• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Pemerintah Optimalkan Pembangunan Tegaskan Papua Bagian Integral NKRI

Pemerintah Optimalkan Pembangunan Tegaskan Papua Bagian Integral NKRI

  • Kata Indonesia
  • - Thursday, 12 May 2022

Pemerintah Optimalkan Pembangunan Tegaskan Papua Bagian Integral NKRI

Oleh : Moses Waker

Pemerintah terus mengoptimalkan pembangunan berbagai bidang di wilayah Papua. Kebijakan ini merupakan bentuk kehadiran negara dan bukti ketegasan bahwa Papua bagian integral NKRI.

Selama ini Pemerintah Indonesia akan terus mewujudkan kesetaraan dalam hal pembangunan, sehingga tentunya tidak hanya pulau Jawa-Bali saja yang dibangun secara masif, melainkan semua wilayah di Indonesia termasuk Papua sekalipun.

Dengan terjadinya beberapa pembangunan yang memang telah dilakukan secara masif di sana, merupakan bukti konkret Pemerintah bahwa mereka memiliki keberpihakan pada kesejahteraan masyarakat Papua.

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Provinsi Papua dan juga Papua Barat memang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahkan hal tersebut dinyatakan secara langsung dan diberikan dukungan penuh oleh sejumlah tokoh pemuda Orang Asli Papua (OAP) yang berada di Papua Nugini.

Mereka dengan tegas tetap mendukung bahwa Papua dan Papua Barat merupakan wilayah kedaulatan Indonesia. Bentuk langsung dukungan tersebut dilakukan dengan membentangkan Bendera Merah Putih di Kantor Kedutaan Indonesia yang berada di Port Moresby, Papua Nugini beserta langsung disaksikan oleh Nugraha Kurniawan selaku Wakil Duta Besar Indonesia untuk Papua Nugini.

Dukungan yang ditegaskan oleh sejumlah tokoh OAP tersebut juga menjadi bukti lain bahwa negara tetangga seperti Papua Nugini mampu melihat dengan jelas adanya keberpihakan yang sangat positif dimiliki oleh Pemerintah pusat kepada daerah paling timur di wilayah NKRI tersebut.
Bahkan Sitapay, salah satu tokoh OAP yang juga turut menghadiri kegiatan tersebut menyatakan dengan tegas bahwa pihaknya melihat ada keseriusan yang dilakukan oleh Pemerintah RI dalam membangun Papua secara keseluruhan. Maka dari itu pihak tokoh OAP sama sekali tidak memiliki keraguan untuk mendukung sepenuh seluruh program pembangunan yang masih direncanakan atau juga yang sudah terlaksana dari Pemerintah RI di Papua.
Salah satu kebijakan yang juga disinggung adalah mengenai perpanjangan otonomi khusus Papua. Bagi para tokoh OAP tersebut, nyatanya memang program tersebut dinilai memiliki dampak yang sangat positif bagi seluruh masyarakat Papua sendiri. Setidaknya secara nyata dapat kita semua lihat bahwa infrastruktur jalan yang ada di sana mulai diperbaiki, termasuk juga mengenai peningkatan pelayanan dalam bidang kesehatan hingga pendidikan akan juga meningkat.
Bukti dari keseriusan Pemerintah untuk terus mendengar seluruh aspirasi yang diberikan oleh pihak masyarakat Papua sebagaimana terlihat dalam sebuah sesi pertemuan yang telah terjalin antara Presiden Joko Widodo dengan pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP) di Istana Merdeka pada 25 April 2022.
Dalam pertemuan tersebut, banyak hal dibicarakan termasuk mengenai aspirasi mereka terkait pemekaran wilayah. Justru dikatakan oleh Menko Polhukam Mahfud MD bahwa hasil survey mengatakan bahwa sebanyak sekitar 82 persen rakyat Papua sendiri meminta kepada Pemerintah RI untuk melakukan pemekaran wilayah. Sebenarnya juga banyak wilayah lain yang ingin meminta pemekaran, namun Presiden kali ini sedang memfokuskan diri untuk melakukan pembangunan di wilayah Timur sehingga menerima aspirasi tersebut.
Lebih lanjut, Kurniawan selaku Wakil Duta Besar Indonesia untuk Papua Nugini juga turut memberikan komentarnya. Menurutnya, justru dengan adanya seluruh program pembangunan di wilayah Papua dan juga Papua Barat tersebut termasuk menjadi momentum yang sangat tepat dalam rangka menyuarakan sebuah kebenaran yang memang nyata terjadi di sana, bukan hanya seperti sekedar berita miring yang selama ini banyak diisi oleh aksi Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua.
Sama sekali seluruh bukti tersebut menunjukkan betapa pentingnya dan betapa wilayah Papua menjadi perhatian dari Pemerintah RI. Bahkan dikatakan pula Presiden sendiri sudah melakukan kunjungan di wilayah Papua 14 kali termasuk di wilayah-wilayah terpencilnya, berbeda dengan kunjungan yang dilakukan di Provinsi lain yang mungkin hanya beberapa kali saja.
Pemerintah RI sangat serius dalam membangun Papua, bukti bahwa memang Papua adalah bagian dari wilayah kedaulatan NKRI. Oleh sebab itu, diperlukan dukungan penuh masyarakat terhadap berbagai program pembangunan nasional agar kemajuan wilayah Papua dapat segera diwujudkan .

