Penudaan Retreat Kepala Daerah Dari PDIP Hambat Kolaborasi Pemerintah Pusat Dan Daerah

Penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 20 Februari 2025 telah memicu berbagai reaksi, termasuk dari internal partai. Salah satu dampak yang mencolok adalah instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang meminta kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda partisipasi di retreat pemerintah di Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025.

Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai terganggunya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Retreat yang sedianya menjadi ajang penguatan sinergi antara berbagai pemimpin daerah dengan pemerintah pusat justru terancam tidak maksimal akibat absennya kepala daerah dari PDIP. Beberapa pihak menilai bahwa langkah ini dapat menghambat penyelarasan kebijakan nasional dengan pelaksanaan di daerah.

Di sisi lain, publik terus mendorong KPK untuk segera menyelesaikan kasus yang menjerat Hasto Kristiyanto. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyatakan bahwa langkah KPK dalam menahan Hasto merupakan bagian dari kewenangannya sebagai lembaga penegak hukum. “Penyidik KPK memang punya kewenangan untuk melakukan penahanan kepada Pak Hasto selaku tersangka,” ujarnya pada Kamis (20/2/2025). Namun, ia juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak hukum Hasto, termasuk hak mengajukan praperadilan. “Di sisi lain, hak hukum Pak Hasto haruslah dijamin dan dihormati,” tambahnya.

Dukungan terhadap KPK agar tetap bertindak tegas tanpa intervensi politik juga datang dari Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Antikorupsi. Mereka menggelar aksi damai di depan Gedung Merah Putih KPK guna mendesak penyelesaian kasus ini. “Hari ini kami turun ke jalan untuk mendesak KPK agar bertindak tegas tanpa ada intervensi politik. Kasus Harun Masiku yang masih buron dan dugaan keterlibatan Hasto Kristiyanto harus segera dituntaskan,” kata koordinator aksi, Akrom.

Koalisi ini juga menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Jika dalam waktu dekat tidak ada perkembangan signifikan, mereka mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa lebih besar. “Korupsi adalah musuh kita bersama. Jika KPK tidak bertindak tegas, maka kami akan kembali turun ke jalan dengan aksi yang lebih besar. Kami ingin keadilan ditegakkan, tanpa kompromi,” tegas Akrom.

Dalam aksinya, mereka menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, meminta KPK menuntaskan kasus Harun Masiku dan Hasto Kristiyanto secara profesional dan transparan. Kedua, mengingatkan KPK agar tidak gentar menghadapi tekanan politik. Ketiga, memastikan KPK tetap independen dalam memberantas korupsi di Indonesia.