Eskalasi konflik geopolitik di Asia Barat yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap perekonomian global termasuk Indonesia. Ketegangan militer telah memicu lonjakan harga minyak dan gas dunia serta menimbulkan ketidakpastian rantai pasok energi global.
Harga minyak dan gas yang merangkak naik akan menyebabkan berbagai komplikasi pada ekonomi nasional. Gangguan terjadi bukan saja pada kemampuan fiskal negara, tetapi secara langsung berdampak pada penurunan daya beli masyarakat dan peningkatan biaya produksi.
Bagi dunia usaha yang belum sepenuhnya bangkit pasca pandemi, suasana saat ini memberi pukulan cukup berat. Anggota komisi IX DPR RI Pulung Agustanto, mengkhawatirkan beban berat dunia usaha akan berdampak pengurangan jam kerja, pembatasan produksi, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Ketergantungan dunia usaha pada pasokan energi, khususnya minyak dan gas sangat tinggi. Jika harga komoditas itu meningkat drastis bisa berdampak serius. Saya mengkhawatikrkan terjadi gelombang PHK di Indonesia,” ujar Pulung.
Pulung mencontohkan, negeri tetangga Philipina sudah mengambil kebijakan mengurangi jam kerja menjadi empat hari dalam sepekan di kantor-kantor pemerintahannya. “Mereka melakukan penyesuaian cepat terhadap kenaikan harga minyak dunia,” ujar Pulung.
Menurut amatan Pulung, risiko PHK bisa terjadi pada sektor industri padat karya seperti industri tekstil, alas kaki, elektronik, serta manufaktur yang sangat sensitif terhadap perubahan biaya produksi dan permintaan pasar global.
Selain itu menurut Pulung, meningkatkan biaya produksi, lonjakan harga energi juga berpotensi mendorong inflasi domestik. Ketika harga energi dan transportasi meningkat, daya beli masyarakat cenderung menurun.
“Penurunan daya beli ini dapat berdampak pada turunnya permintaan produk industri yang pada akhirnya memperbesar tekanan terhadap dunia usaha,” ujarnya.
Situasi tersebut dapat menciptakan efek berantai dalam perekonomian nasional: kenaikan harga energi meningkatkan biaya produksi, biaya produksi menekan profit perusahaan, penurunan profit mendorong efisiensi, dan efisiensi berujung pada pengurangan tenaga kerja.
“Pemerintah perlu segera menyiapkan mitigasi ekonomi agar gelombang PHK tidak terjadi di Indonesia,” ujarnya.
Mitigasi ekonomi yang dimaksud Pulung berupa langkah-langkah untuk menstabilkan harga energi domestik, perlindungan pada industri padat karya, sampai program perlindungan sosial bagi korban PHK.
