• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Kesehatan»Pemerintah Terus Memaksimalkan Pengadaan Vaksin Covid-19

Pemerintah Terus Memaksimalkan Pengadaan Vaksin Covid-19

  • Kata Indonesia
  • - Sunday, 6 June 2021

Oleh : Dodik Prasetyo

Progam vaksinasi nasional sudah dimulai sejak awal 2021 dan pemerintah terus berusaha untuk menambah stok vaksin. Karena penduduk Indonesia ada lebih dari 220 juta dan harus disuntik 2 kali, sehingga butuh 400 dosis vaksin. Masyarakat tidak usah khawatir karena pemerintah berusaha agar stok vaksin mencukupi agar semua WNI mendapatkannya.

Usaha untuk keluar dari fase pandemi adalah dengan progam vaksinasi nasional, karena ketika semua sudah disuntik vaksin, akan terbentuk herd immunity. Sehingga semua orang sehat, tak ada lagi penularan virus covid-19 dan bebas 100% dari corona. Vaksin yang digunakan untuk program ini adalah Sinovac, AstraZeneca, dan beberapa jenis lain.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah mengamankan 90.910.500 vaksin. Rinciannya, 84,5 juta vaksin Sinovac, 1 juta dosis Sinopharm, dan sisanya AstraZeneca dan Covax.

Penduduk Indonesia ada lebih dari 220 juta orang sedangkan vaksin baru ada kurang dari setengahnya. Namun masyarakat tak perlu khawatir karena pemerintah akan terus menepati janjinya untuk menyediakan vaksin dan penyuntikannya tetap gratis. Segala upaya akan dilakukan agar persediaan vaksin tetap mencukupi bagi seluruh WNI.

Menteri Retno menambahkan, salah satu kendala dalam pengadaan vaksin adalah distribusi yang lambat. Penyebabnya karena kapasitas produksi masih terbatas. Memang vaksin corona adalah barang baru dan produsennya terus bekerja keras agar bisa menyuplai sesuai pesanan. Namun karena pandemi covid-19 terjadi secara global, tetap saja yang diproduksi masih kurang.

Pabrik vaksin yang ada di RRC dan beberapa negara lain memang terus memproduksi vaksin yang berkualitas tinggi, agar pandemi covid-19 segera berakhir. Oleh karena itu, kita diminta sabar karena kecepatan produksi pabrik vaksin sudah sesuai standar dan mereka memang diburu waktu, juga diminati oleh banyak negara lain.

Selain masalah distribusi, pengadaan vaksin juga terkendala masalah ekspor. Saat pandemi memang ada beberapa negara yang masih lockdown atau membatasi pengiriman dari negara tertentu, sehingga ekspor barang-barang agak susah dilakukan, termasuk vaksin. Sehingga agak tersendat dan tidak sesuai dengan jadwal.

Akan tetapi masyarakat tidak usah khawatir karena proses pengadaan vaksin akan tetap diusahakan agar sesuai dengan target. Karena target dari program vaksinasi nasional adalah maksimal 12 bulan selesai, sehingga persediaan vaksin harus ada sebelum itu. Pemerintah akan tetap memperhatikan kesehatan rakyatnya dan berusaha agar persediaan vaksin aman.

Mungkin ada masyarakat yang agak heran, mengapa vaksin yang beredar di Indonesia tidak hanya 1 saja (misalnya Sinovac saja). Logikanya begini: pandemi adalah kejadian global sehingga hampir seluruh orang di dunia terancam oleh penyakit corona. Oleh karena itu, keberadaan vaksin bagaikan emas yang dicari oleh semua orang.

Sehingga jika mengandalkan 1 produsen vaksin saja akan menunggu lama. Oleh karena itu, pemerintah tak hanya mengambil vaksin Sinovac saja, tetapi juga Sinopharm, AstraZaneca, dll. Persediaan vaksin akan sesuai dengan target jumlah dan waktu, sehingga diharap pada pertengahan tahun 2022 seluruh WNI sudah divaksinasi corona.

Masyarakat tidak usah khawatir akan kualitasnya karena walau efikasinya berbeda-beda, efeknya hampir sama. Setelah divaksin, tubuh akan lebih kebal dari virus covid-19 tetapi tidak boleh melepas masker karena pandemi belum 100% selesai. Lebih baik kita mencegah dan menaati protokol kesehatan, daripada terjadi hal-hal yang buruk.

Pengadaan vaksin covid-19 terus digenjot oleh pemerintah sehingga akan tersedia cukup untuk seluruh rakyatnya. Sehingga kita bisa bebas corona secepatnya dan bebas dari siksaan pandemi. Masyarakat diminta untuk tenang sambil menunggu giliran vaksinasi, karena stok akan diusahakan untuk mencukupi.

Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.