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Pemerintah Perkuat Agenda Penyelesaian Kasus HAM, Masyarakat Jangan Terjebak Provokasi

September 22, 2026

Mengapresiasi Capaian Pangan Prabowo-Gibran, Merawat Stabilitas dan Menolak Provokasi

September 22, 2026

Pemerintah Perkuat Agenda Penyelesaian Kasus HAM, Masyarakat Jangan Terjebak Provokasi

By Kata IndonesiaSeptember 22, 20260

Pemerintah Perkuat Agenda Penyelesaian Kasus HAM, Masyarakat Jangan Terjebak Provokas  Oleh: Arief Nugroho Masyarakat perlu melihat berbagai persoalan hak asasi manusia secara jernih dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama narasi yang berpotensi memperbesar ketegangan di tengah masyarakat. Penyelesaian persoalan HAM membutuhkan ketenangan, keterbukaan, dan kerja bersama yang berkelanjutan. Pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk memperkuat penyelesaian persoalan HAM melalui evaluasi kebijakan, penguatan kelembagaan, pemulihan korban, dialog, serta upaya mencari solusi yang menyentuh akar persoalan. Karena itu, berbagai perkembangan tersebut penting dipahami secara utuh agar masyarakat dapat menilai proses penyelesaian HAM berdasarkan fakta dan perkembangan nyata di lapangan. Salah satu langkah yang menunjukkan keseriusan tersebut terlihat dari evaluasi Kedeputian Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia Kemenko Kumham Imipas. Evaluasi yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target, sekaligus memetakan kegiatan yang membutuhkan percepatan dan kendala yang harus segera diselesaikan. Evaluasi tidak hanya diarahkan pada penyerapan anggaran, tetapi juga kesesuaian pelaksanaan program dengan target kinerja sehingga kebijakan HAM dapat memberikan hasil yang terukur. Langkah evaluatif semacam ini penting karena penyelesaian persoalan HAM tidak cukup hanya dengan membangun komitmen. Komitmen harus diterjemahkan menjadi program, anggaran, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Ketika masih ditemukan kendala, pemerintah memiliki ruang untuk melakukan perbaikan dan percepatan. Dengan demikian, agenda HAM dapat terus bergerak dari perencanaan menuju pelaksanaan yang lebih efektif. Upaya tersebut juga berjalan melalui penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Di Papua, Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua mempertemukan unsur pemerintah, aparat keamanan, organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan jurnalis. Ruang dialog semacam ini menjadi penting untuk mempertemukan perspektif, memperkuat mekanisme pengaduan, meningkatkan pertukaran informasi, serta memastikan berbagai persoalan HAM memperoleh perhatian berdasarkan informasi yang dapat diverifikasi. Penguatan jaringan kerja juga menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan HAM tidak semata-mata menjadi urusan satu institusi. Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua Frits B. Ramandey menekankan pentingnya membangun relasi dengan berbagai pihak dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparsialitas. Pendekatan tersebut diperlukan agar informasi mengenai situasi HAM dapat diperoleh, diperiksa, dan menjadi dasar bagi pelaksanaan tugas secara objektif.…

Mengapresiasi Capaian Pangan Prabowo-Gibran, Merawat Stabilitas dan Menolak Provokasi

By Kata IndonesiaSeptember 22, 20260

Mengapresiasi Capaian Pangan Prabowo-Gibran, Merawat Stabilitas dan Menolak Provokasi Oleh Arga Septian Menjelang dua tahun…

Kementan Antisipasi Kekeringan, Guna Menjaga Produktivitas Perkebunan dan Kebijakan Swasembada Pangan

By Kata IndonesiaSeptember 22, 20260

Kementan Antisipasi Kekeringan, Guna Menjaga Produktivitas Perkebunan dan Kebijakan Swasembada Pangan Jakarta, Kementerian Pertanian (Kementan)…

Gus Adnan Bongkar Kunci Santri Masa Depan di PPSN VI: Jadilah Ulama yang Intelek, Bukan Intelek yang Tahu Agama Saja!

By Kata IndonesiaSeptember 22, 20260

Santri tingkat Ulya Satuan Pendidikan Salafiyah Kajian Kitab Kuning Pondok Pesantren Tahfidz Alishlah DKI Jakarta…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.