Pemerintah Tingkatkan Pengawasan Transaksi Digital untuk Cegah Judi Daring
Pemerintah semakin serius meningkatkan pengawasan transaksi digital guna mencegah maraknya praktik judi daring yang kian meresahkan masyarakat. Upaya ini melibatkan koordinasi lintas sektor, mulai dari lembaga keuangan hingga pemerintah daerah, dengan menekankan pentingnya kewaspadaan publik terhadap praktik jual beli rekening bank.
Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono, menegaskan bahwa aktivitas judi daring sangat bergantung pada sistem transaksi keuangan.
“Mayoritas rekening yang dipakai dalam praktik judi daring berasal dari hasil jual beli rekening, peretasan, hingga merchant yang sebenarnya terdaftar resmi namun kemudian disalahgunakan sebagai sarana deposit,” ujarnya.
Danang mengungkapkan, sindikat biasanya merekrut masyarakat dengan imbalan Rp500 ribu untuk membuka rekening baru. Setelah itu, buku tabungan dan kartu ATM segera diambil alih oleh pelaku. Ia juga menyoroti modus baru dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk membuka akun bank digital menggunakan identitas orang lain.
“Pihak bank sudah berhasil mendeteksi modus ini, bahkan sempat ada yang lolos dan dilakukan,” jelasnya.
Selain menampung dana untuk judi daring, rekening hasil jual beli juga sering dimanfaatkan dalam kejahatan lain seperti penipuan online. Menurut Danang, praktik tersebut bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berpotensi melemahkan sistem keuangan nasional.
“Peran serta masyarakat sangat krusial. Rekening merupakan data pribadi yang tidak boleh dipindahtangankan,” tegasnya.
Pada tingkat daerah, Pemerintah Kota Tanjungpinang menegaskan keseriusannya memperkuat literasi digital sebagai upaya pencegahan maraknya judi daring di Kepulauan Riau. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Literasi Digital Terkait Bahaya Judi Daring yang dihadiri Asisten Deputi Koordinasi Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polkam, Syaiful Garyadi, Asisten I Pemprov Kepri, T.S. Arif Fadillah, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kota Tanjungpinang, Elfiani Sandri, Kepala Dinas Kominfo Kota Tanjungpinang, Teguh Susanto, serta perwakilan lembaga adat dan perangkat daerah.
T.S. Arif Fadillah menuturkan bahwa Kepulauan Riau termasuk salah satu wilayah dengan jumlah transaksi judi daring yang tergolong tinggi.
“Fenomena ini menjadi perhatian serius, terlebih Kota Tanjungpinang memiliki intensitas transaksi masif dengan pelaku didominasi kelompok usia produktif 20 hingga 40 tahun,” ujarnya.
Elfiani Sandri menekankan temuan PPATK mengenai dugaan keterlibatan rekening penerima bantuan sosial dalam praktik judi daring.
“Hal ini sangat memprihatinkan, sebab program bantuan sosial seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Tanjungpinang, Teguh Susanto, menegaskan kesiapan pihaknya untuk segera berkoordinasi dengan instansi terkait.
“Kami akan bergerak cepat dengan strategi komunikasi publik, literasi digital, dan edukasi agar masyarakat semakin sadar akan bahaya perjudian online,” ungkapnya.***
