Kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui berbagai program kementerian sejak 2014 hingga saat ini tidak pernah henti-hentinya untuk terus membangun tanah Papua dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli orang Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Keseriusan pemerintah pusat membangun Papua dengan memberikan kewenangan penuh melalui Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua hingga keluarnya Inpres No 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat.
Berbagai kebijakan program pembangunan dilakukan di Provinsi Papua dan Papua Barat ditujukan untuk mengurangi angka kemiskinan yang tinggi, mengurangi indeks kemahalan dan pemerataan sarana pembangunan infrastruktur.
Keluarnya Instruksi Presiden No 9 Tahun 2020, adalah salah satu payung hukum terbaru dalam upaya lebih mempercepat kemajuan pembangunan di tanah Papua.
Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo memimpin perhatian terhadap Papua makin besar, salah satunya memperbanyak pembangunan infrastruktur dasar bagi pemenuhan kebutuhan warga lokal orang asli Papua.
Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun anggaran 2021 alokasi anggaran pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) untuk Provinsi Papua mencapai Rp 6,12 triliun.
Anggaran ini digunakan untuk bidang sumber daya alam (SDA) sebesar Rp 670 miliar, jalan dan jembatan senilai Rp 4,46 triliun, untuk permukiman sebanyak Rp 650 miliar dan perumahan sebesar Rp 330 miliar.
Sementara untuk Provinsi Papua Barat pemerintah pusat mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp 3,67 triliun. Yang digunakan untuk bidang SDA Rp 600 miliar, jalan dan jembatan Rp 2,54 triliun, permukiman Rp 320 miliar dan perumahan Rp 200 miliar.
Empat program Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat untuk Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mewujudkan infrastruktur yang andal sekaligus menjawab tantangan yang dihadapi di wilayah paling Timur NKRI.
