• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Pemerintah Terus Lakukan FGD dan Sosialisasi Terkait UU Cipta Kerja

Pemerintah Terus Lakukan FGD dan Sosialisasi Terkait UU Cipta Kerja

  • Kata Indonesia
  • - Monday, 2 January 2023

Pemerintah Terus Lakukan FGD dan Sosialisasi Terkait UU Cipta Kerja

Oleh : Farrel Haroon Jabar

Pemerintah melakukan focus grup discussion (FGD) dan sosialisasi mengenai Undang-Undang Cipta Kerja di 11 kota di Indonesia.

UU ini terus disosialisasi agar lebih banyak masyarakat yang mengetahui manfaatnya, terutama di bidang ekonomi. Dengan UU Cipta Kerja maka berdampak positif bagi investasi, karena kondisi finansial negara akan membaik.

Sosialisasi dilakukan agar makin banyak yang sadar akan manfaat UU Cipta Kerja, terutama di bidang ekonomi. UU ini memang sudah disahkan 2 tahun lalu tetapi tetap disosialisasikan agar lebih banyak rakyat Indonesia yang memahaminya.

Sosialisasi UU Cipta Kerja diadakan di Surabaya, Bandung, Semarang, Yogjakarta, dan kota-kota lain. Kegiatan ini dilakukan untuk menyampaikan pentingnya UU Cipta Kerja. Sosialisasi disambut baik oleh masyarakat, khususnya para akademisi.

Akademisi dari Universitas Indonesia Achmad Santoso menyatakan UU Cipta Kerja diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap penyelesaiakn triple crisis. Pertama adalah krisis karena pandemi, kedua karena perubahan iklim, dan terakhir adalah geopolitik.

Akademisi juga berharap banyak pada UU Cipta Kerja, yang akan mengatasi berbagai krisis di Indonesia. UU Cipta Kerja bisa mengatasi dampak pandemi covid-19 karena akan membawa banyak investasi ke negeri ini.

Dengan klaster investasi maka investor asing akan masuk ke Indonesia, karena ada payung hukum yang jelas. Mereka dipermudah untuk berbisnis di Indonesia dengan regulasi yang mudah dan tidak berhadapan dengan birokrasi yang panjang serta melelahkan. Kemudahan aturan ini makin membuat investor-investor asing masuk, karena ada garansi langsung dari Presiden Jokowi.
Investasi sangat penting untuk mengatasi dampak pandemi karena setelah para investor masuk akan ada pembangunan pabrik dan pembukaan lapangan kerja. Jika ada banyak bisnis investasi baru maka otomatis butuh banyak karyawan. Sedangkan masyarakat yang sempat kehilangan pekerjaan karena dampak pandemi, bisa melamar kerja dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
Kemudian, dalam UU Cipta Kerja ada klaster lingkungan. Dalam klaster ini ada aturan bahwa masyarakat menjadi unsur utama dalam keadilan dan keberpihakan. Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di dalam hutan. Jadi, masyarakat akan lebih memperhatikan hutan dan lingkungan sehingga mengurangi efek dari perubahan iklim dunia karena pemanasan global.
Sementara itu, akademisi dari Universitas Pelita Harapan, Rizky Karo, menyatakan UU Cipta Kerja berdampak positif terhadap bidang perekonomian dan tenaga kerja. Selain menambah investasi asing, UU ini juga membawa efek positif bagi pekerja dan pemilik bisnis. Penyebabnya karena ada perlindungan yang pasti.
Para pekerja mendapatkan jaminan berupa gaji minimal UMK. Mereka juga mendapat hak berupa cuti tahunan, cuti haid, dan cuti hamil. Perlindungan seperti ini memiliki efek positif bagi ekonomi karena jika pekerja merasa nyaman maka ia akan makin rajin bekerja. Akibatnya, produktivitas meningkat dan akhirnya meningkatkan performa perusahaan, dan perekonomian meningkat.
Kemudian, UU Cipta Kerja juga memiliki efek baik bagi perekonomian karena ada klaster UMKM. Di mana para pengusaha kelas kecil dan menengah diberi payung hukum yang pasti. Mereka juga dipermudah untuk mengurus perizinan dan mendapatkan nomor izin berusaha (NIB), juga status halal MUI. Dengan begitu maka usahanya akan makin maju dan perekonomian rakyat meningkat, karena 90% pengusaha Indonesia adalah UMKM.
Dengan NIB, para pebisnis UMKM bisa menggunakannya sebagai salah satu syarat mendapatkan kredit dari bank. Dengan pinjaman modal maka akan memajukan usahanya karena bisa dipakai untuk membeli lebih banyak barang dagangan, merenovasi toko. Bisnisnya akan makin berkembang walau masih level kecil dan menengah, karena pendapatannya meningkat.
Oleh karena itu pemerintah terus melakukan sosialisasi dan FGD UU Cipta Kerja. Penyebabnya karena UU ini memiliki banyak manfaat. Baik di bidang ekonomi, tenaga kerja, maupun investasi. Klaster UMKM juga sangat bermanfaat bagi para pengusaha kecil, sehingga UU ini harus terus disosialiasikan ke seluruh rakyat Indonesia.
Masyarakat juga antusias ikut forum diskusi dan sosialisasi UU Cipta Kerja karena mereka bisa bertanya ke akademisi dan pakar. Dengan diskusi maka orang yang masih awam akan mengerti manfaat dari UU Cipta Kerja, terutama di bidang ekonomi. Mereka akan menyadari efek dari UU tersebut, karena bisa mengubah hidup dan mensejahterakan rakyat.
Pemerintah akan terus mensosialisasikan UU Cipta Kerja ke kota-kota di Indonesia lainnya. Masyarakat juga antusias dalam mengikuti acara ini. Mereka senang karena akhirnya mendapatkan penjelasan mengenai UU Cipta Kerja dari sumber yang valid. Kemudian, masyarakat juga ingin agar sosialisasi lebih meluas dan diadakan di banyak kota lain di negeri ini.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

September 21, 2026

Pidato Kyai Gontor: Cermin Kejujuran di Hadapan Kekuasaan

September 21, 2026

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By Kata IndonesiaSeptember 21, 20260

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

Pidato Kyai Gontor: Cermin Kejujuran di Hadapan Kekuasaan

By Kata IndonesiaSeptember 21, 20260

Oleh : KH Anis Maftukhin Viral. Zaman sekarang menyebutnya begitu. Dulu, istilahnya nggregeti—bikin gelisah. Bikin…

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By Kata IndonesiaSeptember 21, 20260

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi   Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

Komitmen Pemerintah Selesaikan Kasus HAM Mendapat Apresiasi Jelang Dua Tahun Prabowo-Gibran

By Kata IndonesiaSeptember 21, 20260

Komitmen Pemerintah Selesaikan Kasus HAM Mendapat Apresiasi Jelang Dua Tahun Prabowo-Gibran Oleh: Atika Permata Jelang…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.