• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Pembumian Pancasila Strategi Tangkal Radikalisme

Pembumian Pancasila Strategi Tangkal Radikalisme

  • Kata Indonesia
  • - Friday, 13 May 2022

Pembumian Pancasila Strategi Tangkal Radikalisme

Oleh : Ismail

Radikalisme masih menjadi ancaman bersama di tengah derasnya arus informasi. Oleh sebab itu, diperlukan pembumian Pancasila sebagai ideologi guna menangkal paham radikal tersebut.
Sebagai warga negara yang baik, maka Pancasila tidak hanya dihafal, tetapi juga diresapi.

Penyebabnya karena dengan mempraktikkan kelima sila Pancasila dan butir-butirnya, maka akan jadi pribadi yang taat kepada Tuhan. Selain itu, dengan Pancasila masyarakat bisa menangkal radikalisme karena warga negara yang paham Pancasila dan punya rasa nasionalisme tinggi akan menolak radikalisme jauh-jauh.

Antonius Benny Susetyo, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyatakan bahwa pembumian Pancasila menjadi langkah yang tepat dalam menangkal radikalisme.

Sedangkan radikalisme adalah paham yang menggunakan kekerasan dalam mencapai keinginannya (yakni negara khilafah).

Dalam artian, jika semua warga negara Indonesia membumikan Pancasila, maka ia akan lebih bisa berdamai. Penyebabnya karena Pancasila mengajarkan tentang kerukunan, baik ke orang lain yang memiliki keyakinan yang sama maupun yang berbeda. Jika semuanya rukun dan damai maka tidak akan teracuni oleh radikalisme karena tak mau mencapai sesuatu dengan jalan kekerasan, seperti yang diajarkan oleh kelompok radikal.
Kelompok radikal memang selalu melakukan jalan kekerasan seperti penyerangan, sweeping tanpa izin, dan pengeboman. Oleh karena itu masyarakat yang cinta damai dan paham Pancasila tidak mau jika ada kekerasan karena akan menghancurkan Indonesia. Mereka menolak radikalisme karena juga tak setuju akan konsep negara khilafah.
Radikalisme dan khilafah memang tidak cocok di Indonesia yang masyarakatnya terdiri dari banyak suku, latar belakang, dan memiliki 6 keyakinan yang diakui negara. Jika ada negara khilafah maka masyarakat tidak bisa hidup dengan pluralisme. Padahal di negara yang majemuk seperti Indonesia, pluralisme amat dibutuhkan untuk mempersatukan warganya yang memiliki keyakinan, kebiasaan dan golongan yang berbeda-beda.
Oleh karena itu kita wajib membumikan Pancasila untuk menangkal radikalisme. Jika semua WNI memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dan mengamalkan Pancasila, maka negara akan aman dari kelompok teroris dan radikal.
Cara untuk membumikan Pancasila adalah dengan pengajaran di sekolah, karena para murid akan memahami Pancasila, tak hanya menghafalkannya. Kalau bisa dalam kurikulum yang baru, ada mata pelajaran Pancasila sehingga para murid tahu apa saja manfaat hidup dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.
Selain itu, pembumian Pancasila juga dilakukan di lingkungan sekitar. Caranya dengan mendekatkan diri kepada-Nya dan bergaul dengan semua orang tanpa melihat keyakinannya, bermusyawarah jika ada rapat warga, berbuat adil pada semua tetangga, dan lain-lain.
Ketika semua orang membumikan Pancasila dan memiliki rasa nasionalisme maka akan solid karena kompak dalam bersahabat, tidak peduli akan latar belakang dan keyakinannya. Perbedaan tidak akan dibesar-besarkan karena mereka yang berbeda keyakinan adalah saudara dalam kemanusiaan.
Saat semuanya kompak maka tidak akan mudah dipecah-belah oleh anggota kelompok radikal. Penyebabnya karena semua orang sudah memahami Pancasila dan tahu bahwa radikalisme adalah paham yang terlarang di negeri ini. Mereka tidak mau jadi radikal dan teroris karena akan merugikan diri sendiri.
Radikalisme wajib ditangkal oleh setiap Warga Negara Indonesia (WNI.) Untuk memberantas radikalisme maka bukan hanya jadi tugas pemerintah tetapi juga masyarakat. Caranya adalah dengan pembumian Pancasila, karena dengan memahami Pancasila dan butir-butirnya, akan menjadi pribadi yang memiliki rasa nasionalisme dan toleransi yang tinggi, sehingga tidak akan mudah kena rayu oleh anggota kelompok radikal.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Pemerintah Perkuat Agenda Penyelesaian Kasus HAM, Masyarakat Jangan Terjebak Provokasi

