Pemerintah Bergerak Selamatkan Penyintas Gempa NTT
Oleh : Abdul Razak
Pemerintah terus mempercepat penanganan darurat bagi masyarakat terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu (15/8/2026). Berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga badan usaha milik negara dikerahkan untuk memastikan keselamatan warga, memenuhi kebutuhan dasar, serta mempercepat distribusi bantuan ke sejumlah wilayah terdampak.
Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah bergerak cepat untuk menangani masyarakat yang terdampak bencana. Sejumlah kementerian dan lembaga ditugaskan melakukan penanganan langsung, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).
Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah ingin memastikan masyarakat terdampak di NTT mendapatkan penanganan darurat secara cepat dan maksimal. Pemerintah juga mengerahkan berbagai sumber daya untuk mempercepat proses evakuasi, distribusi bantuan, dan pemulihan layanan dasar di wilayah terdampak.
Salah satu bantuan utama yang disiapkan pemerintah adalah 50.000 paket sembako bagi masyarakat terdampak gempa. Sebanyak 4.925 paket telah dikirim melalui Maumere dan Labuan Bajo untuk kemudian didistribusikan ke sejumlah kabupaten sesuai kebutuhan. Sementara itu, 45.075 paket lainnya akan dikirim secara bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi di lapangan.
Prabowo menegaskan bahwa keselamatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar menjadi prioritas utama selama masa tanggap darurat. Pemerintah juga memastikan penanganan tidak berhenti pada fase darurat, tetapi dilanjutkan dengan upaya pemulihan kondisi masyarakat dan wilayah yang terdampak.
Selain pemerintah pusat, Perum Bulog, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk turut dikerahkan untuk mendukung penanganan di lapangan. Sinergi tersebut diarahkan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan pangan, energi, komunikasi, serta layanan dasar masyarakat.
BNPB mengoptimalkan berbagai moda transportasi untuk menjangkau wilayah yang memiliki kendala geografis. Moda transportasi laut dimanfaatkan untuk mendistribusikan bantuan hingga ke wilayah kepulauan terluar, termasuk Pulau Palue di Kabupaten Sikka. Strategi tersebut menjadi penting karena sejumlah wilayah terdampak memiliki akses darat yang terbatas pascabencana.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton S.P. Panjaitan menjelaskan bahwa pengerahan armada kapal dilakukan untuk memastikan warga di wilayah terisolasi tetap memperoleh bantuan secara cepat. Menurutnya, distribusi bantuan ke Pulau Palue melalui jalur laut menjadi solusi untuk menembus wilayah kepulauan yang mengalami kendala aksesibilitas darat pascabencana.
Strategi distribusi tersebut merupakan bagian dari interkoneksi moda transportasi darat, laut, dan udara yang diterapkan BNPB untuk menjangkau seluruh titik pengungsian di NTT. Pemerintah berupaya menyesuaikan jalur distribusi dengan kondisi geografis setiap wilayah agar bantuan dapat tiba secara efektif.
Untuk Kabupaten Sikka, bantuan yang telah disalurkan mencakup 146 tenda keluarga, lima tenda pengungsi, 200 kasur lipat, 700 selimut, dan 400 tikar. Selain itu, pemerintah mendistribusikan 300 paket sembako, 100 paket kids ware, 100 paket hygiene kit, lima unit tangki air, 10 unit genset, serta perangkat penerangan berupa light tower.
BNPB mencatat sebanyak 9.290 warga masih bertahan di sejumlah lokasi pengungsian. Kabupaten Sikka menjadi wilayah dengan jumlah pengungsi terbesar, yakni 3.356 jiwa, disusul Kabupaten Manggarai sebanyak 2.078 jiwa. Sebanyak 500 warga lainnya tercatat mengungsi di Nagekeo, sementara masyarakat terdampak juga berada di Bima dan Kepulauan Selayar.
Di sisi layanan kesehatan, pemerintah telah mendirikan Rumah Sakit Lapangan untuk memperkuat pelayanan medis bagi masyarakat terdampak. Rumah sakit tersebut beroperasi di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai.
Berton menjelaskan bahwa pendirian Rumah Sakit Lapangan dilakukan untuk mendukung pelayanan medis kedaruratan bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan kesehatan akibat dampak gempa. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat memperkuat layanan kesehatan selama masa tanggap darurat.
Dari sisi mobilitas, jalur darat Larantuka-Maumere telah kembali terhubung dan dapat dilalui untuk mendukung distribusi logistik maupun proses evakuasi. Namun, akses jalan yang menghubungkan Ende dan Nagekeo masih terputus akibat gempa sehingga tim gabungan terus berupaya mencari jalur alternatif.
Berton menegaskan bahwa pemenuhan hak-hak dasar dan kebutuhan logistik masyarakat di lokasi pengungsian menjadi salah satu prioritas utama penanganan darurat. Pemerintah terus melakukan asesmen untuk mengetahui kebutuhan masyarakat secara lebih akurat dan memastikan bantuan yang diberikan sesuai kondisi di lapangan.
Di Kabupaten Manggarai, para penyintas masih membutuhkan sejumlah bantuan mendesak, antara lain tenda darurat, 30 ton beras, obat-obatan, 1.000 selimut, 1.000 velbed, 1.000 tikar, tandon air bersih, serta genset. Kebutuhan tersebut menjadi perhatian pemerintah untuk segera dipenuhi melalui mekanisme distribusi bantuan yang telah disiapkan.
Pemerintah Provinsi NTT juga tengah memproses penetapan status tanggap darurat selama 14 hari. Sementara itu, sejumlah pemerintah kabupaten telah menetapkan status kedaruratan sesuai kondisi wilayah masing-masing untuk memperkuat koordinasi dan mobilisasi sumber daya.
Pemerintah memastikan upaya penanganan tidak berhenti pada fase tanggap darurat. Pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak akan terus dilakukan setelah kondisi darurat terkendali. Prabowo menegaskan pemerintah akan terus melakukan upaya terbaik untuk memulihkan keadaan masyarakat NTT.
Dengan pengerahan personel, logistik, layanan kesehatan, serta dukungan transportasi darat, laut, dan udara, pemerintah berupaya memastikan seluruh penyintas mendapatkan perlindungan dan bantuan secara merata, termasuk masyarakat yang berada di wilayah kepulauan dan daerah dengan akses terbatas..
)* Analis Kebijakan Publik
