PLN Raih Penghargaan Mitra ITS Kategori BUMN Periode 2017-2019

PLN berhasil meraih penghargaan sebagai mitra BUMN periode 2017-2019 dari ITS (Institut Teknologi Sepuluh November), penghargaan ini diterima Direktur Human Capital Management PLN – Muhamad Ali yang diwakili oleh VP Executive Development PLN – Daru Tri Tjahjono dalam acara Sosialisasi Program Internasional dan Kemitraan ITS pada 4 Juli 2019 di The Media Hotel & Towers.

Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi ITS terhadap PLN sebagai BUMN yang paling banyak memberikan kesempatan dan menjalin program kemitraan dengan ITS.

“PLN sangat mendukung keterikatan antara dunia industri dengan instansi akademik seperti ITS, kami mengharapkan berbagai program kemitraan dapat mempererat sinergi serta link and match antara ITS sebagai akademisi dan PLN sebagai industri.” Kata Ali.

PLN dan PLN Group (Anak Perusahaan PLN) kerap menjalin kerjasama program kemitraan dengan ITS, beberapa program kemitraan antara PLN Group dengan ITS diantaranya adalah ;
1. Mobil Listrik PLN BLITS Explore Indonesia,
2. Studi dan penyusunan kajian terkait Penyusunan Roadmap Sistem SCADA, Sistem Telekomunikasi dan Sistem Teknologi Informasi P2B,
3. Studi dan penyusunan kajian terkait Unjuk Kerja Sistem Transmisi Backbone 500 kV menggunakan Teknologi Power System Untuk Penerapan Tahun 2020 – 2030,
4. Studi Hidro Oseanografi Penyusunan Feasibility Study Pembangunan Jaringan Distribusi 20 KV Cilacap – Nusakambangan
5. Studi dan penyusunan kajian terkait Penyusunan Roadmap Sistem SCADA, Sistem Telekomunikasi dan Sistem Teknologi Informasi P2B, dan beberapa program kerjasama lainnya.

Kedepan PLN juga akan membentuk sebuah kelas kerjasama kemitraan antara PLN Group dengan ITS, yaitu program S2 Manajemen Energi yang diperuntukkan bagi Indonesia Power (IP) dan Pembangkitan Jawa Bali (PJB).

Hingga saat ini telah terjaring 20 (dua puluh) Pegawai yang akan menerima program tersebut, rencananya program tersebut dijalankan pada 20 September mendatang.

 

Tata Kelola Digital Makin Tegas Melawan Hoaks, Deepfake, dan Halusinasi AI 

By 0

Tata Kelola Digital Makin Tegas Melawan Hoaks, Deepfake, dan Halusinasi AI Oleh: Dhita Karuniawati Perkembangan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) telah membuka peluang besar bagi transformasi digital di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, pemerintahan, hingga industri kreatif. Di sisi lain, kemajuan teknologi ini juga menghadirkan tantangan baru berupa maraknya penyebaran hoaks, konten deepfake, serta fenomena halusinasi AI yang berpotensi menyesatkan masyarakat. Kondisi tersebut mendorong Indonesia memperkuat tata kelola digital agar pemanfaatan AI tetap memberikan manfaat tanpa mengorbankan keamanan, etika, dan kepercayaan publik. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terus mempercepat penyusunan kerangka regulasi AI sebagai fondasi bagi pengembangan teknologi yang bertanggung jawab. Langkah ini dinilai penting mengingat pemanfaatan AI berkembang jauh lebih cepat dibandingkan regulasi yang mengaturnya. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria mengatakan bahwa Peraturan Presiden tentang AI akan menjadi langkah awal dalam penerapan tata kelola AI sebelum pemerintah menyusun Undang-Undang AI yang lebih komprehensif. Pemerintah saat ini telah menuntaskan penyusunan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan AI beserta Etika AI. Dokumen tersebut telah melalui pembahasan lintas kementerian dan lembaga, sehingga kini tinggal menunggu penetapan oleh Presiden. …

Tata Kelola Digital Makin Tegas Melawan Hoaks, Deepfake, dan Halusinasi AI 

By 0

Tata Kelola Digital Makin Tegas Melawan Hoaks, Deepfake, dan Halusinasi AI Oleh: Dhita Karuniawati Perkembangan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) telah membuka peluang besar bagi transformasi digital di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, pemerintahan, hingga industri kreatif. Di sisi lain, kemajuan teknologi ini juga menghadirkan tantangan baru berupa maraknya penyebaran hoaks, konten deepfake, serta fenomena halusinasi AI yang berpotensi menyesatkan masyarakat. Kondisi tersebut mendorong Indonesia memperkuat tata kelola digital agar pemanfaatan AI tetap memberikan manfaat tanpa mengorbankan keamanan, etika, dan kepercayaan publik. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terus mempercepat penyusunan kerangka regulasi AI sebagai fondasi bagi pengembangan teknologi yang bertanggung jawab. Langkah ini dinilai penting mengingat pemanfaatan AI berkembang jauh lebih cepat dibandingkan regulasi yang mengaturnya. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria mengatakan bahwa Peraturan Presiden tentang AI akan menjadi langkah awal dalam penerapan tata kelola AI sebelum pemerintah menyusun Undang-Undang AI yang lebih komprehensif. Pemerintah saat ini telah menuntaskan penyusunan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan AI beserta Etika AI. Dokumen tersebut telah melalui pembahasan lintas kementerian dan lembaga, sehingga kini tinggal menunggu penetapan oleh Presiden. …

All Rights Reserved © 2025