September 22, 2026

Mengapresiasi Capaian Pangan Prabowo-Gibran, Merawat Stabilitas dan Menolak Provokasi

September 22, 2026

Pemerintah Perkuat Agenda Penyelesaian Kasus HAM, Masyarakat Jangan Terjebak Provokasi

By Kata IndonesiaSeptember 22, 20260

Pemerintah Perkuat Agenda Penyelesaian Kasus HAM, Masyarakat Jangan Terjebak Provokas  Oleh: Arief Nugroho Masyarakat perlu melihat berbagai persoalan hak asasi manusia secara jernih dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama narasi yang berpotensi memperbesar ketegangan di tengah masyarakat. Penyelesaian persoalan HAM membutuhkan ketenangan, keterbukaan, dan kerja bersama yang berkelanjutan. Pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk memperkuat penyelesaian persoalan HAM melalui evaluasi kebijakan, penguatan kelembagaan, pemulihan korban, dialog, serta upaya mencari solusi yang menyentuh akar persoalan. Karena itu, berbagai perkembangan tersebut penting dipahami secara utuh agar masyarakat dapat menilai proses penyelesaian HAM berdasarkan fakta dan perkembangan nyata di lapangan. Salah satu langkah yang menunjukkan keseriusan tersebut terlihat dari evaluasi Kedeputian Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia Kemenko Kumham Imipas. Evaluasi yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target, sekaligus memetakan kegiatan yang membutuhkan percepatan dan kendala yang harus segera diselesaikan. Evaluasi tidak hanya diarahkan pada penyerapan anggaran, tetapi juga kesesuaian pelaksanaan program dengan target kinerja sehingga kebijakan HAM dapat memberikan hasil yang terukur. Langkah evaluatif semacam ini penting karena penyelesaian persoalan HAM tidak cukup hanya dengan membangun komitmen. Komitmen harus diterjemahkan menjadi program, anggaran, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Ketika masih ditemukan kendala, pemerintah memiliki ruang untuk melakukan perbaikan dan percepatan. Dengan demikian, agenda HAM dapat terus bergerak dari perencanaan menuju pelaksanaan yang lebih efektif. Upaya tersebut juga berjalan melalui penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Di Papua, Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua mempertemukan unsur pemerintah, aparat keamanan, organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan jurnalis. Ruang dialog semacam ini menjadi penting untuk mempertemukan perspektif, memperkuat mekanisme pengaduan, meningkatkan pertukaran informasi, serta memastikan berbagai persoalan HAM memperoleh perhatian berdasarkan informasi yang dapat diverifikasi. Penguatan jaringan kerja juga menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan HAM tidak semata-mata menjadi urusan satu institusi. Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua Frits B. Ramandey menekankan pentingnya membangun relasi dengan berbagai pihak dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparsialitas. Pendekatan tersebut diperlukan agar informasi mengenai situasi HAM dapat diperoleh, diperiksa, dan menjadi dasar bagi pelaksanaan tugas secara objektif.…

Mengapresiasi Capaian Pangan Prabowo-Gibran, Merawat Stabilitas dan Menolak Provokasi

By Kata IndonesiaSeptember 22, 20260

Mengapresiasi Capaian Pangan Prabowo-Gibran, Merawat Stabilitas dan Menolak Provokasi Oleh Arga Septian Menjelang dua tahun…

Kementan Antisipasi Kekeringan, Guna Menjaga Produktivitas Perkebunan dan Kebijakan Swasembada Pangan

By Kata IndonesiaSeptember 22, 20260

Kementan Antisipasi Kekeringan, Guna Menjaga Produktivitas Perkebunan dan Kebijakan Swasembada Pangan Jakarta, Kementerian Pertanian (Kementan)…

Gus Adnan Bongkar Kunci Santri Masa Depan di PPSN VI: Jadilah Ulama yang Intelek, Bukan Intelek yang Tahu Agama Saja!

By Kata IndonesiaSeptember 22, 20260

Santri tingkat Ulya Satuan Pendidikan Salafiyah Kajian Kitab Kuning Pondok Pesantren Tahfidz Alishlah DKI Jakarta…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.