Pemerintah Menjamin PON XX di Papua Berlangsung Kondusif

Oleh : Abner Wanggai

Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XX dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) ke XVI di Papua akan dihadiri sejumlah kepala negara dan duta besar. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan sejak 20 Oktober hingga 2 November 2020. Untuk memastikan keamanan acara dan tamu undangan yang hadir, sejumlah persiapan telah dilakukan, termasuk memetakan potensi kerawanan di wilayah Papua. Hal itu ditempuh guna memastikan bahwa pesta olah raga nasional tersebut akan berjalan dengan aman dan kondusif.

Pemerintah terus mempersiapkan kelancaran PON XX di Papua, tidak terkecuali dari aspek keamanan. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan mengatakan selain melakukan pemetaan ancaman, BIN telah melakukan operasi pencegahan dengan memotong segala bentuk potensi yang dapat menganggu keamanan selama penyelenggaraan PON XX di Papua.

Kegiatan deteksi dan potensi kerawanan lainnya terus dilakukan oleh BIN sebagai bagian dari operasi gabungan dalam rangka pencegahan agar tidak menjadi gangguan yang nyata. Operasi gabungan tersebut merupakan kerjasama antara BIN dengan TNI-Polri untuk menjaga keamanan Papua jelang PON dan Peparnas yang dilakukan dengan pola pengamanan terbuka dan tertutup.

Menurut Kepala BIN, hingga dengan saat ini dan prediksi ke depan keamanan bisa kita jaga dan tentu ada pola-pola sistem pengamanan baik itu terbuka-tertutup, termasuk waskita yang kita lakukan karena ada kunjungan kehadiran dari beberapa kepala negara khususnya di negara-negara Asia-Pasifik.

Di sisi lain, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan TNI akan mempertebal pengamanan empat venue penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 di Papua. TNI juga siap menjamin keamanan demi suksesnya PON 2020 dengan menambah jumlah pasukan di beberapa tempat terutama di empat venue yakni di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Merauke sebagai lokasi penyelenggaraan acara.

Dalam rapat pimpinan, TNI-Polri dan Bin akan mematangkan rencana kesiapan pengamanan jelang pelaksanaan PON 2020 di Papua. TNI bersama dengan Polri dan BIN yakin pelaksanaan PON dapat berjalan dengan baik tanpa suatu hambatan apapun.

TNI juga akan melakukan antisipasi apabila terjadi hujan lebat yang mengakibatkan banjir, tanah longsor dan termasuk potensi kemarau panjang seperti BMKG. Oleh karena itu TNI telah mempersiapkan dengan melakukan penguatan kepada Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) agar lebih maksimal dalam melaksanakan tugas di dua trouble spot sesuai dengan ketentuan alutsista yang TNI miliki bekerja sama dengan BNPB.

Kegiatan pengamanan tersebut telah mendapatkan dukungan dari DPR. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan DPR mendukung BIN dan TNI-Polri untuk menjaga keamanan Papua saat PON dan Peparnas digelar. DPR mendukung seluruh langkah-langkah yang dilakukan BIN dan TNI-Polri untuk menjamin keamanan di provinsi papua khususnya di kabupaten/kota yang menjadi penyelenggara acara.

Menurut Ketua DPR, PON dan Pepernas 2020 di Papua merupakan langkah strategis untuk menjaga NKRI. Melalui ajang kompetisi olahraga, DPR berkomitmen menyeimbangkan antara Indonesia timur dan barat. Acara tersebut bukan sekadar sukses prestasi olahraga tapi bagaimana kemudian penyatuan atau penyeimbangan antara wilayah barat dan timur ini nantinya bisa segera terwujud untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di yogyakarta

Megaproyek PLTS: Indonesia Berani Menjemput Masa Depan Energi Bersih 

By 0

Megaproyek PLTS: Indonesia Berani Menjemput Masa Depan Energi Bersih  Oleh: Catur Ronggo Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Bali pada 25 Agustus 2026 layak dibaca sebagai salah satu langkah konkrit dalam membangun kemandirian energi. Target tersebut bukan sekadar menambah kapasitas pembangkit, tetapi juga menunjukkan perubahan cara pandang pemerintah: energi bersih ditempatkan sebagai instrumen ketahanan nasional, penguatan industri, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan ketergantungan pada energi fosil. Presiden Prabowo menargetkan pembangunan PLTS 100 GWp dapat diselesaikan dalam tiga tahun. Tenggat agresif menunjukkan pemerintah ingin mempercepat eksekusi, bukan membiarkan transisi energi berhenti pada dokumen perencanaan. Target itu sekaligus menjadi tantangan koordinasi bagi kementerian, PLN, pelaku usaha, dan seluruh ekosistem energi nasional untuk mengubah potensi surya Indonesia menjadi kapasitas listrik yang nyata. Pilihan energi surya memiliki dasar yang kuat. Pemerintah mencatat potensi energi surya Indonesia mencapai sekitar 3.294 GWp, sementara kapasitas terpasang hingga April 2026 baru sekitar 1,5 GWp. Kesenjangan tersebut memperlihatkan besarnya ruang yang masih dapat dimanfaatkan. Karena itu, megaproyek 100 GWp bukan hanya proyek infrastruktur, melainkan upaya mengubah sumber daya alam yang selama ini belum optimal dimanfaatkan menjadi kekuatan ekonomi dan energi nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memperkirakan kebutuhan investasi untuk keseluruhan program mencapai sekitar 73 miliar dolar AS atau lebih dari Rp1.140 triliun. Nilai tersebut memang sangat besar, tetapi harus dilihat sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi energi nasional. Bahlil juga memperkirakan program ini dapat menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja dan menghasilkan efisiensi subsidi energi hingga Rp73,9 triliun setiap tahun. Dengan demikian, belanja pembangunan diarahkan untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas. Besarnya kebutuhan investasi juga membuka ruang kolaborasi antara negara dan sektor swasta. Pemerintah menyiapkan skema Independent Power Producer bagi investor yang mampu menawarkan harga listrik kompetitif. Apabila tidak terdapat penawaran yang memenuhi prinsip efisiensi, pemerintah menyiapkan opsi pembangunan melalui Danantara. Pola ini menunjukkan negara tetap memegang kendali strategis, sekaligus membuka kesempatan bagi modal dan kemampuan usaha untuk mempercepat pembangunan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pembangunan dilakukan bertahap agar pelaksanaan dapat dikawal secara terukur. Tahap awal diarahkan pada 17 GWp, dilanjutkan 18 GWp, kemudian sekitar 35 GWp pada fase berikutnya, sementara kapasitas sisanya akan ditetapkan melalui tahapan lanjutan. Peta jalan tersebut penting karena proyek sebesar 100 GWp membutuhkan kesiapan lahan, jaringan transmisi, pembiayaan, teknologi penyimpanan, serta koordinasi lintas sektor.…

All Rights Reserved © 2025