Pemilu Berjalan Tidak Adil, Rakyat Bergerak Melawan

Oleh: Diana Kusni (Netizen Kota Cirebon

Pemilihan mum akbar tahun 2024 sudah terlaksana pada tanggal 14 Februari yang lalu, rakyat tentu senang sebab pesta demokrasi yang besar semacam ini tidak muncul setiap bulan ataupun setiap tahun. Namun pelaksanaan pesta demokrasi ini memberikan bekas buruk yang mendalam di hati rakyat Indonesia. Bagaimana tidak, pesta demokrasi tidak berjalan dengan murni dan penuh dengan dugaan kebohongan serta kecurangan.

Sebenarnya rakyat sudah menduga hal ini akan terjadi sebab dari awal masa kampanye, sudah banyak kecurangan dan tindakan-tindakan haram yang dilakukan oleh calon pemimpin baik itu dalam taraf negara, maupun daerah. Selama masa kampanye, uang dijadikan komoditas utama untuk meraih suara rakyat Indonesia. Contoh gratifikasi ini sepertinya sudah umum terjadi dan marak dilakukan oleh calon-calon pemimpin tersebut, padahal pemimpin yang melakukan praktik gratifikasi tidak mempunyai jiwa kepemimpinan sama sekali.

Beberapa hari sebelum masa pencoblosan,ada beberapa ribu surat suara baik dalam maupun luar negeri yang sudah tercoblos ke salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Padahal, belum waktunya rakyat untuk mencoblos. Di lokasi-lokasi tersebut biasanya masyarakat tidak diizinkan untuk memilih dengan dalih surat suara habis, belum waktunya mencoblos, dan masih banyak lagi alasan tidak masuk akal yang terjadi. Alhasil, pilihan rakyat tidak tersampaikan dan dirampas oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab.

Bawaslu yang mengetahui hal tersebut melalui viralnya video-video tindak kecurangan tersebut tak pernah mengeluarkan sepatah kata apapun. Bawaslu yang seharusnya keras terhadap pelanggaran, tidak tahu mengapa malah menjadi lembek dan tidak berani menindak kecurangan dalam pemilu. Rakyat curiga bahwa semua hal di pemilu ini telah di-setting dimana kecurangan dibiarkan dan calon tertentu dapat memimpin via bookingan melalui KPU dan Bawaslu.

Website resmi penghitungan suara dari KPU juga memiliki banyak masalah yang berujung kepada dugaan tindakan kecurangan. Sekarang, seluruh TPS wajib menyertakan foto bukti penghitungan ke website resmi pemilu. Namun foto asli dengan hasil di website selalu tidak sama, sehingga beberapa suara pasangan calon dimark-up oleh sistem. Masyarakat dibuat bingung dengan sistem ini, sebenarnya sistem ini dibuat untuk rekap suara atau mark-up suara.

Rakyat sudah menuntut Bawaslu, KPU, dan jajaran pemerintahan untuk ikut mengadili pesta demokrasi rakyat Indonesia ini, namun tak ada sama sekali etikat baik dari mereka untuk meluruskan demokrasi di Indonesia. Kecurangan makin marak terjadi, namun tanpa adanya jajaran lembaga pemerintahan, rakyat tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya bisa melapor tanpa memiliki harapan kecurangan dapat diatasi.

Jika hal ini terus terjadi, jelas rakyat tidak terima akan hasil pemilihan umum ini. Rakyat akan bersatu dan melawan, membentuk sebuah gerakan masyarakat kontra pemerintahan yang tidak lagi peduli terhadap rakyatnya. Demokrasi telah tumbang, Indonesia bukan lagi negara yang memikirkan pendapat rakyatnya. Indonesia akan menjadi negara sarang penjahat dan pelanggar hukum. Rakyat Indonesia bisa memilih untuk melawan atau diam melihat negara ini rata dengan tanah, namun kita semua tahu bahwa rakyat Indonesia tak akan tinggal diam. Lawan ketidakadilan hingga titik darah penghabisan dan selamatkan Indonesia.