Pertamina Power dan Indonesia Power Jalin Kerjasama Operation & Maintenance Power

PT Pertamina Power Indonesia (PPI), anak perusahaan Pertamina yang bergerak di bidang power berbasis gas/LNG dan energi baru terbarukan, melakukan strategic partnership dengan PT Indonesia Power (IP), anak perusahaan PLN, yang ditandai dengan pertemuan kedua CEO masing-masing perusahaan pada hari Kamis tanggal 26 September 2019.

Kedua pihak bersepakat untuk membentuk joint venture di bisnis kelistrikan dan terkait lainnya, baik dalam bidang operation & maintenance (O&M) maupun sebagai pengembang independent power producer (IPP) berbasis gas/LNG dan energi baru terbarukan, baik untuk di dalam maupun luar negeri.

President Director PPI, Ginanjar, menyampaikan bahwa kerjasama kedua anak perusahaan BUMN ini merupakan perwujudan mimpi untuk mengoptimalkan human capital Indonesia sekaligus meningkatkan expertise dan capabilities anak bangsa.

Sebagai perusahaan nasional, tentunya hal ini menjadi kewajiban moral kami untuk selalu melakukan percepatan proses transformasi technology, knowledge dan skill, serta peningkatan expertise, dan capabilities agar bangsa Indonesia bisa mandiri. Bisnis kelistrikan merupakan teknologi yang tentunya sangat bisa ditangani sendiri oleh anak bangsa.

Direktur Utama IP, Ahsin Sidqi, menambahkan bahwa dengan pengalamannya yang luas dan jam terbang yang tinggi dalam bidang O&M pembangkit listrik, maka tentunya akan memberikan jaminan operational yang handal dan nilai tambah berupa competitiveness, bagi proyek-proyek pembangkit yang saat ini sedang dikembangkan oleh PPI, dan tentunya proyek-proyek yang akan dikembangkan bersama. Bagi IP sendiri, hal ini selain menjadi ajang untuk mengintroduksi ekspertise yang sudah dimilikinya, juga merupakan kesempatan yang baik untuk mengembangkan expertise IP di proyek pembangkit dengan skala lebih besar dan teknologi terkini yang terus berkembang yang tentunya akan menjadi kebanggan bangsa.

PPI saat ini sedang melaksanakan pengembangan pembangkit listrik, di antaranya pembangkit listrik bertenaga gas dan uap (PLTGU) Jawa-1 1760MW yang sedang dalam tahap konstruksi dan akan mulai beroperasi pada tahun 2021, PLTGU Bangladesh 1200MW yang sedang dalam tahap pengembangan, pembangkit listrik bertenaga surya (PLTS) Badak 4MW , pembangkit listrik bertenaga biogass (PLTBG) Sei Mangkei 2.4MW, serta proyek-proyek pembangkit listrik energi terbarukan dan energy creative lainnya, termasuk electric vehicle dengan beberapa first class partners.

Ginanjar lebih lanjut menyampaikan bahwa kerja sama pengelolaan proyek-proyek melalui sinergi kedua anak perusahaan BUMN tersebut, bukan hanya memberikan keuntungan dalam pengembangan human capital dan teknologi expertise saja, namun juga memberikan keuntungan ekonomis yang di-create oleh terjadinya Indonesian circulated capital flow, yang pada akhirnya akan memberikan economic multiplier effect.

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By 0

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By 0

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi   Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

All Rights Reserved © 2025