• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Ekonomi»Potensi Setiap Daerah Papua Berkembang, Bukti Pembangunan Tepat Sasaran

Potensi Setiap Daerah Papua Berkembang, Bukti Pembangunan Tepat Sasaran

  • Kata Indonesia
  • - Wednesday, 28 December 2022

Potensi Setiap Daerah Papua Berkembang, Bukti Pembangunan Tepat Sasaran

Oleh : Rebecca Marian

Potensi yang dimiliki oleh setiap daerah di Papua terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal tersebut menjadi bukti bahwa memang pembangunan yang terus digencarkan oleh Pemerintah di era kepemimpinan Presiden Jokowi sangatlah tepat sasaran dan juga tepat guna.

Indonesia sejauh ini memang dikenal sebagai sebuah negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam sangat melimpah, hal tersebut juga tidak bisa dilepaskan dari Papua dengan keberlimpahan SDA mereka.

Akan tetapi, kekayaan tersebut belum mampu benar-benar dimanfaatkan secara optimal dan maksimal, sebelum akhirnya pada era kepemimpinan Presiden RI, Joko Widodo yang terus berupaya untuk melakukan pemerataan pembangunan di Indonesia dan menjadikan Bumi Cenderawasih sebagai prioritas pembangunannya.

Oleh karena itu, kebijakan pembangunan di Papua yang merupakan bukti konkret dari komitmen kuat Presiden Jokowi melalui penetapan Instruksi Presiden (Inpres) menjadi salah satu fokus utama Pemerintah RI dalam beberapa waku terakhir, karena memang telah terjadi kesenjangan yang begitu besar.

Program pembangunan Papua bukan hanya terkait dengan Trans Papua saja, namun mencakup banyak sekali hal lain diantaranya adalah penyediaan listrik dan juga pembangunan berbagai macam infrastruktur lainnya.

Tujuan adanya berbagai kebijakan proyek tersebut yakni untuk bisa membuka isolasi ekonomi yang selama ini terjadi di Bumi Papua sehingga semua masyarakat Papua mampu merasakan kehidupan yang jauh lebih baik.

Selain itu, Pemerintah memang terus berupaya untuk mewujudkan adanya pemerataan pembangunan dengan tujuan akhir untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Salah satu yang terjadi adalah pada Papua Selatan yang terus didorong oleh Pemerintah untuk menjadi salah satu lumbung pangan supaya mampu mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya di Indonesia bagian Timur. Hal tersebut sejatinya merupakan potensi yang dimiliki oleh Papua Selatan, namun selama ini masih belum mampu dioptimalkan.
Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa semua pihak memang harus terus berfokus untuk menjadikan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional, baik itu melalui sentra padi, sentra perikanan hingga sentra peternakan. Menurutnya, eskplorasi Papua Selatan sendiri sebagai wilayah yang sangat berpotensi mendukung lumbung pangan harus terus memperhatikan bagaimana pandangan dari semua masyarakat lokal.
Maka dari itu, adanya keterlibatan orang asli Papua (OAP) menjadi elemen yang paling mengerti tentang lahan di daerah mereka sendiri, menjadi sangat penting dalam seluruh proses pembangunan tersebut. Wapres menekankan agar adanya rumusan pendekatan yang terintegrasi dengan semua pihak bahkan sejak hulu hingga ke hilir dan juga memastikan adanya keterlibatan masyarakat asli Papua di dalamnya.
Pada kesempatan tersebut, Wapres Ma’ruf Amin sendiri mengajak kepada semua pihak untuk bisa secara bersama-sama terus mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua. Sementara itu, Bupati Merauke, Romanus Mbaraka menyampaikan bahwa memang potensi bahan pangan yang dimiliki oleh Papua Selatan sangatlah melimpah, seperti pada pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan hingga hortikultura.
Bahkan dari hasil pertanian di wilayah tersebut menurutnya mampu dinikmati oleh daerah lain karena memang produksi beras yang dimiliki dan juga produksi dagingnya sangatlah melimpah. Melimpahnya seluruh potensi tersebut akhirnya mampu benar-benar terpenuhi dan berkembang secara jauh lebih optimal berkat upaya pembangunan dari Pemerintah.
Pada kesempatan lain, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengemukakan bahwa kopi Papua mampu menjadi salah satu komoditas yang dapat meningkatkan perekonomian seluruh masyarakat Bumi Cenderawasih sehingga perlu mendapatkan dukungan dari Pemerintah. Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Himawan Harioga menyatakan bahwa beberapa kawasan di Papua memang memiliki potensi pengembangan kopi.
Sejauh ini konsolidasi sudah dilakukan oleh Pemerintah dengan banyak pihak terkait empat provinsi baru di Papua, yakni Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan. Konsolidasi tersebut bahkan dilakukan bersama dengan pemilik hak ulayat sehingga memang seluruh pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah sudah dilakukan dengan tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
Pengamat Politik Papua dan Universitas Cenderawasih, Diego Romario de Fretes bahkan menegaskan bahwa pembangunan provinsi di DOB Papua sama sekali tidak merusak ekosistem hutan. Bahkan antusiasme masyarakat yang terlibat aktif dan secara langsung dalam mendukung adanya percepatan pembangunan di Papua kian hari grafiknya semakin meningkat.
Kehadiran dan keberadaan Badan Pengarah Papua (BPP), yang mana sesuai dengan Pasal 68 A (UU No 2/2021) dan PP No 106/2021 menurut Pengamat Masalah Papua, Frans Maniagasi telah melakukan tugas dan fungsinya, yakni melakukan koordinasi secara terpadu, sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi hingga pelaporan baik konseptualisasi dan prakteknya pada kementerian dan lembaga (K/L) dan Pemerintah Provinsi, Kabupatan/Kota untuk terus memastikan setiap tahapan program percepatan dan dana-dana pembangunan termasuk dana otsus menjadi tepat sasaran dan tepat guna.
Memang tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pembangunan Papua selama ini yang sudah digencarkan oleh Pemerintah semenjak era kepemimpinan Presiden Joko Widodo sangatlah tepat sasaran. Bukti dari ketepatan sasaran tersebut adalah terjadinya perkembangan potensi pada setiap daerah di Papua sehingga mereka semua benar-benar mampu mengolah seluruh kekayaan sumber daya alamnya dengan jauh lebih optimal.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

November 7, 2026

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

November 7, 2026

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

Posisi Cadangan Devisa Oktober Jadi Indikator Ketahanan Eksternal RI

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Posisi Cadangan Devisa Oktober Jadi Indikator Ketahanan Eksternal RI Jakarta – Bank Indonesia (BI) melaporkan…

Pengelolaan Devisa yang Prudent, Stabilitas Ekonomi Nasional Terjaga

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Pengelolaan Devisa yang Prudent, Stabilitas Ekonomi Nasional Terjaga Oleh Hanum Sekarningrum Ketahanan ekonomi Indonesia terus…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.