Pemuda Memiliki Peran Penting Sukseskan Pemilu

Pemuda Memiliki Peran Penting Sukseskan Pemilu

Oleh : Maya Naura Lingga

Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi pesta demokrasi yang selalu hangat di berbagi ruang diskusi, mulai dari kalangan pejabat hingga akar rumput yang tengah berbincang di warung kopi, topik pemilu seakan tak pernah basi untuk sekadar dibahas. Anak muda yang menjadi 60% dari total pemilih menjadi target partai untuk mendulang suara, wajar saja anak muda saat ini telah mampu menjadi influence bagi masyarakat, keberadaan anak muda menjadi penting dalam upaya mensukseskan Pemilu.

2024 akan menjadi tahun yang hangat bagi para politisi, calon legislatif dari berbagai partai akan bertarung memperebutkan kursi di parlemen. Para calon presiden akan saling beradu gagasan untuk keberlanjutan Indonesia di masa depan. Media sosial akan riuh dengan berbagai kicauan dan opini.

Anak muda memiliki peran penting untuk menjaga kondusifitas pemilu, skeptis bukan lantas menjadi solusi praktis. Karena 5 menit di dalam bilik suara akan berdampak pula pada 5 tahun nasib bangsa Indonesia.

Momentum Pemilu 2024 sudah seyogyanya mendorong para pemuda untuk berkiprah melalui peran aktifnya di lapangan. Pemuda perlu mengambil peran demi menciptakan serta mensukseskan hajat demokrasi yang sehat, alih-alih berpangku tangan karena merasa suara pemuda sebagai suara mayoritas.

Dengan energi yang masih bergelora, pemuda bisa melibatkan diri sebagai penyelenggara pemilu di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat daerah hingga tingkat desa. Manfaat yang dapat diperoleh adalah pengetahuan empiris serta teknis seputar penyelenggaraan pemilu.
Anak muda akan mengetahui bagaimana kesulitan-kesulitan yang dihadapi di lapangan sebagai penyelenggara pemilu. Dengan melibatkan diri sebagai penyelenggara pemilu mereka juga akan menyadari bahwa bekerja sebagai penyelenggara tidaklah semudah yang terlihat. Lagi pula anak muda sudah seharusnya merasa malu apabila di lapangan masih ditemukan para penyelenggara pemilu yang didominasi oleh generasi berusia di atas 40an.
Apalagi pemilu 2024 nanti adalah pemilu yang akan memilih Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tentu saja dibutuhkan fisik yang prima untuk menyelesaikan tahapan-demi tahapan pemilihan yang dilaksanakan di TPS. Pemilu yang berlangsung serentak tersebut tentu saja menuntut kecepatan serta efisiensi kerja yang memerlukan fisik prima yang dimiliki oleh para pemuda. Melalui perannya sebagai penyelenggara Pemilu para pemuda siap untuk menjadi bagian integral dari jalannya proses demokrasi.
Selain itu anak muda juga bisa secara aktif menjadi edukator pemilu kepada masyarakat. Peran tersebut bisa diwujudkan oleh para pemuda dengan mendirikan lembaga demokrasi independen atau pemantau pemilu. Hal ini bertujuan agar terdapat pemuda yang berada di luar lingkaran saling dukung antar calon. Dengan demikian para pemuda dapat mangambil jarak untuk melihat berbagai dinamika serta realitas politik secara jernih.
Para pemuda juga akan melihat dinamika yang terjadi selama pemilu dari berbagai sudut pandang. Semua peran tersebut diharapkan dapat membentuk sisi idealisme sebagai ekspresi yang identik serta melekat dalam generasi muda di tengah tantangan dan dinamika tahun politik. Terlebih fakta sebagai pemilih mayoritas yang disemat oleh kelompok milenial dan generasi Z juga membuat kedua kalangan ini akan dilirik banyak partai.
Tantangan serta godaan juga bisa saja muncul, elit politik bisa saja memanfaatkan momentum Pemilu untuk menggiring statemen politis, sehingga para pemuda akan terlibat dalam amplifikasi politis yang sengaja mempersempit sudut pandang dan objektifitas pemilih pemula. Karena bagaimanapun juga, pemuda khususnya pemilih pemula belum memiliki pijakan yang kokoh.
Pemuda yang masih minim asam garam kehidupan berpolitik harus sadar bahwa mereka akan diserbu berbagai berita tanpa harus mencarinya. Beranda media sosialnya akan diwarnai dengan berbagai poster partai serta berita fantastis yang membuat media sosial menjadi semakin panas. Perdebatan di kolom komentar akan semakin sengit, keterlibatan anak muda dalam pertarungan aksara di kolom komentar tentu saja akan menjadi hal yang sulit untuk dihindari.
Dengan segenap idealismenya, para pemuda perlu menyadari bahwa saat tahun politik berlangsung, subyektifitas terhadap tokoh politik adalah hal yang tak bisa dihindarkan. Para pemuda harus memahami secara sadar bahwa tahun politik adalah masa di mana dinamika sosial banyak terjadi di berbagai sektor. Beragam bentuk dukungan ataupun penolakan akan terjadi di banyak tempat.
Kalangan anak muda dianggap sebagai lahan basah untuk mendulang suara oleh para politisi, apalagi tidak banyak anak muda yang terjun langsung menjadi bagian dari partai politik. Sehingga anak muda dianggap sebagai kalangan yang dapat digiring untuk memberikan dukungan kepada pihak tertentu. Oleh karena itu, kalangan pemuda harus mampu berpikir kritis, jangan sampai dirinya memberikan suara karena adanya aktor politis yang memberinya uang.
Dalam kontestasi politik pemuda dapat mengambil berbagai peran, bahkan bisa juga menjadi bagian dari pencalonan legislatif. Hal ini menunjukkan bahwa pemuda juga memiliki peran dalam mensukseskan Pemilu 2024.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By 0

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

All Rights Reserved © 2025