Polemik Motor Listrik BGN: Dicoret Kemenkeu Tetap Jalan, Komisi IX Minta Transparansi

Polemik pengadaan 21.000 motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) terus memanas. Rencana belanja ini sejatinya sudah pernah dicoret oleh Kementerian Keuangan, namun ironisnya program tersebut tetap berjalan. Ditambah lagi, anggaran fantastis senilai Rp 1,39 triliun itu dipatok menggunakan pos belanja tahun 2025, sementara barang baru direncanakan diserahkan pada Mei 2026. Selisih waktu ini memicu pertanyaan besar: apakah mekanisme pengadaan tersebut benar-benar mengacu pada standar tata kelola keuangan negara yang baik?

 

Ketiadaan kejelasan ini menarik perhatian Komisi IX DPR. Anggota Komisi IX, Pulung Agustanto, menilai simpang siur informasi antara Kemenkeu dan BGN harus segera diluruskan agar tidak berbuntut masalah di kemudian hari.

 

“Selama ini informasi dari Kementerian Keuangan dan BGN seperti saling bertolak belakang. Ini perlu diluruskan,” tegas Pulung.

 

Ia mengingatkan, di tengah tekanan fiskal yang sedang dialami Indonesia, setiap kementerian dan lembaga wajib menunjukkan kedewasaan dalam menerapkan tata kelola keuangan yang baik, termasuk dalam pengadaan barang bernilai besar. Kekhawatiran Pulung semakin menjadi lantaran ada indikasi harga motor listrik yang akan dibawa BGN jauh melampaui harga pasar. Jika benar, ini berpotensi besar menjadi kerugian negara.

 

“Kami meminta BGN untuk menjelaskan semuanya secara terbuka agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar,” ujarnya.

 

Di luar masalah tata kelola, Pulung juga menyoroti soal skala prioritas anggaran. Ia menilai, membeli ribuan motor listrik bukanlah kebutuhan mendesak bagi BGN saat ini. Fokus utama lembaga ini seharusnya ada pada peningkatan kapasitas dapur Satuan Pelayanan Pangan (SPPG).

 

Menurutnya, yang paling urgen saat ini adalah memastikan dapur-dapur SPPG memenuhi standar kualitas operasional agar bisa menghasilkan makanan yang bersih, sehat, dan sesuai standar gizi. Alih-alih membeli motor listrik, anggaran sebaiknya digunakan untuk menyelesaikan masalah dasar pada dapur SPPG tersebut.

 

“Akan jauh lebih bagus jika anggaran BGN difokuskan untuk menyelesaikan problem dasar pada dapur-dapur SPPG sehingga memiliki standar output yang maksimal. Jangan minimalis kayak sekarang,” pungkas Pulung.

Megaproyek PLTS: Indonesia Berani Menjemput Masa Depan Energi Bersih 

By 0

Megaproyek PLTS: Indonesia Berani Menjemput Masa Depan Energi Bersih  Oleh: Catur Ronggo Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Bali pada 25 Agustus 2026 layak dibaca sebagai salah satu langkah konkrit dalam membangun kemandirian energi. Target tersebut bukan sekadar menambah kapasitas pembangkit, tetapi juga menunjukkan perubahan cara pandang pemerintah: energi bersih ditempatkan sebagai instrumen ketahanan nasional, penguatan industri, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan ketergantungan pada energi fosil. Presiden Prabowo menargetkan pembangunan PLTS 100 GWp dapat diselesaikan dalam tiga tahun. Tenggat agresif menunjukkan pemerintah ingin mempercepat eksekusi, bukan membiarkan transisi energi berhenti pada dokumen perencanaan. Target itu sekaligus menjadi tantangan koordinasi bagi kementerian, PLN, pelaku usaha, dan seluruh ekosistem energi nasional untuk mengubah potensi surya Indonesia menjadi kapasitas listrik yang nyata. Pilihan energi surya memiliki dasar yang kuat. Pemerintah mencatat potensi energi surya Indonesia mencapai sekitar 3.294 GWp, sementara kapasitas terpasang hingga April 2026 baru sekitar 1,5 GWp. Kesenjangan tersebut memperlihatkan besarnya ruang yang masih dapat dimanfaatkan. Karena itu, megaproyek 100 GWp bukan hanya proyek infrastruktur, melainkan upaya mengubah sumber daya alam yang selama ini belum optimal dimanfaatkan menjadi kekuatan ekonomi dan energi nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memperkirakan kebutuhan investasi untuk keseluruhan program mencapai sekitar 73 miliar dolar AS atau lebih dari Rp1.140 triliun. Nilai tersebut memang sangat besar, tetapi harus dilihat sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi energi nasional. Bahlil juga memperkirakan program ini dapat menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja dan menghasilkan efisiensi subsidi energi hingga Rp73,9 triliun setiap tahun. Dengan demikian, belanja pembangunan diarahkan untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas. Besarnya kebutuhan investasi juga membuka ruang kolaborasi antara negara dan sektor swasta. Pemerintah menyiapkan skema Independent Power Producer bagi investor yang mampu menawarkan harga listrik kompetitif. Apabila tidak terdapat penawaran yang memenuhi prinsip efisiensi, pemerintah menyiapkan opsi pembangunan melalui Danantara. Pola ini menunjukkan negara tetap memegang kendali strategis, sekaligus membuka kesempatan bagi modal dan kemampuan usaha untuk mempercepat pembangunan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pembangunan dilakukan bertahap agar pelaksanaan dapat dikawal secara terukur. Tahap awal diarahkan pada 17 GWp, dilanjutkan 18 GWp, kemudian sekitar 35 GWp pada fase berikutnya, sementara kapasitas sisanya akan ditetapkan melalui tahapan lanjutan. Peta jalan tersebut penting karena proyek sebesar 100 GWp membutuhkan kesiapan lahan, jaringan transmisi, pembiayaan, teknologi penyimpanan, serta koordinasi lintas sektor.…

All Rights Reserved © 2025