• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Pemerintah Terus Perluas Cakupan Kelompok Penerima Program MBG

Pemerintah Terus Perluas Cakupan Kelompok Penerima Program MBG

  • Kata Indonesia
  • - Sunday, 16 November 2025

Pemerintah Terus Perluas Cakupan Kelompok Penerima Program MBG

Jakarta — Pemerintah terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perluasan cakupan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

 

Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah untuk menurunkan angka stunting, memperkuat ketahanan gizi nasional, serta memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan asupan bergizi seimbang untuk tumbuh optimal.

 

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menyatakan, meski saat ini program tersebut masih difokuskan pada anak sekolah, pemerintah berencana memperluas sasarannya hingga ibu hamil dan balita.

 

“Program MBG sekarang masih untuk anak sekolah. Ke depan, idealnya juga untuk ibu hamil dan anak di bawah lima tahun. Dalam dua atau tiga tahun ke depan, kami harapkan MBG bisa masuk ke program stunting,” ujar Budi.

 

Rencana perluasan MBG akan dibahas lebih lanjut dengan Wakil Presiden selaku ketua percepatan penurunan stunting nasional. Diharapkan, sinergi lintas program ini dapat memperkuat upaya pemerintah menurunkan prevalensi stunting di tanah air.

 

Budi juga mengungkapkan, tahun ini Indonesia untuk pertama kalinya berhasil menekan angka stunting nasional hingga di bawah 20%. Capaian ini dianggap kemajuan penting menuju target RPJMN 2029 sebesar 14%.

 

Target RPJMN itu 14% di tahun 2029. Tahun ini kita ditargetkan di bawah 20%, dan alhamdulillah berhasil tercapai. Ini pertama kalinya Indonesia bisa di bawah 20%,” jelasnya.

 

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina menyatakan dukungannya terhadap perluasan program MBG bagi lansia dan penyandang disabilitas, selama dibarengi dengan pembenahan tata kelola.

 

“Tentu kami mendukung jika program MBG tidak hanya menyasar siswa sekolah dan ibu hamil saja, tetapi juga penyandang difabel dan lansia. Kendati demikian, kami meminta agar program yang saat ini sedang berjalan dengan sasaran peserta didik dan ibu hamil dioptimalkan termasuk meminimalkan potensi keracunan dan makan basi yang banyak terjadi di berbagai daerah,” ujar Arzeti.

 

Arzeti berharap, dengan pembenahan sistem distribusi dan pengawasan, manfaat program MBG dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima manfaat.

 

“Kami optimis, dengan adanya program MBG ini, manfaatnya akan dirasakan oleh generasi masa depan. Namun, memastikan semua berjalan lancar dan tepat sasaran adalah prioritas utama,” ujarnya

 

Melalui program ini, pemerintah berharap dapat memperkuat fondasi menuju Indonesia Emas 2045, di mana generasi muda tumbuh dengan tubuh sehat, pikiran cerdas, dan semangat nasional yang kuat.

RUU Perampasan Aset Memberi Efek Jera Kejahatan Korupsi

September 23, 2026

Korupsi Rusak Kepercayaan Publik, RUU Perampasan Aset Dinilai Mendesak

September 23, 2026

RUU Perampasan Aset Memberi Efek Jera Kejahatan Korupsi

By Kata IndonesiaSeptember 23, 20260

RUU Perampasan Aset Memberi Efek Jera Kejahatan Korupsi Oleh : Jonathan Janoel Pembahasan Rancangan Undang-Undang…

Korupsi Rusak Kepercayaan Publik, RUU Perampasan Aset Dinilai Mendesak

By Kata IndonesiaSeptember 23, 20260

Korupsi Rusak Kepercayaan Publik, RUU Perampasan Aset Dinilai Mendesak JAKARTA – Upaya memperkuat pemberantasan korupsi…

RUU Perampasan Aset Didorong Jadi Instrumen Tegas Melawan Korupsi

By Kata IndonesiaSeptember 23, 20260

RUU Perampasan Aset Didorong Jadi Instrumen Tegas Melawan Korupsi JAKARTA — Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU)…

Penilaian MBG Menjadi Alat Koreksi agar Menu dan Distribusi Membaik

By Kata IndonesiaSeptember 23, 20260

Penilaian MBG Menjadi Alat Koreksi agar Menu dan Distribusi Membaik  Oleh : Abdul Razak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki tahap penguatan tata kelola melalui mekanisme evaluasi yang melibatkan sekolah sebagai penerima layanan secara langsung. Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan aplikasi yang memungkinkan kepala sekolah memberikan penilaian terhadap layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari kualitas menu hingga ketepatan distribusi. Mekanisme tersebut dapat menjadi instrumen koreksi untuk mengidentifikasi persoalan di lapangan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, aplikasi tersebut dirancang agar kepala sekolah dapat memberikan rating dan catatan terhadap dapur yang melayani sekolah masing-masing. Masukan dapat mencakup kondisi menu, keterlambatan pengiriman, serta persoalan lain yang ditemukan selama pelaksanaan MBG. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersumber dari pengalaman penerima layanan di tingkat sekolah. Menurut Sudaryono, sistem tersebut masih dalam tahap pengembangan dan ditargetkan dapat diakses kepala sekolah dalam waktu sekitar satu hingga tiga minggu. Bagi BGN, umpan balik dari sekolah diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat kepuasan terhadap layanan SPPG sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap penyedia makanan. Dalam perspektif tata kelola, mekanisme penilaian semacam ini memiliki fungsi penting karena memperpendek jarak antara pelaksana program dan pengambil keputusan. Keluhan mengenai menu yang kurang bervariasi, kualitas makanan, keterlambatan distribusi, maupun persoalan pelayanan dapat dicatat secara lebih terstruktur. Data tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk menemukan pola persoalan, menentukan tindak lanjut, dan mengevaluasi kinerja SPPG berdasarkan kondisi aktual di lapangan. Penguatan evaluasi juga berkaitan erat dengan aspek keamanan pangan. BGN telah menegaskan bahwa sekolah tidak hanya menjadi tempat penerima makanan, tetapi turut berperan sebagai lapisan pengawasan sebelum makanan dikonsumsi peserta didik. Guru didorong makan bersama siswa sekaligus melakukan pemeriksaan fisik terhadap makanan yang diterima, termasuk kondisi wadah, keberadaan label, dan kejelasan batas waktu konsumsi. …

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.