Pemerintah Optimalkan Ketersediaan Vaksin Covid-19

Oleh :Faradiba Susilowati

Pemerintah terus optimal dalam menyediakan vaksin Covid-19 ke Indonesia. Kedatangan vaksin tersebut pun dilakukan secara bertahap, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dengan kelangkaan vaksin.

Siti Nadia Tarmizi selaku juru bicara vaksinasi covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjelaskan persoalannya bukan karena vaksin covid-19 mengalami kelangkaan atau pengiriman terputus dari negara produsen.

Tetapi memang pengiriman vaksin dari luar negeri tersebut bertahap. Juli ada 25 juta dosis. Agustus 30-40 juta dosis. September 30-40 juta dosis.

Pada bulan Oktober pemerintah memiliki banyak stok sekitar 70-80 juta dosis. Sehingga memang kita dalam melakukan vaksinasi harus bertahap, sesuai ketersediaan. Siti Nadia mengatakan bahwa saat ini program vaksinasi Covid-19 sudah menyasar semua umur, termasuk usia 12 tahun ke atas.

Kemudian, animo masyarakat untuk mengikuti vaksinasi semakin tinggi, karena meningkatnya laju kasus positif covid-19. Selain itu, sertifikat vaksin covid-19 jadi syarat wajib perjalanan jarak jauh.

Tingginya animo masyarakat untuk mengikuti vaksinasi Covid-19 sangat baik. Tapi hal tersebut bukan masalah utama kelangkaan vaksin Covid-19 di beberapa daerah. Permasalahan utama yang sebenarnya adalah karena memang vaksinnya belum datang semuanya. Indonesia membutuhkan vaksin sebanyak 426 juta dosis. Namun yang diterima saat ini baru 130 juta dosis.

Siti Nadia menuturkan, dari 130 juta dosis 68 juta dosis sudah didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. 61 juta sudah tervaksinasi. Dari 68 juta yang terdistribusi sudah pasti ada sisa, mungkin sekitar 5%. Sehingga, sudah 65 juta dosis yang terpakai. Yang masih di gudang-gudang farmasi kurang lebih 5 juta. Sisanya terdapat 65 juta saat ini di gudang Biofarma.

Dia melanjutkan, dari 65 juta dosis di gudang Biofarma, 30 juta di antaranya masih dalam bentuk setengah jadi, yang perlu diproduksi selama 3-4 pekan ke depan. Sebanyak 30 juta dosis dalam proses pengujian mutu dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Siti menilai bahwa Biofarma perlu mempercepat produksi, BPIM harus mempercepat pengujian mutu. Di sisi lain memang jumlah vaksin yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan kita, karena vaksin datangnya bertahap.

Ia menuturkan, 50% dosis vaksin covid-19 didistribusikan ke tujuh provinsi di Pulau Jawa dan Bali. Sebab, kasus Covid-19 di Jawa dan Bali cukup tinggi. Sisanya disebar ke 27 provinsi di luar Jawa Bali. Sehingga pembagiannya akan berbeda-beda.

Di samping itu, jumlah vaksin yang didistribusikan tidak secara sekaligus dan sesuai perhitungan yang telah ditentukan. Yang menjadi catatan adalah vaksin tergantung laporan stok dan kecepatan penyuntikan.

Semakin cepat penyuntikan, maka akan semakin cepat mendapatkan tambahan. Kondisi tersebutlah yang membuat beberapa daerah berasums bahwa distribusi vaksin covid-19 tidak merata.

Dia menjelaskan bahwa Indonesia setiap bulan menerima vaksin dari Sinovac dan AstraZeneca. Bulan Agustus, kemungkinan Indonesia menerima 15 juta dosis vaksin Covid-19 Sinovac.

Siti Nadia Berujar, pihaknya berharap agar nantinya Covac Facility dapat 7 jutaan. Kemudian yang dibeli dari AstraZeneca perkiraannya sekitar 3 juta. Dirinya memperkirakan Indonesia akan kedatangan 35 juta sampai 40 juta dosis vaksin pada Agustus.

Jika vaksinasi ini diberikan secara masal, tentu akan mendorong terbentuknya kekebalan kelompok alias herd immunity dalam masyarakat. Artinya, orang yang tidak bisa mendapatkan vaksin, misalnya bayi baru lahir, ataupun penderita penyakit kelainan imun tertentu, bisa mendapatkan perlindungan dari orang-orang di sekitarnya.

Sebelumnya Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi memastikan bahwa pemerintah akan terus bekerja keras untuk memastikan ketersediaan vaksin untuk keperluan vaksinasi bagi rakyat Indonesia. Guna mencapai kekebalan komunal atau herd immunity dalam menghadapi pandemi Covid-19, pemerintah menargetkan vaksinasi bagi sekitar 70 persen populasi atau 181,5 juta penduduk.

Tak hanya vaksin saja, Retno berujar, tawaran dukungan dalam penanganan pandemi juga telah diterima Indonesia dari sejumlah negara sahabat. Seperti Singapura yang memberikan tabung oksigen kosong dengan kapasitas 50 liter, APD dan alat kesehatan lainnya.

Vaksinasi merupakan salah satu ikhtiar demi mengakhiri pandemi selain penerapan protokol kesehatan, tentu saja bagi yang belum menerima vaksin, perlu bersabar terlebih dahulu karena kedatangan vaksin yang memang bertahap.

Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiwa Cikini

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG

By 0

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG Oleh : Irfan Aditya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kecukupan gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Dengan cakupan penerima manfaat yang terus bertambah di berbagai daerah, pemerintah menyadari bahwa pelaksanaan program berskala nasional ini harus diiringi dengan standar kualitas yang tinggi. Oleh karena itu, berbagai kritik dan masukan dari masyarakat dipandang sebagai bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan agar manfaat MBG dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima. Dalam setiap kebijakan publik, kritik merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang perlu diapresiasi. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya bergantung pada perencanaan yang baik, tetapi juga pada kemampuan melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Masukan mengenai kualitas makanan, ketepatan distribusi, kebersihan dapur, maupun pelayanan di lapangan menjadi indikator penting untuk memperbaiki sistem yang sudah berjalan. Pendekatan yang terbuka terhadap kritik menunjukkan bahwa pemerintah mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan kualitas manusia sebagai prioritas utama pemerintahan. Melalui Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap anak Indonesia memperoleh akses terhadap makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan bahwa pelaksanaan program harus terus dievaluasi agar kualitas layanan tetap terjaga sekaligus mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul selama implementasi. Komitmen pemerintah dalam menerima kritik juga tercermin dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai masukan masyarakat terkait pelaksanaan MBG. Menurutnya, evaluasi merupakan bagian dari proses memperkuat tata kelola program sehingga seluruh rantai penyediaan pangan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga penyajian makanan, dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pihaknya menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kualitas pelayanan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Pandangan senada disampaikan oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, yang menilai pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis harus terus diperkuat seiring meningkatnya jumlah penerima manfaat. Menurutnya, DPR RI mendukung penuh keberlanjutan program tersebut, namun pelaksanaannya harus disertai pengawasan yang ketat agar setiap makanan yang diterima masyarakat benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Pihaknya juga menekankan bahwa kritik dari masyarakat hendaknya dijadikan bahan evaluasi bersama sehingga pemerintah dapat melakukan perbaikan secara cepat dan tepat tanpa mengurangi tujuan utama program.…

All Rights Reserved © 2025