Pemerintah Perluas Distribusi BBM dan LPG untuk Antisipasi Lonjakan Permintaan Libur Tahun Baru

Pemerintah Perluas Distribusi BBM dan LPG untuk Antisipasi Lonjakan Permintaan Libur Tahun Baru

Jakarta – Menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), pemerintah melalui berbagai lembaga dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah mempersiapkan langkah antisipatif guna menjaga kelancaran distribusi energi.

 

Salah satunya adalah PT Pertamina Patra Niaga, yang memastikan ketersediaan pasokan energi seperti bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji (LPG) untuk memenuhi lonjakan permintaan masyarakat yang diperkirakan meningkat signifikan selama periode liburan.

 

Proyeksi konsumsi LPG diperkirakan meningkat sekitar 7,2 persen, didorong oleh peningkatan aktivitas rumah tangga dan sektor wisata. Sebagai respons, Pertamina mengaktifkan Satuan Tugas (Satgas) Nataru sejak November 2025 untuk memastikan distribusi BBM dan LPG tetap lancar hingga ke daerah-daerah tujuan wisata dan wilayah padat aktivitas.

 

VP Retail Business Support Pertamina Patra Niaga, Beny Harto Wijaya, menyampaikan bahwa proyeksi konsumsi energi selama Nataru telah dihitung dengan seksama. Selain LPG, konsumsi gasoline diperkirakan naik sekitar 3,2 persen, sementara konsumsi avtur diprediksi naik sebesar 5,2 persen. “Untuk itu, Pertamina telah menyiagakan 1.866 SPBU siaga 24 jam dan 6.231 agen LPG di seluruh Indonesia guna menjamin pasokan energi yang stabil,” ujar Beny.

 

Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mengakui adanya peningkatan signifikan dalam pembelian BBM non-subsidi. Fenomena ini tercatat sejak awal tahun 2025, dengan SPBU swasta mengalami lonjakan permintaan yang cukup tinggi. Hal ini mendorong Kementerian ESDM untuk mempertimbangkan penyesuaian kuota impor BBM swasta guna memastikan kestabilan pasokan di seluruh wilayah Indonesia.

 

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menegaskan bahwa keputusan mengenai kuota impor BBM akan sangat bergantung pada pola konsumsi masyarakat yang meningkat tajam selama libur akhir tahun.

 

“Permintaannya memang tinggi sekarang. Kami akan terus memantau perkembangan ini untuk menyesuaikan kebijakan agar pasokan tetap stabil dan kebutuhan energi nasional terpenuhi,” ungkap Laode.

 

Tidak hanya di Jawa dan Bali, kesiapsiagaan distribusi energi juga diperkuat di wilayah luar Jawa, seperti Kalimantan. Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan telah menyiagakan berbagai langkah antisipatif untuk menghadapi potensi lonjakan permintaan energi dan kondisi darurat.

 

Executive General Manager Regional Kalimantan PT Pertamina Patra Niaga, Isfahani mengatakan bahwa tiga unit mobile storage ditempatkan di daerah rawan bencana dan pusat perayaan, seperti Tol Balikpapan–Samarinda dan akses menuju Ibu Kota Nusantara (IKN). “Kami waspadai kemungkinan banjir yang dapat menghambat distribusi energi,” kata Isfahani.

 

Di Kalimantan, stok BBM dipastikan aman, dengan ketahanan Gasoline rata-rata 4,9 hari, Gasoil 10,2 hari, dan LPG 4,7 hari. Distribusi didukung oleh 860 unit mobil tangki, 1.890 awak mobil tangki, serta 1.400 lembaga penyalur BBM, termasuk 90 SPBU siaga 24 jam.

 

Puncak mobilitas masyarakat diprediksi terjadi pada 20-24 Desember 2025 dan 30-31 Desember 2025, serta arus balik pada 27-28 Desember dan 3-5 Januari 2026. Dengan adanya langkah-langkah strategis ini, pemerintah berharap distribusi energi tetap terjaga dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa libur akhir tahun.

Megaproyek PLTS: Indonesia Berani Menjemput Masa Depan Energi Bersih 

By 0

Megaproyek PLTS: Indonesia Berani Menjemput Masa Depan Energi Bersih  Oleh: Catur Ronggo Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Bali pada 25 Agustus 2026 layak dibaca sebagai salah satu langkah konkrit dalam membangun kemandirian energi. Target tersebut bukan sekadar menambah kapasitas pembangkit, tetapi juga menunjukkan perubahan cara pandang pemerintah: energi bersih ditempatkan sebagai instrumen ketahanan nasional, penguatan industri, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan ketergantungan pada energi fosil. Presiden Prabowo menargetkan pembangunan PLTS 100 GWp dapat diselesaikan dalam tiga tahun. Tenggat agresif menunjukkan pemerintah ingin mempercepat eksekusi, bukan membiarkan transisi energi berhenti pada dokumen perencanaan. Target itu sekaligus menjadi tantangan koordinasi bagi kementerian, PLN, pelaku usaha, dan seluruh ekosistem energi nasional untuk mengubah potensi surya Indonesia menjadi kapasitas listrik yang nyata. Pilihan energi surya memiliki dasar yang kuat. Pemerintah mencatat potensi energi surya Indonesia mencapai sekitar 3.294 GWp, sementara kapasitas terpasang hingga April 2026 baru sekitar 1,5 GWp. Kesenjangan tersebut memperlihatkan besarnya ruang yang masih dapat dimanfaatkan. Karena itu, megaproyek 100 GWp bukan hanya proyek infrastruktur, melainkan upaya mengubah sumber daya alam yang selama ini belum optimal dimanfaatkan menjadi kekuatan ekonomi dan energi nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memperkirakan kebutuhan investasi untuk keseluruhan program mencapai sekitar 73 miliar dolar AS atau lebih dari Rp1.140 triliun. Nilai tersebut memang sangat besar, tetapi harus dilihat sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi energi nasional. Bahlil juga memperkirakan program ini dapat menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja dan menghasilkan efisiensi subsidi energi hingga Rp73,9 triliun setiap tahun. Dengan demikian, belanja pembangunan diarahkan untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas. Besarnya kebutuhan investasi juga membuka ruang kolaborasi antara negara dan sektor swasta. Pemerintah menyiapkan skema Independent Power Producer bagi investor yang mampu menawarkan harga listrik kompetitif. Apabila tidak terdapat penawaran yang memenuhi prinsip efisiensi, pemerintah menyiapkan opsi pembangunan melalui Danantara. Pola ini menunjukkan negara tetap memegang kendali strategis, sekaligus membuka kesempatan bagi modal dan kemampuan usaha untuk mempercepat pembangunan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pembangunan dilakukan bertahap agar pelaksanaan dapat dikawal secara terukur. Tahap awal diarahkan pada 17 GWp, dilanjutkan 18 GWp, kemudian sekitar 35 GWp pada fase berikutnya, sementara kapasitas sisanya akan ditetapkan melalui tahapan lanjutan. Peta jalan tersebut penting karena proyek sebesar 100 GWp membutuhkan kesiapan lahan, jaringan transmisi, pembiayaan, teknologi penyimpanan, serta koordinasi lintas sektor.…

All Rights Reserved © 2025