikan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat tetap dihormati. Dalam demokrasi, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima kebijakan, tetapi juga memiliki hak untuk mengawasi dan memberikan kritik terhadap jalannya pemerintahan. Kritik yang disampaikan secara terbuka dapat menjadi masukan untuk memperbaiki kebijakan yang dinilai belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, semua pihak perlu membangun pendekatan yang mampu membedakan kritik, aksi damai, dan tindakan yang benar-benar mengarah pada pelanggaran hukum. …

Menahan Diri Pascademo adalah Cara Menjaga Demokr si Tetap Bermartabat

By 0

Menahan Diri Pascademo adalah Cara Menjaga Demokr si Tetap Bermartabat  Oleh: Ricky Rinaldi Demonstrasi merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi karena menjadi salah satu ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan penolakan terhadap kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan publik. Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum juga telah dijamin dalam konstitusi dan diatur melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Namun, demokrasi tidak hanya membutuhkan keberanian untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga kedewasaan untuk menahan diri setelah aspirasi disampaikan. Menahan diri pascademonstrasi bukan berarti menghentikan kritik atau mengabaikan tuntutan masyarakat. Sikap tersebut justru menjadi bagian dari upaya menjaga agar perbedaan pendapat tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Setelah aksi berakhir, semua pihak memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan persoalan pada ruang dialog, evaluasi, dan penyelesaian melalui mekanisme hukum yang berlaku. …

All Rights Reserved © 2025