Pemerintah Jamin Paket Insentif Berjalan Sesuai Rencana Meskipun PPN Batal Naik

Pemerintah memastikan sejumlah paket insentif tetap berjalan sesuai komitmen meski Pajak Pertambahan Nilai (PPN) batal naik. Presiden Prabowo Subianto menyebut PPN 12 persen hanya berlaku untuk barang-barang mewah.

“Tadi untuk yang paket insentif tetap berjalan seperti yang sudah dijanjikan. Hari ini kalau teman-teman sudah ngecek, kalau nggak salah yang beli token listrik hari ini sudah dapat diskon 50 persen ya,” kata Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan, Yon Arsal.

Namun, ia menyebut ada satu jenis insentif yang tidak jadi diberikan, yaitu insentif untuk minyak goreng, tepung terigu, dan gula industri. Sebab dengan PPN 12 khusus untuk barang mewah, maka secara otomatis produk-produk seperti minyak goreng, tepung terigu, dan gula industri mengikuti kebijakan lama yaitu 11 persen.

Selain itu, pembahasan mengenai insentif kendaraan listrik dan sektor perumahan juga dipastikan tetap berjalan sesuai rencana awal.

Pemerintah berkomitmen untuk memberikan paket stimulus sebesar Rp 38,6 triliun di 2025. Hal ini dilakukan sebagai shock absorber atau bantalan imbas kenaikan PPN menjadi 12 persen. Presiden Prabowo mengatakan paket stimulus itu bisa berupa bantuan beras, insentif pajak penghasilan (PPh), hingga diskon 50 persen bagi pelanggan listrik.

“Bantuan beras untuk 16 juta penerima bantuan pangan 10 kg per bulan, diskon 50 persen untuk pelanggan listrik dengan daya maksimal 2.200 volt, pembiayaan industri padat karya, insentif PPh Pasal 21 bagi pekerja dengan gaji sampai dengan Rp 10 juta per bulan,” kata Presiden Prabowo.

“Kemudian bebas PPh bagi UMKM beromzet kurang dari Rp 500 juta per tahun. Dan lain sebagainya. Jadi paket stimulus ini semua nilainya adalah Rp 38,6 triliun,” tambahnya.

Langkah pemerintah untuk mempertahankan sejumlah insentif ini dinilai penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan ini diharapkan mampu membantu masyarakat dan pelaku usaha tetap bertahan di tengah tekanan ekonomi global yang semakin menantang.

Dari sektor energi, insentif berupa diskon listrik 50 persen telah dirasakan langsung oleh masyarakat. Ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meringankan beban rumah tangga dengan daya listrik kecil, sekaligus meningkatkan efisiensi energi.

Di sisi lain, insentif pada industri padat karya dan UMKM diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mempertahankan daya saing produk lokal di pasar internasional. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong pertumbuhan sektor ini sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia.

Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah optimis kebijakan insentif ini akan membawa manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
(*)