Kementan Antisipasi Kekeringan, Guna Menjaga Produktivitas Perkebunan dan Kebijakan Swasembada Pangan
Jakarta, Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat langkah antisipasi menghadapi kondisi kering pada musim kemarau guna menjaga keberlanjutan produksi dan produktivitas perkebunan. Upaya ini dilakukan melalui penguatan sarana pengairan, pemantauan kondisi lapangan, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa penanganan kekeringan perlu dilakukan sejak dini dengan memastikan ketersediaan air di wilayah yang berpotensi terdampak.
“Kita harus bergerak lebih cepat sebelum kekeringan berdampak terhadap produksi. Seluruh jajaran Kementan bersama pemerintah daerah dan stakeholder lain terus melakukan mitigasi agar produksi tetap terjaga,” kata Amran.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah menghadapi kondisi kering dan menjaga keberlanjutan kegiatan budidaya. Karena itu, dukungan sarana pengairan dan kesiapsiagaan di lapangan terus diperkuat agar pekebun tetap dapat menjalankan kegiatan budidaya secara berkelanjutan.
Langkah tersebut juga sekaligus menjadi bagian dari komitmen Kementan dalam memperkuat ketahanan sub sektor perkebunan menghadapi dinamika iklim, menjaga produktivitas, serta mendukung keberlanjutan usaha perkebunan dan aktivitas ekonomi pekebun.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesi (DPD HKTI) Provinsi Jambi, Sutan Adil Hendra atau SAH meminta pemerintah daerah bergerak cepat menyelamatkan lahan pertanian yang terdampak kekeringan. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah meluasnya ancaman gagal panen dan menjaga produksi pangan.
“Yang pertama harus kita pastikan adalah petani bisa terus berproduksi. Jangan sampai sawah sudah ditanami, biaya sudah dikeluarkan, tetapi kemudian gagal panen karena kekurangan air,” ucap SAH beberapa waktu lalu.
Menurutnya, penanganan kekeringan tidak cukup hanya dengan menyediakan pompa air. Pemerintah juga perlu memperbaiki jaringan irigasi, membangun dan mengoptimalkan embung, melakukan konservasi sumber air, serta memperkuat kelembagaan kelompok tani.
“Pertanian itu sangat bergantung pada air. Karena itu pembangunan infrastruktur pertanian harus melihat aspek ketahanan terhadap perubahan iklim. Kita membutuhkan sistem irigasi yang lebih adaptif dan sumber air yang bisa menjadi cadangan ketika musim kemarau,” jelasnya.
SAH menambahkan, kebijakan swasembada pangan nasional perlu diterjemahkan hingga tingkat daerah. Menurutnya, Jambi memiliki potensi pertanian yang dapat berkontribusi terhadap agenda ketahanan pangan nasional.
“Semangat swasembada pangan nasional harus terasa sampai ke sawah-sawah petani di Jambi. Pemerintah pusat sudah punya kebijakan, pemerintah daerah harus memastikan kebijakan itu hadir dalam bentuk perlindungan nyata kepada petani,” pungkas SAH. [*]
